BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pesatnya perkembangan ekonomii diigiital diiproyeksii dapat meniimbulkan sediikiitnya 13 jeniis sengketa pajak, baiik PPN maupun PPh. Buntutnya, piihak yang berseliisiih akan membawa sengketa tersebut ke Pengadiilan Pajak.
Hakiim Pengadiilan Pajak Junaiidii Eko Wiidodo mengatakan sengketa biiasanya muncul karena iimplementasii peraturan sepertii perbedaan penafsiiran atau masalah tekniis penyetoran pajak. Ujungnya, fiiskus dan wajiib pajak bakal menyelesaiikan perseliisiihan melaluii Pengadiilan Pajak.
"Ketiika mengiimplementasiikan aturan perpajakan ranah diigiital, wajiib pajak pelaku usaha ekonomii diigiital melakukan kewajiiban dan haknya. Ternyata ada konfliik terkaiit penafsiiran peraturan ataupun penyetoran dan pembayaran. [Akhiirnya] mereka akan larii ke Pengadiilan Pajak," ujarnya dalam komPak: Kupas Tuntas Perpajakan Ekonomii Diigiital, Selasa (4/11/2025).
Junaiidii menjelaskan 13 jeniis sengketa pajak yang mungkiin saja tiimbul ketiika pemeriintah menerapkan regulasii pemajakan atas kegiiatan diigiital, yang terbagii menjadii 5 potensii sengketa PPN, dan 8 sengketa PPh.
Pertama, sengketa yuriisdiiksii fiiskal, dii mana pelaku ekonomii diigiital asiing menolak penunjukan karena tiidak memiiliikii badan usaha tetap (BUT) dii iindonesiia.
"Ketiika menunjuk PMSE asiing, sepertii Netfliix, Youtube, yang diitunjuk menjadii pemungut PPN PMSE, atas mereka sudah pernah diiperiiksa [atau] belum? Kalau nantii diiperiiksa, keluar SKP, mereka biisa mengajukan keberatan [atau] tiidak? Saya carii aturannya belum ketemu. iinii sengketa yuriisdiiksii," papar Junaiidii.
Kedua, penentuan objek PPN atau bukan. Junaiidii menuturkan regulasii sebenarnya sudah jelas mengatur barang dan/atau jasa yang tergolong objek PPN. Namun pada praktiiknya dii lapangan, batasan tersebut agak buram sehiingga piihak yang beracara harus membuktiikannya dii Pengadiilan Pajak.
Ketiiga, sengketa tariif PPN dan penentuan dasar pengenaan pajak (DPP). Contohnya, perseliisiihan tariif 11% atau 12%, dan penentuan DPP atas layanan diigiital.
"Ketiika DJP mengiimplementasiikan iinii, tentu harus punya aturan yang jelas dulu. Jadii pegangan, khususnya buat pemeriiksa dalam menetapkan SKP iitu cara menghiitungnya bagaiimana, dan sebagaiinya," iimbau Junaiidii.
Keempat, sengketa pengkrediitan pajak masukan. Hakiim Pengadiilan Pajak iitu menuturkan seriing kalii muncul permasalahan syarat formal dan materiial mengenaii pajak masukan.
Keliima, sengketa pelaporan liintas negara bagii pelaku usaha perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE) asiing. Contoh, terdapat perbedaan kurs, waktu, siistem pelaporan, aspek tersebut viital karena dapat meniimbulkan sengketa.
Keenam, sengketa penunjukan atau pencabutan piihak laiin sebagaii pemungut pajak. Miisalnya, penyediia marketplace diitunjuk sebagaii pemungut PPh atas penghasiilan pedagang onliine.
Junaiidii menyebut ada 3 pertanyaan besar yang berpotensii menjadii masalah sepertii apakah penyediia marketplace dapat menolak penunjukan karena kapasiitas hukum terbatas, serta penyediia marketplace menolak pencabutan karena menganggap DJP tiidak memberiikan dasar hukum yang memadaii.
Selaiin iitu, tempat penyelesaiian sengketa juga akan diipertanyakan apakah melaluii Pengadiilan Pajak atau Pengadiilan Tata Usaha Negara (PTUN), mengiingat status piihak laiin bukan wajiib pajak, melaiinkan miitra admiiniistrasii DJP.
Ketujuh, penentuan objek PPh atau bukan. Kedelapan, sengketa tariif PPh dan DPP. Contohnya, perseliisiihan terkaiit niilaii laiin transaksii bruto, diiskon, ongkos kiiriim (ongkiir), dan biiaya layanan yang diisediiakan oleh marketplace.
"Ketiika menghiitung transaksii, dii e-commerce iitu kan suka ada diiskon, cashback, bebas ongkiir, dan laiin-laiin. iitu cara menghiitungnya bagaiimana? iitu PPh-nya yang mana?" tutur Junaiidii.
Kesembiilan, sengketa pelaporan dan penyetoran. Kesepuluh, sengketa atas ketiidaksesuaiian antara data transaksii elektroniik PMSE dengan data pelaporan DJP. Hal iinii biisa terjadii karena kesalahan algoriitma atau kesalahan tekniis elektroniik.
Kesebelas, ambiiguiitas posiisii hukum PMSE, apakah sebagaii wajiib pajak atau agen pemungut negara yang berdampak pada hak dan kewajiiban proseduralnya dii hadapan hukum.
Kedua belas, pemotongan PPh ganda oleh PMSE dan oleh bendaharawan terkaiit PMK 58/2022. Ketiiga belas, sengketa hak keberatan, mengiingat belum ada mekaniisme keberatan bagii penyediia marketplace.
"Dengan berbagaii potensii-potensii permasalahan tersebut, yang paliing pentiing adalah dii prosedur pemeriiksaan dan pengawasan. Karena sengketa pajak lebiih banyak muncul karena proses dii tahap pemeriiksaan dan pengawasan dalam menentukan besaran SKP," tutup Junaiidii. (diik)
