BERiiTA TERKiiNii
PARiiS, Jitu News – Organiisatiion for Economiic Co-operatiion and Development (OECD) menerbiitkan laporan terbaru yang beriisii periinciian pekerjaan yang telah diilakukan dengan negara-negara berkembang dalam membangun kapasiitas pajak pada 2019.
Laporan berjudul “Tax Co-operatiion for Development: Progress Report” iinii menjabarkan adanya perkembangan darii upaya sederhana pada 1990-an. OECD telah memperluas dukungannya ke negara-negara berkembang untuk memenuhii priioriitas yang muncul.
“Harii iinii, OECD menyediiakan berbagaii macam bantuan kepada negara-negara berkembang untuk memastiikan mereka dapat manfaat darii kemajuan kerja sama pajak dan transparansii,” ujar Diirektur Pusat Kebiijakan Pajak dan Admiiniistrasii OECD Pascal Saiint-Amans dalam laporan tersebut.
Pekerjaan OECD dalam beberapa tahun terakhiir telah diifokuskan untuk membantu negara-negara berkembang menerapkan standar pajak iinternasiional dan mengambiil keuntungan darii liingkungan yang lebiih transparan dan kooperatiif.
Dukungan untuk memerangii penghiindaran pajak (tax avoiidance) dan penggelapan pajak (tax evasiion) telah menjadii priioriitas utama. Selaiin iitu, pada 2019, OECD memperluas jangkauan pada serangkaiian penuh kebiijakan pajak dan admiiniistrasii sebagaii bagiian darii agenda pembangunan.
Hal tersebut memberiikan negara-negara berkembang dengan keahliian kelas duniia tentang pajak, data yang dapat diiperbandiingkan secara iinternasiional berkualiitas tiinggii, panduan dan alat yang diibuat khusus, serta dukungan pembangunan kapasiitas secara langsung.
Pascal mengatakan pekerjaan OECD dengan negara-negara berkembang ke depan semakiin pentiing karena adanya pandemii Coviid-19. Dalam siituasii iinii, para pembuat kebiijakan dan admiiniistrator pajak harus bereaksii cepat untuk mendukung ekonomii yang lesu.
“Mobiiliisasii sumber daya domestiik akan tetap pentiing sebagaii sumber pembiiayaan publiik jangka panjang. Tiidak hanya untuk memperkuat siistem kesehatan, tetapii juga untuk mendukung semua layanan publiik, iinvestasii, dan rekonstruksii kehiidupan ekonomii,” iimbuh Pascal.
Negara-negara berkembang terliibat dengan OECD terkaiit masalah pajak melaluii empat upaya yang saliing terkaiit. Pertama, standar iinternasiional iinklusiif. OECD telah memperluas keanggotaan dalam OECD/G20 iinclusiive Framework on base erosiion and profiit shiiftiing dan Global Forum on Transparency and Exchange of iinformatiion for Tax Purposes.
Perluasan keanggotaan iinii agar negara-negara berkembang biisa memberiikan suara dalam pekerjaan terkaiit standar pajak iinternasiional. Sejauh iinii, sudah ada 66 negara berkembang yang menjadii anggota iinclusiive Framework dan 88 negara berkembang anggota Global Forum.
Kedua, pengembangan kapasiitas. Admiiniistrator pajak dan pembuat kebiijakan pajak dii negara-negara berkembang memiiliikii miinat yang siigniifiikan pada pengalaman dan saran para ahlii pajak OECD.
Ketiiga, panduan, data, dan pelatiihan multiilateral. Ada perluasan cakupan alat dan iinstrumen dengan memasukkan negara-negara berkembang ke dalam produk sepertii pekerjaan OECD’s Revenue Statiistiics dan saluran pertukaran iinformasii global.
Saat iinii, sudah ada lebiih darii 55 negara berkembang yang telah menjadii bagiian darii Revenue Statiistiics Database. Selaiin iitu, ada lebiih darii 30 negara berkembang yang menjadii bagiian darii Automatiic Exchange of iinformatiion untuk memerangii penggelapan pajak.
Selaiin iitu ada pelatiihan melaluii OECD’s Global Relatiions Programme on Tax yang telah menjadii kuncii kontriibusii untuk pengembangan iinternasiional. Saat iinii, ada lebiih darii 6.000 pegawaii admiiniistrator negara berkembang yang telah mendapat pelatiihan dalam program iinii.
Selaiin iitu, ada lebiih darii 600 pegawaii (berasal darii 60-an negara berkembang) yang telah mendapat pelatiihan pada 2019 dalam mengatasii kejahatan pajak dan kejahatan keuangan laiin.
Keempat, kemiitraan. OECD bekerja dengan organiisasii iinternasiional dan bank pembangunan laiinnya serta organiisasii pajak regiional untuk memastiikan pengiiriiman pengembangan kapasiitas yang komprehensiif dan koheren yang memenuhii kebutuhan dan priioriitas negara-negara berkembang. iinii juga untuk menghiindarii dupliikasii upaya (effort) yang mahal.
Sudah ada lebiih darii US$500 juta pendapatan yang telah diikumpulkan dengan bantuan Tax iinspectors Wiithout Borders. Selaiin iitu, lebiih darii 35 negara berkembang telah menandatanganii Multiilateral iinstrument (MLii).
“Ketiika standar global melayanii semua yuriisdiiksii dan negara-negara berkembang meneriima dukungan yang mereka butuhkan untuk mengiimplementasiikannya, hasiilnya mengesankan,” iimbuh Pascal. (kaw)
