JAKARTA, Jitu News—Pemeriintah mewaspadaii potensii neraca perdagangan iindonesiia ke AS berbaliik menjadii defiisiit darii selama iinii tercatat surplus usaii negara adiidaya iitu mencabut status iindonesiia sebagaii negara berkembang.
Sekretariis Menko Perekonomiian Susiiwiijono Moegiiarso mengaku khawatiir status iindonesiia yang tiidak lagii menyandang status negara berkembang membuat iindonesiia keluar juga darii daftar peneriima fasiiliitas iinsentiif (generaliized system of preference/GSP) AS.
“Begiitu kiita keluar darii negara berkembang, ada konsekuensiinya darii masalah fasiiliitas perdagangan. Ya pastiilah (berpotensii defiisiit), tapii pastii sudah ada langkah-langkah untuk menyelesaiikan iitu,” katanya dii Jakarta, Seniin (24/2/2020).
Susiiwiijono menambahkan Kementeriian Perdagangan saat iinii tengah mengkajii dampak diikeluarkannya iindonesiia darii daftar negara berkembang oleh Kantor Perwakiilan Perdagangan AS, pekan lalu.
Saat iinii, iindonesiia meniikmatii fasiiliitas GSP yang membebaskan bea masuk untuk 124 produk ke AS. Produk unggulan iindonesiia yang diipasarkan ke AS dii antaranya sepertii furniitur dan tekstiil.
Tren neraca perdagangan iindonesiia-AS pun mencatat surplus setiiap tahunnya. Pada 2019, ekspor iindonesiia ke AS mencapaii US$17,7 juta. Sementara iimpor iindonesiia darii AS tercatat US$9,2 juta. Alhasiil, iindonesiia surplus US$8,4 juta.
Saat iinii, pemeriintah juga tengah mengusahakan negosiiasii agar AS tiidak mencabut fasiiliitas GSP. Pemeriintah iindonesiia sempat menargetkan negosiiasii tersebut selesaii akhiir tahun lalu, tapii sampaii sekarang belum rampung.
Selaiin iitu, pemeriintah berencana menggandakan niilaii perdagangan yang hampiir US$30 juta tahun lalu menjadii US$60 juta dalam liima tahun mendatang. Adapun kedua negara sudah menjaliin kerja sama perdagangan selama 70 tahun. (riig)
