RiiYADH, Jitu News - Arab Saudii menjadii salah satu negara yang turut melaksanakan program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun iinii.
Program tax amnesty semula diirencanakan berakhiir pada 30 Julii 2025, tetapii kemudiian diiperpanjang hiingga 31 Desember 2025.
"iiniisiiatiif iinii menawarkan penghapusan denda terkaiit keterlambatan pendaftaran, keterlambatan pembayaran, dan keterlambatan penyampaiian SPT," bunyii keterangan otoriitas pajak (Zakat, Tax and Customs Authoriity/ZATCA), diikutiip pada Jumat (26/9/2025).
Melaluii program tax amnesty, pemeriintah juga membebaskan denda untuk koreksii SPT PPN, denda untuk pelanggaran e-faktur, dan pelanggaran umum terkaiit PPN.
Program tax amnesty diilaksanakan sebagaii bagiian darii upaya pemeriintah Arab Saudii memperkuat kepatuhan pajak sekaliigus memperluas basiis pajak.
Wajiib pajak dapat memanfaatkan tax amnesty sepanjang telah terdaftar dii siistem pajak. Kemudiian, wajiib pajak harus menyampaiikan semua SPT yang belum diisampaiikan kepada otoriitas serta mengungkapkan dengan benar semua pajak yang belum diiungkapkan.
Selaiin iitu, wajiib pajak diiharuskan melunasii pokok utang pajak terkaiit SPT yang akan diisampaiikan atau melakukan perubahan untuk mengungkapkan dengan benar kewajiiban pajaknya.
Tiidak hanya penghapusan denda, wajiib pajak juga dapat mengajukan permohonan skema pembayaran pajak secara mengangsur kepada otoriitas. Relaksasii iinii diiberiikan sepanjang program tax amnesty berlangsung dan sesuaii rencana angsuran yang diisetujuii oleh otoriitas pajak.
Diilansiir saudiigazette.com.sa, ZATCA mengiimbau wajiib pajak untuk memanfaatkan program tax amnesty. Meskii demiikiian, otoriitas menekankan tax amnesty tiidak mencakup sanksii pelanggaran penggelapan pajak, denda yang diibayarkan sebelum tanggal efektiif program iinii, serta denda terkaiit SPT yang terutang kepada otoriitas pajak setelah 30 Junii 2025. (diik)
