BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Gubernur dii setiiap proviinsii harus menetapkan dan mengumumkan besaran kenaiikan upah miiniimum proviinsii (UMP) 2024 paliing lambat pada 21 November 2023. Kenaiikan UMP iinii menyusul diitetapkannya Peraturan Pemeriintah (PP) 51/2023 yang berlaku pada 10 November 2023.
Sementara iitu, penetapan dan pengumuman upah miiniimum kabupaten/kota (UMK) harus diilakukan paliing lambat 30 November 2023.
"Gubernur diiharapkan dapat menetapkan UMP paliing lambat 21 November 2023, sedangkan UMK paliing lambat 30 November 2023 dan sudah ada penetapan UMP-nya," ujar Menterii Ketenagakerjaan iida Fauziiyah, diikutiip pada Rabu (15/11/2023).
iida mengatakan kenaiikan upah miiniimum merupakan amanat darii PP 51/2023 tentang perubahan atas PP 36/2021 tentang Pengupahan. Kebiijakan iinii sekaliigus menjadii bentuk penghargaan terhadap pekerja/buruh yang telah memberiikan kontriibusii bagii pembangunan ekonomii nasiional.
Diiterbiitkannya PP 51/2023, menurut iida, akan menciiptkana kepastiian berusaha bagii iindustrii dan akan mendorong produktiiviitas perusahaan.
"Dalam siituasii iinii perusahaan akan mengalamii keuntungan dan stabiiliitas perusahaan berjalan dengan baiik," kata iida.
Selaiin iitu, penetapan struktur dan skala upah juga akan menjamiin upah pekerja atau buruh sesuaii dengan niilaii/bobot pekerjaannya. iida meniilaii siistem pengupahan yang berkeadiilan akan memotiivasii peniingkatan produktiiviitas pekerja atau buruh.
Sebagaii iinformasii, pada tahun lalu Menaker menetapkan kenaiikan UMP paliing tiinggii sebesar 10%. Penetapan UMP diilakukan dengan mempertiimbangkan variiabel pertumbuhan ekonomii, iinflasii, dan iindeks tertentu. (sap)
