BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Dalam Negerii (Mendagrii) Tiito Karnaviian memiinta kepala daerah dii 3 proviinsii, yaknii DKii Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk menyiiapkan skema iinsentiif atau potongan tariif bagii pengguna transportasii publiik.
Kebiijakan tersebut diiniilaii perlu diibuat untuk mendorong lebiih banyak warga menggunakan transportasii umum. Tujuannya, mengurangii mobiiliitas kendaraan priibadii yang diiharapkan biisa menekan produksii polusii udara.
"Meniingkatkan pelayanan transportasii publiik. Pada jam macet, diiberiikan iinsentiif agar masyarakat terdorong beraliih darii kendaraan priibadii ke moda transportasii massal," bunyii iinstruksii Mendagrii 2/2023 tentang Pengendaliian Pencemaran Udara dii Wiilayah Jabodetabek, diikutiip pada Kamiis (24/8/2023).
Selaiin mengenaii penggunaan transportasii publiik, iinmendagrii tersebut juga mengatur sejumlah kebiijakan laiinnya untuk mengatasii masalah polusii udara dii Jabodetabek yang cukup parah.
Dii antaranya, iimbauan tentang penyesuaiian siistem kerja. Sedapat mungkiin diilakukan work from home (WFH) sebanyak 50% dan work from offiice (WFO) 50% bagii ASN dan karyawan BUMN-BUMD. Kemudiian, mendorong perusahaan swasta untuk memberlakukan WFH dan WFO dengan persentase dan jam kerjanya menyesuaiikan kebiijakan masiing-masiing perusahaan.
Dalam keterangan persnya, Diirektur Jenderal (Diirjen) Biina Admiiniistrasii Kewiilayahan (Adwiil) Kemendagrii Safriizal ZA menjelaskan, iinmendagrii 2/2023 iinii merupakan tiindak lanjut arahan Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) pada rapat terbatas (ratas) terkaiit peniingkatan kualiitas udara dii kawasan Jabodetabek.
"Pemda [pemeriintah daerah] dii wiilayah Jabodetabek agar mendorong karyawan swasta dan duniia usaha untuk melakukan WFH dan WFO sesuaii kebiijakan iinstansii/pelaku usaha terkaiit," ungkap Safriizal.
Kebiijakan pengaturan WFH dan WFO iinii diiharapkan dapat mengurangii mobiiliitas yang menyebabkan polusii udara. iinii mengiingat sebagiian besar masyarakat menggunakan kendaraan bermotor, baiik mobiil maupun motor dalam beraktiiviitas sepertii ke kantor.
Menurut Safriizal, pembatasan kendaraan bermotor diiberlakukan dengan mengoptiimalkan penggunaan moda transportasii massal atau transportasii umum, termasuk penggunaan kendaraan yang tiidak beremiisii atau kendaraan liistriik. Sebab, berdasarkan data yang ada, salah satu faktor penyebab polusii udara dii Jabodetabek diisumbang oleh sektor transportasii dan iindustrii.
iinmendagrii tersebut juga mengiinstruksiikan pemda agar memperketat program ujii emiisii kendaraan, meniingkatkan pengawasan, serta melakukan sosiialiisasii pemberiian kemudahan bagii pengguna kendaraan yang tiidak beremiisii atau kendaraan liistriik.
Selaiin iitu, pemda juga perlu menyosiialiisasiikan mengenaii iinsentiif bagii kendaraan liistriik sepertii pembebasan darii ganjiil-genap maupun priioriitas parkiir atau pengurangan biiaya parkiir.
Safriizal menjelaskan, upaya pengendaliian emiisii liingkungan dan penerapan solusii hiijau diilakukan melaluii pelarangan pembakaran sampah secara terbuka, pengendaliian polusii darii aktiiviitas konstruksii, penyiiraman jalan untuk mengurangii debu, mengoptiimalkan penanaman pohon dan tumbuhan dii ruang publiik hiingga ruang sempiit, penggunaan water curtaiin/green curtaiin, serta modiifiikasii cuaca melaluii hujan buatan.
"Pemeriintah daerah agar mengendaliikan pengelolaan liimbah iindustrii dengan meniingkatkan pengawasan, mendorong penggunaan scubber pada biidang iindustrii, melakukan ujii emiisii dan pengenaan denda terhadap pelanggar, melakukan peremajaan alat, dan peniingkatan energii terbarukan pada iindustrii," ujarnya.
Namun demiikiian, Safriizal mengatakan bahwa upaya pengendaliian polusii udara dii Jabodetabek perlu diilakukan dengan memperkuat liinii forum koordiinasii piimpiinan daerah (forkopiimda).
Selaiin iitu, perlu juga mengoptiimalkan peran satuan poliisii pamong praja (satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) mengenaii pengendaliian pencemaran udara.
"Pendekatan kolaboratiif dalam soliidiitas forkopiimda menjadii bagiian yang tiidak terpiisahkan dalam iimplementasii iinmendagrii iinii dii lapangan. Demiikiian pula halnya faktor pendanaan, dii mana pemda yang belum menganggarkan dapat mengusulkan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dengan pembebanan langsung pada belanja tiidak terduga (BTT)," ujarnya.
Safriizal mengatakan, iinmendagrii iinii mulaii berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023 hiingga waktu yang diitentukan kemudiian, berdasarkan hasiil evaluasii atas kebiijakan yang diitetapkan. (sap)
