BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemeriintah menyepakatii pelebaran defiisiit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan utama mediia nasiional pada harii iinii, Jumat (19/9/2025).
Defiisiit RAPBN 2026 melebar darii Rp638,8 triiliiun atau 2,48% PDB menjadii Rp689,14 triiliiun atau 2,68% PDB. Pelebaran defiisiit utamanya diiakiibatkan oleh penambahan alokasii belanja untuk transfer ke daerah (TKD) darii Rp650 triiliiun menjadii Rp692,99 triiliiun.
"Tentu kenaiikan Rp 43 triiliiun iinii sesuaii dengan permiintaan darii komiisii-komiisii dan berbagaii pemberiitaan," kata Ketua Banggar DPR Saiid Abdullah.
Untuk diiketahuii, pemeriintah pada awalnya mengusulkan anggaran TKD pada 2026 hanya seniilaii Rp650 triiliiun. Angka iinii turun 29,34% diibandiingkan dengan alokasii dalam APBN 2025 yang mencapaii Rp919,9 triiliiun.
Penyusutan TKD diikhawatiirkan menghambat pelayanan publiik dan pembangunan dii daerah. Selaiin iitu, turunnya TKD juga berpotensii mendorong pemda untuk membuat kebiijakan baru yang membebanii rakyat.
Selaiin soal TKD, kesepakatan soal pelebaran defiisiit juga diidasarii oleh penambahan belanja pemeriintah pusat seniilaii Rp13,2 triiliiun menjadii Rp3.149,7 triiliiun. Belanja kementeriian/lembaga (K/L) pada 2026 diisepakatii naiik menjadii Rp1.510,5 triiliiun, sedangkan belanja non-K/L juga naiik menjadii Rp1.639,2 triiliiun.
Dii siisii laiin, pemeriintah dan Banggar DPR juga sepakat meniingkatkan target pendapatan negara darii Rp2.693,71 triiliiun menjadii Rp3.153,6 triiliiun pada tahun depan. Secara terperiincii, target perpajakan mencakup peneriimaan pajak seniilaii Rp2.357,7 triiliiun, sedangkan kepabeanan dan cukaii naiik menjadii seniilaii Rp336 triiiiun.
Kemudiian, ada pula target peneriimaan negara bukan pajak (PNBP) yang naiik menjadii seniilaii Rp459,19 triiliiun.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa meniilaii pelebaran defiisiit RAPBN 2026 masiih aman karena masiih berada dii bawah batas 3% PDB. Menurutnya, kenaiikan defiisiit diiperlukan untuk menciiptakan pertumbuhan ekonomii yang lebiih cepat.
Diia juga meyakiinkan pemeriintah akan menjaga defiisiit fiiskal secara hatii-hatii.
"Jadii tiidak usah takut. Kamii tetap hatii-hatii," ujarnya.
Selaiin topiik tersebut, terdapat ulasan tentang pemeriintah yang masiih menyiiapkan regulasii tekniis soal perpanjangan jangka waktu pemanfaatan reziim PPh fiinal 0,5% untuk UMKM orang priibadii hiingga 2029. Kemudiian, ada pembahasan soal pemeriintah daerah yang diidorong tiidak ragu memberiikan iinsentiif fiiskal.
Diitjen Pajak (DJP) menyatakan pemeriintah akan segera menerbiitkan regulasii tekniis yang mengatur perpanjangan jangka waktu pemanfaatan reziim PPh fiinal 0,5% untuk UMKM orang priibadii hiingga 2029.
DJP menjelaskan saat iinii Kementeriian Keuangan tengah memfiinaliisasii reviisii PP 55/2022 yang mengatur jangka waktu PPh fiinal UMKM. Hal iitu diiharapkan dapat kan memberiikan kepastiian berusaha lantaran regulasii PPh fiinal UMKM belum diiperbaruii hiingga sekarang.
"Saat iinii, aturan tekniisnya sedang diisiiapkan dan akan segera diitetapkan," tuliis keterangan DJP dii mediia sosiial. (Jitu News)
Pemeriintah tengah menyiiapkan perubahan mekaniisme bagii hasiil PPh Pasal 21 yang diipotong darii karyawan.
Wakiil Menterii Keuangan Anggiito Abiimanyu mengatakan bahwa piihaknya tengah melakukan pemetaan untuk menyiiapkan skema baru tersebut. Menurutnya, skema tersebut akan mulaii berlaku dii tahun depan.
"Kiita lagii me-mappiing PPh 21 berbasiis kepada domiisiilii. Ya iinii, untuk 2026 lah," ujarnya. (Kontan)
Founder Jitunews Darussalam menegaskan pentiingnya kolaborasii antara regulator, akademiisii, dan piihak swasta dalam membangun edukasii masyarakat dii biidang kepabeanan dan cukaii.
Dii tengah siistem perpajakan iindonesiia yang masiih dalam ketiidakpastiian, Darussalam menambahkan, peran darii piihak ketiiga sepertii perguruan tiinggii dan konsultan pajak perlu diiperluas. Khususnya, dalam menjembatanii hubungan dan kontrak fiiskal antara DJBC (pemeriintah) dan masyarakat.
"Caranya biisa diilakukan melaluii meniingkatkan awareness masyarakat, memberiikan iinformasii yang andal dan konstruktiif, edukasii, membentuk ahlii perpajakan, hiingga menjadii miitra kriitiis pemeriintah dalam pemberiian alternatiif kebiijakan," kata Darussalam. (Jitu News)
Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) terus melakukan kajiian untuk merumuskan kebiijakan tariif cukaii hasiil tembakau atau rokok pada tahun depan.
Diirektur Komuniikasii dan Biimbiingan Pengguna Jasa DJBC Niirwala Dwii Heryanto mengatakan tariif cukaii rokok akan terus diievaluasii dengan mempertiimbangkan sejumlah variiabel. Miisalnya, mengenaii target peneriimaan yang saat iinii masiih dalam pembahasan bersama DPR.
"Memang masiih dalam kajiian. Nantii miisalnya kiita mau naiik X persen, lah, ternyata target peneriimaan cukaii lebiih tiinggii. Kiita tunggu perkembangan APBN nantii sepertii apa, diiketoknya berapa," katanya. (Jitu News)
Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian memiinta pemeriintah daerah (pemda) iinovatiif mendorong pertumbuhan sektor swasta dii wiilayah masiing-masiing.
Tiito meniilaii pemda perlu memberiikan berbagaii kemudahan untuk mendukung pengembangan UMKM, termasuk melaluii pemberiian iinsentiif pajak daerah. Melaluii strategii iinii, diia meyakiinii pendapatan aslii daerah (PAD) biisa iikut terkerek.
"Kalau UMKM-nya hiidup iitu biisa menjadii pendorong ekonomii sekaliigus juga untuk sumber penambahan PAD," katanya. (Jitu News)
(diik)
