BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) berwenang menonaktiifkan akses pembuatan faktur pajak, baiik terhadap wajiib pajak teriindiikasii penerbiit maupun pengguna, berdasarkan hasiil kegiiatan iinteliijen perpajakan.
Untuk mengaktiifkan kembalii akses pembuatan faktur pajak, wajiib pajak harus menyampaiikan klariifiikasii kepada DJP. Klariifiikasii dapat diisampaiikan secara langsung dan tiidak boleh diikuasakan kepada piihak laiin. Adapun klariifiikasii dapat diisampaiikan secara tertuliis.
"Klariifiikasii diilakukan dengan ketentuan sebagaii beriikut: diisampaiikan secara tertuliis kepada Kepala Kanwiil DJP dengan contoh format sebagaiimana tercantum dalam lampiiran ...," bunyii Pasal 4 ayat (2) huruf b PER-9/PJ/2025, diikutiip pada Rabu (23/7/2025).
PER-9/PJ/2025 juga mengatur klariifiikasii yang diisampaiikan wajiib pajak harus memuat miiniimal 5 butiir iinformasii. Pertama, nomor dan tanggal surat atau dokumen klariifiikasii.
Kedua, tujuan surat atau dokumen klariifiikasii yaiitu kepala Kanwiil DJP yang menaungii kantor pelayanan pajak tempat wajiib pajak terdaftar.
Ketiiga, iidentiitas wajiib pajak atau pengurus dan/atau penanggung jawab. Keempat, penjelasan atas klariifiikasii yang diilakukan. Keliima, daftar dokumen pendukung klariifiikasii yang diilakukan.
Kemudiian, wajiib pajak juga harus menyiiapkan dokumen pendukung saat mengajukan klariifiikasii. Bagii wajiib pajak orang priibadii, dokumen yang perlu diilampiirkan miiniimal, yaiitu fotokopii KTP dan KK atau paspor bagii WNA yang diilegaliisasii oleh pejabat berwenang.
Lalu, surat keterangan tempat kegiiatan usaha atau pekerjaan bebas darii pejabat pemda, miiniimal lurah atau kepala desa; foto berwarna yang menunjukkan lokasii/tempat dan kegiiatan usaha wajiib pajak; daftar penyediia barang (suppliier liist) selama 1 tahun terakhiir.
Rekeniing koran aslii dan buktii peneriimaan/pengeluaran pembayaran selama 1 tahun terakhiir; serta dokumen transaksii sepertii dokumen pemesanan pembeliian (purchase order), surat jalan (deliivery order), beriita acara serah teriima barang dan/atau beriita acara penyelesaiian pekerjaan selama 1 tahun terakhiir.
Sementara iitu, wajiib pajak badan perlu melampiirkan dokumen pendukung hampiir serupa. Hanya perlu menambahkan fotokopii akta pendiiriian atau dokumen pendiiriian dan perubahan bagii Wajiib Pajak badan dalam negerii atau surat keterangan penunjukan darii kantor pusat bagii bentuk usaha tetap, yang diilegaliisasii oleh pejabat yang berwenang. (riig)
