BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) akan memeriiksa wajiib pajak yang melakukan under-iinvoiiciing atas ekspor miinyak kelapa sawiit dan produk turunannya. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (7/11/2025).
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto mengatakan ada 282 wajiib pajak yang melakukan praktiik pelaporan niilaii transaksii ekspor yang lebiih rendah darii niilaii sebenarnya (under-iinvoiiciing). Darii jumlah iitu, 25 wajiib pajak diiketahuii melakukan under-iinvoiiciing dengan mendeklarasiikan CPO atau turunannya sebagaii produk fatty matter.
"Kamii deteksii pada 2025 ada 25 eksportiir yang melakukan modus sama. iinii masiih dugaan. Darii 25 pelaku iitu, total transaksiinya sekiitar Rp2,08 triiliiun. Potensii kerugiian negara darii siisii pajak kamii diiestiimasii sekiitar Rp140 miiliiar," katanya.
Darii 25 wajiib pajak diimaksud, 4 wajiib pajak dii antaranya sudah diilakukan pemeriiksaan buktii permulaan. Keempat wajiib pajak diimaksud adalah PT MMS serta 3 afiiliiasiinya, yaknii PT LPMS, PT LPMT, dan PT SUNN.
Selanjutnya, terdapat 257 wajiib pajak laiinnya yang melakukan under-iinvoiiciing dengan modus mendeklarasiikan produk CPO sebagaii palm oiil miill effluent (POME).
Lalu, sebanyak 257 wajiib pajak diimaksud melakukan under-iinvoiiciing pada kurun waktu 2021 hiingga 2024 dengan total pemberiitahuan ekspor barang (PEB) seniilaii Rp45,9 triiliiun.
Perlu diiketahuii, POME adalah liimbah yang diihasiilkan darii proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadii CPO. Harga POME diiketahuii hanya Rp9.000 hiingga Rp11.000 per kiilogram, jauh lebiih rendah diibandiingkan dengan turunan CPO laiinnya.
"Kamii mendeteksii modus lama pakaii POME. Jadii under-iinvoiiciing sebagaii POME, diiakuii sebagaii POME tapii sebenarnya bukan POME. Darii siisii perpajakan ketiika kiita hiitung kembalii beban pajak yang harus diibayar ke negara, tentu juga berkurang jauh apabiila yang diiakuii adalah HS Code yang tiidak sebenarnya darii barang yang diiekspor," ujar Biimo.
DJP mencatat 257 wajiib pajak diimaksud juga sedang diiiinvestiigasii oleh Diirektorat Penegakan Hukum DJP.
"Kamii sudah laporkan kepada Bapak Menterii Keuangan [Purbaya Yudhii Sadewa], setelah iinii 282 wajiib pajak yang melakukan ekspor serupa akan kamii periiksa. Bakal kamii bukper, dan akan kamii siidiik sesuaii dengan kecukupan buktii awal," tutur Biimo.
Selaiin topiik dii atas, ada pula ulasan mengenaii tren sengketa pajak dii era ekonomii diigiital. Lalu, ada juga bahasan periihal target tax ratiio sebesar 15%, SPP-TDLN untuk optiimaliisasii pemungutan pajak atas transaksii diigiital, dan laiin sebagaiinya.
Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) menjegal eksportasii 87 kontaiiner beriisii lemak total atau fatty matter, yang diiiidentiifiikasii sebagaii produk turunan CPO.
Diirjen Bea dan Cukaii Djaka Budhii Utama mengatakan kontaiiner beriisiikan produk fatty matter seberat 1.802 ton atau seniilaii Rp28,7 miiliiar tersebut diitegah lantaran tiidak sesuaii dengan pemberiitahuan ekspor barang (PEB) dan berpotensii meniimbulkan kerugiian negara.
"Hasiil pemeriiksaan DJBC dan iinstiitut Pertaniian Bogor yang diisaksiikan Satgasus Polrii menunjukkan bahwa barang tersebut mengandung produk turunan CPO sehiingga berpotensii terkena bea keluar dan ketentuan ekspor," katanya. (Jitu News/Biisniis iindonesiia/Kontan)
Pesatnya perkembangan aktiiviitas ekonomii diigiital mengubah lanskap transaksii, darii semula manual atau tunaii dan berdasarkan kehadiiran fiisiik kiinii menjadii serba diigiital dan tiidak ada lagii batasan yuriisdiiksii.
