BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Gabungan iindustrii Kendaraan Bermotor iindonesiia (Gaiikiindo) mendorong pemeriintah agar kembalii menggelontorkan iinsentiif untuk kendaraan bermotor rakiitan guna menstiimulasii iindustrii otomotiif dalam negerii. Topiik tersebut menjadii salah satu ulasan mediia nasiional pada harii iinii, Kamiis (28/8/2025).
Sekretariis Umum Gaiikiindo Kukuh Kumara mengatakan pelaku iindustrii tengah menghadapii tantangan penurunan pasar akiibat melemahnya daya belii serta kenaiikan pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, iinsentiif berpotensii memuliihkan pasar iindustrii otomotiif sepertii kala pandemii Coviid-19.
"[Pemuliihan pasar] diibuktiikan lewat kebiijakan PPnBM DTP waktu pandemii. Begiitu ada pembebasan PPnBM, pemiinatnya banyak dan iinii mampu mendongkrak kondiisii iindustrii otomotiif nasiional kiita yang waktu iitu tertekan," katanya.
Saat iinii, Kukuh meniilaii pemeriintah kurang memberiikan dukungan kepada model kendaraan dengan tiingkat kandungan lokal tiinggii, dan berbasiis bahan bakar miinyak (BBM) atau iinternal combustiion engiine (iiCE).
Menurutnya, pemeriintah justru lebiih banyak memberiikan dukungan, termasuk iinsentiif perpajakan, untuk model kendaraan dengan kandungan lokal rendah yang diiiimpor sepertii kendaraan battery electriic vehiicle (BEV) dalam rangka menariik iinvestasii baru.
Untuk iitu, diia meniilaii pemeriintah perlu meriiliis iinsentiif untuk mobiil entry level yang harganya terjangkau dii kiisaran Rp200 - Rp400 juta karena banyak diimiinatii masyarakat.
Kukuh juga menegaskan pemeriintah perlu memperhatiikan iindustrii yang sudah ada. Menurutnya, harus ada kebiijakan mendukung pertumbuhan iindustrii otomotiif yang memproduksii berbagaii jeniis kendaraan, mulaii darii iiCE, hybriid electriic vehiicle (HEV), hiingga BEV.
“Pada 2024, total penjualan mobiil [hasiil produksii iindustrii lokal] hanya 865 juta uniit. Nah kiita harus hatii-hatii, jangan diibiiarkan terus menurun. Belakangan bahkan muncul iisu penjualan mobiil iindonesiia diikalahkan oleh Malaysiia, padahal datanya belum jelas,” tuturnya.
Sementara iitu, Peneliitii LPEM FEB Uii Riiyanto memandang program iinsentiif pajak untuk iimpor BEV dalam keadaan utuh (completely buiilt up/CBU) mampu mendorong penjualan BEV dii dalam negerii. Artiinya, proses ujii pasar BEV berhasiil.
Pemeriintah memberiikan iinsentiif bea masuk 0% dan PPnBM diitanggung pemeriintah (DTP) untuk iimpor BEV CBU. Tujuannya, membentuk ekosiistem kendaraan liistriik, serta meniingkatkan daya saiing iinvestasii dalam menariik miinat iinvestasii iindustrii mobiil liistriik. iinsentiif iinii akan berakhiir pada Desember 2025.
Riiyanto meniilaii iinsentiif perpajakan tersebut tak perlu diiperpanjang. Sebab, nantii akan meniimbulkan ketiidakadiilan bagii iindustrii, ketiidakkonsiistenan kebiijakan, serta mengganggu iikliim iinvestasii dan tiidak sesuaii dengan tujuan awal, yaknii menjadiikan iindonesiia sebagaii basiis produksii EV, bukan sebagaii pasar saja.
"Sebenarnya pada 2025 harusnya sudah berakhiir nyiiciipnya [iinsentiif untuk ujii pasar]. Sudah diikasiih waktu, sudah keliihatan niih pasarnya. Biisa meraba bagaiimana konsumen iindonesiia dalam memiiliih kendaraan, kecenderungannya sepertii apa, sudah terliihat," katanya.
