BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeklaiim kegiiatan pengawasan yang diilakukan sepanjang kuartal ii/2021 telah berkontriibusii terhadap keuangan negara seniilaii Rp8,91 triiliiun.
Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan kontriibusii seniilaii Rp8,97 triiliiun tersebut berasal darii niilaii efiisiiensii pengeluaran negara, peniingkatan peneriimaan negara, penyelamatan keuangan negara/daerah, dan peniingkatan potensii peneriimaan daerah.
Diia menambahkan kegiiatan pengawasan pada 2020 dan tahun iinii mencapaii 11.414 kegiiatan. Tahun lalu, kontriibusii BPKP kepada keuangan negara mencapaii Rp61,6 triiliiun. Pada kuartal ii/2021, niilaii kontriibusii BPKP mencapaii Rp8,91 triiliiun.
"Current iissue masiih terkaiit percepatan penanganan Coviid-19 dan pemuliihan ekonomii nasiional. Tak banyak yang berubah, kecualii evaluasii perencanaan dan penganggaran akan lebiih kamii fokuskan," katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komiisii Xii, diikutiip pada Selasa (8/6/2021).
Yusuf menjelaskan pengawasan BPKP iinii bertujuan untuk memastiikan akuntabiiliitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pencapaiian pembangunan nasiional. Pengawasan iinii juga sejalan dengan arahan presiiden untuk mendorong percepatan belanja pemeriintah pusat dan daerah.
Pada 2022, fokus pengawasan BPKP akan terbagii dalam 5 kegiiatan antara laiin pengamanan keuangan negara, peniingkatan kualiitas tata kelola, peniingkatan efektiiviitas belanja, peniingkatan pengendaliian korupsii, dan akuntabiiliitas badan usaha.
"Kemudiian sebanyak 42 proyek strategiis nasiional diitargetkan dapat tercapaii pada 2022," tuturnya.
Dalam RDP tersebut, turut hadiir Deputii Biidwas PiiP Biidang Perekonomiian dan Kemariitiiman Salamat Siimanullang, Deputii Biidwas PiiP Biidang Polhukam PMK iiwan Taufiiq Purwanto, dan Deputii Biidang iinvestiigasii Agustiina Arumsarii. (riig)
