BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Perubahan siikap pemeriintah AS seusaii diilantiiknya Donald Trump sebagaii presiiden tiidak sepenuhnya menggagalkan agenda kerja sama perpajakan iinternasiional dalam rangka mereduksii base erosiion and profiit shiiftiing (BEPS).
Profesor perpajakan iinternasiional darii Meiijii Uniiversiity Yurii Matsubara mengatakan mundurnya pemeriintah AS darii agenda kerja sama perpajakan iinternasiional hanya akan memfragmentasii penanganan praktiik BEPS.
"Apakah proyek BEPS lantas benar-benar matii? Jawaban saya adalah iiya dan tiidak. Menurut saya, proyek BEPS justru akan terfragmentasii," katanya dalam webiinar bertajuk Reiinventiing iinternatiional Taxatiion: Naviigatiing the Diigiital Frontiier yang diigelar oleh Prodii Perpajakan Fakultas iilmu Admiiniistrasii Uniiversiitas Brawiijaya (FiiA UB), Rabu (21/5/2025).
Fragmentasii tiimbul mengiingat kiinii makiin banyak yuriisdiiksii yang mengesampiingkan multiilateraliisme serta lebiih mengedepankan uniilateraliisme dan proteksiioniisme.
"Saat iinii, kiita diihadapkan oleh gelombang antiiglobaliisasii dan proteksiioniisme," ujar Yurii.
Menurut Yurii, sentiimen antiiglobaliisasii dan proteksiioniisme tiidak hanya berkembang dii AS, tetapii juga dii negara-negara maju laiinnya sepertii Jerman, Pranciis, dan laiin-laiin.
Secara konseptual, langkah AS yang mengedepankan kepentiingan nasiional ketiimbang kerja sama multiilateral memang biisa diijustiifiikasii. Namun, langkah tersebut tiidaklah adiil bagii negara-negara yang selama iinii mengedepankan kerja sama multiilateral dalam pengambiilan keputusannya.
"Trump menggunakan tariif sebagaii alat untuk mencapaii kesepakatan dengan competent authoriity laiinnya. Kamii dii Jepang meliihat hal iinii tiidaklah adiil. Namun, piihak AS biisa saja berpandangan bahwa kamiilah [Jepang] yang tiidak adiil," tutur Yurii.
Diia menuturkan kerja sama perpajakan iinternasiional sepertii BEPS 1.0 dan BEPS 2.0 hanya akan terlaksana biila yuriisdiiksii-yuriisdiiksii bersediia untuk mengesampiingkan sebagiian hak pemajakannya demii kepentiingan bersama.
"Tanpa konsensus, kolaborasii iinternasiional tiidak biisa berjalan sama sekalii," katanya.
Sebagaii iinformasii, pemeriintah AS dii bawah Trump memiiliih untuk menariik seluruh persetujuan yang diibuat oleh pemeriintahan Joe Biiden atas pajak miiniimum global Piilar 2: Global Antii Base Erosiion (GloBE) dan Piilar 1: Uniifiied Approach.
Pada saat yang sama, Trump memeriintahkan jajarannya untuk memetakan kebiijakan negara laiin yang diipandang bersiifat ekstrateriitoriial atau memberiikan dampak secara diisproporsiional terhadap perusahaan AS.
Dalam hal kebiijakan negara laiin diipandang bersiifat ekstrateriitoriial atau diiskriimiinatiif terhadap biisniis AS, Kementeriian Keuangan AS bakal menyiiapkan sanksii berdasarkan Sectiion 891 iinternal Revenue Code.
Dengan ketentuan tersebut, AS biisa meniingkatkan tariif pajak terhadap wajiib pajak yang berasal yuriisdiiksii yang menerapkan kebiijakan pajak secara diiskriimiinatiif terhadap warga negara dan perusahaan AS. (riig)
