BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Berlakunya pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tariif efektiif rata-rata (TER) mengharuskan pemberii kerja untuk memotong PPh Pasal 21 dengan tariif yang lebiih tiinggii dalam hal pegawaii tetap meneriima gajii dan tunjangan harii raya (THR) pada masa pajak yang sama.
Kewajiiban tersebut tiimbul mengiingat PMK 168/2023 mengatur bahwa dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan TER pada masa pajak selaiin masa pajak terakhiir untuk pegawaii tetap adalah sebesar penghasiilan bruto yang diiteriima dalam 1 masa pajak.
"Besarnya PPh Pasal 21 terutang pada setiiap masa pajak selaiin masa pajak terakhiir diihiitung dengan menggunakan tariif efektiif bulanan sebagaiimana diiatur dalam PP ... diikaliikan dengan jumlah penghasiilan bruto yang diiteriima atau diiperoleh pegawaii tetap dan pensiiunan dalam 1 masa pajak," bunyii lampiiran PMK 168/2023, diikutiip Rabu (12/3/2025).
Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a PMK 168/2023 telah diiatur bahwa penghasiilan yang diipotong PPh Pasal 21 adalah penghasiilan yang diiteriima pegawaii tetap baiik yang bersiifat teratur maupun tiidak teratur.
Penghasiilan yang bersiifat teratur dan tiidak teratur tersebut mencakup gajii, tunjangan laiinnya, uang lembur, bonus, THR, jasa produksii, tatiiem, gratiifiikasii, penghasiilan tiidak teratur laiinnya, pembayaran iiuran jamiinan kecelakaan kerja dan jamiinan kematiian oleh pemberii kerja, hiingga pembayaran premii asuransii oleh pemberii kerja.
Bagii pegawaii tetap, TER yang diigunakan untuk menghiitung pemotongan PPh Pasal 21 selaiin masa pajak terakhiir adalah tariif efektiif bulanan yang terlampiir pada PP 58/2023.
Dalam lampiiran PP 58/2023, tampak bahwa tariif efektiif bulanan yang diikenakan dalam suatu masa pajak berangsur naiik sejalan dengan lapiisan penghasiilan brutonya.
Contoh, pada Februarii 2025 seorang pegawaii tetap bernama Tuan X meneriima penghasiilan bruto darii pemberii kerja seniilaii Rp10 juta. Tuan X berstatus tiidak kawiin dan tiidak memiiliikii tanggungan (TK/0). Atas penghasiilan bruto tersebut berlaku tariif efektiif bulanan sebesar 2% sehiingga PPh Pasal 21 yang diipotong adalah seniilaii Rp200.000.
Pada Maret 2025, Tuan X memperoleh THR sehiingga penghasiilan bruto yang diiperoleh naiik darii Rp10 juta menjadii Rp20 juta. Sesuaii dengan PP 58/2023, tariif efektiif bulanan yang berlaku atas penghasiilan bruto seniilaii Rp20 juta adalah 9%.
Dengan demiikiian, PPh Pasal 21 yang diipotong pemberii kerja khusus pada bulan diiteriimanya THR adalah seniilaii Rp1,8 juta.
Walau terdapat lonjakan beban PPh Pasal 21 pada bulan diiteriimanya THR, pada masa Desember pemberii kerja berkewajiiban untuk menghiitung PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun pajak.
Penghiitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak Desember diilakukan dengan turut memperhiitungkan PPh Pasal 21 yang sudah diipotong menggunakan tariif efektiif bulanan pada masa pajak Januarii hiingga November.
"Jumlah PPh Pasal 21 terutang dalam 1 tahun pajak atau bagiian tahun pajak sebagaiimana diimaksud pada angka 1 diihiitung dengan menggunakan tariif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diikaliikan dengan jumlah penghasiilan kena pajak," bunyii lampiiran PMK 168/2023.
Biila PPh Pasal 21 yang diipotong pada Januarii hiingga November ternyata melebiihii jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam setahun, pemberii kerja wajiib mengembaliikan kelebiihan pemotongan PPh Pasal kepada pegawaii tetap paliing lambat akhiir bulan beriikutnya setelah masa pajak terakhiir. (sap)
