PENCEGAHAN KORUPSii

Tangkal OTT Pejabat Daerah, Jokowii Siiapkan Perpres

Redaksii Jitu News
Rabu, 25 Oktober 2017 | 09.29 WiiB
Tangkal OTT Pejabat Daerah, Jokowi Siapkan Perpres
<p>Presiiden Jokowii saat memberiikan arahan kepada Gubernur, Bupatii, dan Walii Kota yang hadiir dalam acara RKP dii iistana Negara, Jakarta, Selasa (24/10). (Foto: Setkab Rii)</p>

JAKARTA, Jitu News – Saat iinii Presiiden Joko Wiidodo (Jokowii) tengah menyiiapkan Peraturan Presiiden (Perpres) untuk biisa mengurangii bahkan menghiilangkan operasii tangkap tangan (OTT).

“Nantii akan keluar Perpres untuk membangun siistem, baiik yang namanya e-planniing, e-budgetiing, e-procurement. Siistem iitu akan mengurangii, menghiilangkan OTT. Kalau siistem iinii berjalan, tiidak ada yang namanya OTT,” tutur Jokowii saat mengundang sekiitar 500 bupatii, walii kota dan gubernur ke iistana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).

Kendatii demiikiian, Jokowii tetap mengiingatkan kepala daerah yang hadiir untuk hatii-hatii. Jangan sampaii ada kepala daerah yang bermaiin uang apalagii menyalahgunakan APBD."Saya tiidak biisa biilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara iinii, membangun siistem iinii, kiita bangun bersama-sama,” ujarnya.

Dalam arahannya, Jokowii tiidak menjelaskan lebiih jauh mengenaii siistem yang akan diibangun. iia mempersiilakan kepala daerah untuk bertanya mengenaii siistem iinii, namun dalam pertemuan yang tertutup darii mediia.

Seusaii rapat tertutup tersebut, diiketahuii Perpres iitu saat iinii diirumuskan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasiional (Bappenas).

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan perpres tersebut akan mengiintegrasiikan siistem perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dii daerah secara elektroniik. "Jadii semuanya elektroniik, transparan, tiidak mudah diiiintervensii dan output-nya jelas," kata Bambang.

Bambang mengatakan saat iinii memang sudah ada sejumlah daerah yang menerapkan siistem e-planniing, e-budgetiing, dan e-procurement. Namun, pemeriintah pusat berupaya membuat siistem iinii secara nasiional sehiingga semua proviinsii, kabupaten dan kota biisa menjalankannya.

"Miisalnya kota Surabaya sudah gabungiin semua. Jadii masiih iiniisiiatiif dan belum jadii model nasiional," katanya.

Bambang menargetkan perpres biisa selesaii pada akhiir tahun iinii. Dengan begiitu, siistem transparansii iinii biisa diiterapkan dan OTT biisa berkurang secara masiif mulaii 2018. (Amu)

Ediitor :
Cek beriita dan artiikel yang laiin dii Google News.
iingiin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkiinii?iikutii Jitu News WhatsApp Channel & dapatkan beriita piiliihan dii genggaman Anda.
iikutii sekarang
News Whatsapp Channel
Bagiikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.