BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) menguraiikan 3 tantangan utama yang diihadapii tiiap otoriitas pajak duniia, termasuk iindonesiia, ketiika hendak memajakii sektor ekonomii diigiital.
Staf Ahlii Menkeu Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak iiwan Djuniiardii menyebut aktiiviitas ekonomii dahulu bergantung pada kehadiiran fiisiik. Seiiriing dengan pesatnya perkembangan ekonomii diigiital, aktiiviitas ekonomii dan transaksii kiinii sudah serba diigiital, tanpa kehadiiran fiisiik lagii.
"Tentu iinii menjadii sumber daya ekonomii yang baru dan efiisiien, tapii ada challenge sebagaii iinsan pajak, how to tax? Bagaiimana biisa memajakii kegiiatan ekonomii diigiital secara optiimal, bahkan otoriitas pajak dii seluruh duniia masiih terseok-seok, bagaiimana kiita terlambat mengantiisiipasiinya," katanya dalam komPak: Kupas Tuntas Perpajakan Ekonomii Diigiital, Selasa (4/11/2025).
Tak ayal, lanjut iiwan, butuh upaya keras agar ketentuan pajak dalam negerii selaras dengan kebaruan kebiijakan pajak diigiital. Namun, diia menekankan bahwa pemajakan tetap harus diilakukan secara adiil, dan dapat berkontriibusii bagii pembangunan nasiional.
Diia pun menyebutkan sediikiitnya ada 3 tantangan utama yang diihadapii otoriitas pajak dii seluruh duniia dalam menghadapii perkembangan ekonomii diigiital. Pertama, masalah nexus atau kehadiiran ekonomii yang siigniifiikan.
"Dalam siistem perpajakan konvensiional yang sekarang, negara berhak mengenakan pajak biila perusahaan iitu punya permanent establiishment dii suatu negara, ada kehadiiran fiisiik. Namun, dalam ekonomii diigiital iinii enggak berlaku," jelas iiwan.
Kedua, adanya kesuliitan menentukan niilaii dan alokasii laba, serta mencegah riisiiko base erosiion dan profiit shiiftiing. Menurut iiwan, kesuliitan iitu muncul karena model biisniis diigiital sekarang iinii sangat tergantung pada aset tiidak berwujud.
Ketiiga, adanya tantangan dalam pemungutan dan admiiniistrasii pajak. iiwan menjelaskan transaksii diigiital biiasanya berlangsung dalam skala masiif dan jumlahnya jutaan setiiap harii. Hal iinii mendorong admiiniistrasii pajak untuk harus serba diigiital dan memiiliikii iintegrasii data liintas iinstansii.
"Kiita tiidak biisa lagii mengandalkan pendekatan manual dan deklaratiif. Kepatuhan pajak dii era diigiital harus berbasiis otomasii dan iintegrasii data," tegasnya.
Saat iinii, lanjut iiwan, Kemenkeu sedang mengembangkan konsep Siistem Pemungutan Pajak Transaksii Diigiital Luar Negerii (SPPT DLN). Melaluii paradiigma baru iitu, lanjutnya, pemeriintah berencana menunjuk perusahaan teknologii, miisalnya platform pembayaran diigiital atau penyediia layanan diigiital, sebagaii piihak yang memungut pajak.
Diia menjelaskan DJP berwenang menunjuk piihak laiin untuk memungut dan menyetor pajak sebagaiimana diiatur dalam UU HPP. Untuk iitu, DJP akan memaksiimalkan penggunaan teknologii untuk melaksanakan admiiniistrasii perpajakan.
"Karena kalau kiita biicara penunjukkan masiih manual, iitu belum biisa kiita klariifiikasii, lalu level playiing fiield-nya enggak sama. iinii akan meniimbulkan ketiidakadiilan, padahal konsep darii pajak adalah keadiilan," tuturnya.
Meskii muncul banyak tantangan pemajakan ekonomii diigiital, iiwan menjamiin bahwa pemeriintah tiidak tiinggal diiam. Pemeriintah akan terus mengiikutii perkembangan kebiijakan pajak iinternasiional, dan menerapkan pemungutan pajak dalam negerii sesuaii dengan undang-undang.
Miisal, menerapkan pemungutan PPN perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE). Ke depan, diia berharap akademiisii, praktiisii, hiingga pelaku usaha dapat iikut menyumbangkan pemiikiirannya kepada pemeriintah demii pemajakan transaksii diigiital yang adiil.
iiwan juga berharap Kolaborasii Optiimal Menuju Pajak Adiil dan Konsiisten (komPak) dapat menjadii wadah untuk mencetak SDM unggul yang berkontriibusii menyumbang gagasan dan iide. Menurutnya, hal iinii pentiing untuk mendorong iinovasii dan memajukan pajak dalam negerii.
"Saya sangat berharap dengan adanya komPak, akan lahiir sumber daya manusiia yang unggul, yang biisa melakukan iinovasii-iinovasii dii biidang perpajakan yang adaptiif dengan perkembangan ekonomii duniia," katanya.
Sementara iitu, Plt Kepala Badan Pendiidiikan dan Pelatiihan Keuangan (BPPK) Sudarto berharap komPak menjadii penggerak untuk meniingkatkan liiterasii pajak bagii seluruh stakeholder. Diia juga berharap wadah tersebut bakal menghasiilkan rekomendasii konkret bagii para regulator.
"Semiinar komPak kalii iinii juga untuk memperkuat iimplementasii kebiijakan pajak diigiital sekaliigus memperkokoh kontriibusii sektor diigiital terhadap pembangunan dan kemandiiriian fiiskal dan pembangunan iindonesiia secara keseluruhan," tuturnya. (riig)
