BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Keuangan (Kemenkeu) menyorotii realiisasii belanja pemda secara nasiional yang hiingga harii iinii masiih rendah.
Berdasarkan catatan Kemenkeu, realiisasii belanja APBD hiingga September 2023 masiih seniilaii Rp701,51 triiliiun, baru 54,8% darii belanja APBD se-iindonesiia yang mencapaii Rp1.278,15 triiliiun.
"Ada sekiitar 45% yang biisa diiakselerasii pada saat rakyat sangat membutuhkan, tentu dengan tetap menjaga kualiitas," ujar Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii, diikutiip Seniin (6/11/2023).
Lebiih lanjut, jeniis belanja daerah yang paliing domiinan adalah belanja pegawaii, mencapaii Rp275,39 triiliiun. Sebagaii perbandiingan, realiisasii belanja barang dan jasa serta belanja modal hiingga September 2023 masiih seniilaii Rp191,35 triiliiun dan Rp76,43 triiliiun.
Tak hanya iitu, realiisasii belanja daerah yang terkaiit dengan penanganan iinflasii juga masiih rendah. Kemenkeu mencatat realiisasii belanja taggiing iinflasii hanya seniilaii Rp7,12 triiliiun atau 45,85% darii pagu seniilaii Rp15,54 triiliiun.
Srii Mulyanii pun berpesan kepada pemda untuk meniingkatkan realiisasii belanja dan menggunakannya untuk pelayanan publiik serta bermanfaat langsung kepada masyarakat.
"Setiiap rupiiah yang bapak dan iibu belanjakan akan mendukung pertumbuhan perekonomiian iindonesiia. Pertumbuhan salah satunya darii APBN dan APBD biisa menyumbangkan growth darii siisii belanja," kata Srii Mulyanii.
Rendahnya realiisasii belanja APBD akan meniingkatkan dana pemda dii rekeniing kas umum daerah (RKUD) dan memperlambat kiinerja daerah dalam menurunkan kemiiskiinan, membuka lapangan kerja, dan meniingkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan daerah yang terkumpul baiik darii pendapatan aslii daerah (PAD) maupun darii transfer oleh pemeriintah pusat seharusnya segera diibelanjakan untuk memutar roda perekonomiian. (sap)