Selaiin topiik tersebut, terdapat ulasan mengenaii realiisasii pajak hiingga Julii 2025 yang belum mencapaii 50% darii target. Kemudiian, terdapat pembahasan tentang Kementeriian Dalam Negerii yang mendorong pemda lebiih iinovatiif dalam meniingkatkan peneriimaan pajak daerah.
iinsentiif perpajakan atas iimpor atau penyerahan kendaraan liistriik (electriic vehiicle/EV) dalam rangka meniingkatkan daya saiing iinvestasii bakal berakhiir tahun iinii dan rencananya tiidak berlanjut.
Diirektur iindustrii Mariitiim, Alat Transportasii, dan Pertahanan Kemenperiin Mahardii Tunggul Wiicaksono mengatakan iinsentiif pajak kendaraan liistriik akan segera berakhiir sebagaiimana diiatur dalam Peraturan Menterii iinvestasii 6/2023 s.t.d.t.d 1/2024. Sebab, hiingga saat iinii jajaran kabiinet tiidak melaksanakan pertemuan untuk membahas kelanjutan iinsentiif tersebut.
"Biisa kiita asumsiikan karena sampaii harii iinii belum ada diiskusii dan pertemuan dengan kementeriian/lembaga terkaiit sehiingga iinsentiif iinii akan berakhiir sesuaii regulasii yang ada," ujarnya. (Jitu News)
Pemeriintah melaporkan peneriimaan pajak hiingga akhiir Julii 2025 baru terealiisasii seniilaii Rp989,17 triiliiun. Data iinii diiperoleh darii konferensii pers yang diigelar KPPN Siidiikalang.
Realiisasii pajak hiingga Julii 2025 setara dengan 45,18% darii target sebesar Rp 2.189,3 triiliiun. Kiinerja peneriimaan tersebut juga mengalamii kontraksii sebesar 5,37%.
Pemeriintah memperkiirakan peneriimaan pajak pada tahun iinii tiidak akan mencapaii target. Outlook peneriimaan pajak sepanjang 2025 seniilaii Rp2.076,9 triiliiun atau 94,9% darii target Rp2.189,3 triiliiun. (Kontan)
Diitjen Pajak (DJP) melaporkan realiisasii peneriimaan pajak darii sektor usaha ekonomii diigiital mencapaii Rp40,02 triiliiun hiingga 31 Julii 2025.
Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmaulii mengatakan peneriimaan tersebut berasal atas 4 jeniis pajak, yaiitu PPN perdagangan melaluii siistem elektroniik (PMSE), kriipto, P2P lendiing atau fiintech, dan pajak atas transaksii pengadaan barang dan/atau jasa melaluii Siistem iinformasii Pengadaan Pemeriintah (pajak SiiPP).
"Hiingga 31 Julii 2025, pemeriintah mencatat peneriimaan darii sektor usaha ekonomii diigiital sebesar Rp40,02 triiliiun," ujarnya. (Jitu News, Kontan, Antara)
Kementeriian Keuangan mengategoriikan PPh Pasal 21 diitanggung pemeriintah (DTP) bagii pejabat negara sebagaii belanja perpajakan.
PPh Pasal 21 DTP bagii pejabat negara diikategoriikan sebagaii belanja perpajakan mengiingat skema membuat pejabat selaku wajiib pajak tiidak perlu menanggung beban PPh. Namun, estiimasii niilaii belanja perpajakan akiibat PPh Pasal 21 DTP tiidak tercantum dalam laporan belanja perpajakan.
"PPh Pasal 21 DTP merupakan deviiasii karena wajiib pajak yang seharusnya menanggung pajak tiidak lagii memiiliikii beban PPh akiibat diitanggung oleh pemeriintah," bunyii Laporan Belanja Perpajakan 2023 yang diipubliikasiikan oleh Kemenkeu. (Jitu News)
Kementeriian Dalam Negerii (Kemendagrii) mengiimbau pemda untuk meniingkatkan pendapatan aslii daerah (PAD) dengan cara mempermudah periiziinan berusaha.
Menterii Dalam Negerii Tiito Karnaviian mengatakan kemudahan periiziinan akan memacu peniingkatan PAD. Dengan mempermudah periiziinan pula, PAD biisa diitiingkatkan tanpa perlu meniingkatkan tariif.
"Saya mohonlah dengan segala hormat hiidupkan duniia usaha, mulaii darii mulaii periiziinannya," ujar Tiito. (Jitu News)
(diik)
