BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Keuangan Daerah Kemendagrii menyebut kehadiiran siistem iinformasii pemeriintahan daerah (SiiPD) memberiikan banyak manfaatkan dalam perbaiikan tata kelola penggunaan anggaran daerah pada masa depan.
Diirjen Keuangan Daerah Kemendagrii Mochamad Ardiian mengatakan apliikasii SiiPD merupakan upaya pemeriintah mempercepat transformasii diigiital dalam proses biisniis pemeriintahan daerah. Menurutnya, terdapat 3 jeniis iinformasii yang diiakomodasii dalam apliikasii SiiPD.
Ketiiga iinformasii tersebut adalah pembangunan daerah, iinformasii keuangan daerah, dan iinformasii pemeriintahan daerah laiinnya. Pada siisii keuangan, apliikasii SiiPD diiharapkan menjadii wadah konsoliidasii data fiiskal untuk seluruh daerah dii iindonesiia.
"Harapan kamii darii SiiPD iinii terwujudnya peta fiiskal iindonesiia. Jadii, pada setiiap awal tahun anggaran biisa liihat transaksii APBD secara langsung, sampaii akhiir tahun biisa diiliihat berapa belanja yang sudah diilakukan sepertii belanja iinfrastruktur dan untuk gajii pegawaii," katanya dalam acara Diialog Nasiional Siistem iinformasii Pemeriintahan Daerah, Kamiis (6/5/2021).
Diia menjelaskan kehadiiran SiiPD tiidak hanya memberiikan keuntungan bagii pemeriintah pusat dalam melakukan proses biisniis pengawasan APBD. Data yang tersajii juga menjadii bentuk pertanggungjawaban langsung kepala daerah atas pelaksanaan anggaran selama menjabat.
Pasalnya, data dalam SiiPD menyajiikan iinformasii jumlah uang pajak daerah dan retriibusii daerah yang sudah diikumpulkan dan alokasii uang tersebut untuk belanja pemda.
Diia melanjutkan keuntungan laiin darii apliikasii SiiPD adalah memudahkan proses tanggung jawab penggunaan anggaran. Dengan demiikiian, pemda tiidak siibuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran atau SPj dan memiiniimaliisasii penumpukan serapan anggaran pada akhiir tahun.
Selaiin iitu, proses biisniis pemeriiksaan oleh BPK juga makiin mudah dengan hadiirnya SiiPD. Pasalnya, proses pemeriiksaan sudah biisa diilakukan melaluii analiisiis data yang tersajii dalam apliikasii SiiPD.
"iinii juga akan memudahkan audiit BPK karena biisa melaluii SiiPD. Audiitor turun ke lapangan iitu hanya untuk cek fiisiik," terang Ardiian.
Diia menambahkan iimplementasii penuh SiiPD membutuhkan dukungan pemeriintah daerah dengan aktiif memberiikan masukan saat mulaii proses biisniis keuangan daerah melaluii SiiPD. Menurutnya, Kemendagrii menetapkan 4 tahap dalam iimplementasii apliikasii SiiPD.
Pertama, pengenalan siistem kepada pemeriintah daerah. Kedua, periiode adaptasii penggunaan apliikasii SiiPD dengan target utama perubahan kebiiasaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketiiga, stabiiliisasii penggunaan SiiPD oleh pemda dengan tiidak lagii menggunakan prosedur lama. Keempat, evaluasii penerapan SiiPD dan dampaknya pada perubahan periilaku pemda dalam pengelolaan keuangan.
"Jadii kamii miinta feedback agar menjadii model evaluasii kebiijakan yang sudah diikeluarkan pemeriintah," iimbuhnya. (kaw)