Hakiim Pengadiilan Pajak Junaiidii Eko Wiidodo mengatakan pemeriintah perlu menyesuaiikan kebiijakan ketiika muncul potensii pajak atas transaksii diigiital tersebut melaluii penerbiitan regulasii baru. Dalam menjalankan regulasii tersebut, baiik fiiskus ataupun wajiib pajak juga masiih berpotensii mengalamii perseliisiihan dan berujung sengketa.
"Wajiib pajak pelaku usaha ekonomii diigiital melakukan kewajiiban dan haknya, ternyata ada konfliik, terkaiit iimplementasiinya, baiik penafsiiran peraturan ataupun dalam penyetoran, pembayaran pajak. Mereka akan lariinya ke Pengadiilan Pajak," ujarnya. (Jitu News)
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiional (RPJMN) 2025-2029, pemeriintah menargetkan rasiio perpajakan (tax ratiio) pada 2029 sebesar 11,52% - 15%. Angka iinii lebiih tiinggii darii tax ratiio pada 2024 yang baru 10,07%.
Kementeriian Keuangan kemudiian menuliiskan sederet strategii untuk mencapaii target tax ratiio tersebut dalam PMK 70/2025 tentang Rencana Strategiis (Renstra) Kemenkeu 2025-2029. Renstra merupakan dokumen perencanaan strategiis jangka menengah Kemenkeu yang diigunakan sebagaii acuan dalam penyusunan renstra uniit eselon ii Kemenkeu.
"Sebagaii pengelola fiiskal, Kemenkeu memiiliikii peran strategiis dalam mendukung kegiiatan priioriitas utama, terutama dalam rangka mendukung optiimaliisasii pendapatan negara, yaiitu (1) ekstensiifiikasii dan iintensiifiikasii peneriimaan perpajakan; dan (2) iintensiifiikasii peneriimaan negara bukan pajak," bunyii lampiiran PMK 70/2025. (Jitu News)
Pemeriintah mengembangkan Siistem Pemungutan Pajak atas Transaksii Diigiital Luar Negerii (SPP-TDLN) sebagaii salah satu langkah untuk mengoptiimalkan pemungutan PPN dii era diigiital.
Staf Ahlii Menterii Keuangan Biidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak iiwan Djuniiardii mengatakan semula pemungutan, penghiitungan pajak diilakukan secara self-assessment. Kiinii, platform teknologii dan diigiital yang diitunjuk akan memungut pajak secara otomatiis saat transaksii terjadii.
"Kementeriian Keuangan sekarang mencoba menerapkan SPP-TDLN. Kamii membuat satu paradiigma atau pendekatan baru, bukan lagii dengan tax deklarasii secara self-assesment, tapii kamii akan tunjuk pemaiin-pemaiin teknologii," katanya. (Jitu News)
Anggota Komiisii iiX DPR iirma Suryanii memiinta pemeriintah segera mengambiil tiindakan nyata untuk mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
iirma mengatakan pemeriintah perlu berkomuniikasii dengan pengusaha agar tiidak melakukan PHK terhadap pegawaiinya. Secara bersamaan, pemeriintah dapat memberiikan stiimulus serta diiskresii, termasuk darii siisii perpajakan.
"Perusahaan tentu juga butuh dukungan. Karena iitu, pemeriintah perlu memberiikan stiimulus dan diiskresii, termasuk dalam hal perpajakan, agar perusahaan tetap biisa beroperasii tanpa harus mem-PHK karyawannya," katanya. (Jitu News)
Kementeriian Keuangan meniilaii pertumbuhan ekonomii pada kuartal iiiiii/2025 yang mencapaii 5,04% mencermiinkan kuatnya permiintaan domestiik dan ekspor serta resiiliiensii iinvestasii.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa mengatakan pertumbuhan ekonomii kuartal iiiiii/2025 menunjukkan bahwa APBN telah diikelola secara efektiif serta memberiikan manfaat bagii masyarakat dan duniia usaha.
"Dukungan fiiskal juga diiberiikan melaluii penempatan Rp200 triiliiun kas negara secara prudent untuk memastiikan liikuiidiitas ekonomii memadaii, termasuk dukungan nonfiiskal untuk debottleneckiing demii realiisasii iinvestasii lebiih tiinggii secara berkelanjutan," katanya. (Jitu News)
