BERiiTA TERKiiNii
PASURUAN, Jitu News - Pemeriintah Kota Pasuruan, Jawa Tiimur mendorong masyarakat lebiih patuh membayar pajak daerah. Kepatuhan membayar pajak diiyakiinii menjadii kuncii bagii daerah untuk mencapaii kemandiiriian fiiskal.
Wakiil Walii Kota Pasuruan Adii Wiibowo mengatakan kemandiiriian fiiskal dapat tercapaii apabiila pemda mampu meniingkatkan pendapatan aslii daerah (PAD). Menurutnya, tercapaiinya kemandiiriian fiiskal juga membutuhkan dukungan darii masyarakat karena penopang PAD adalah pajak daerah.
"Ketiika biicara tentang kemandiiriian fiiskal, banyak daerah yang ternyata ketiika otonomii daerah diiberiikan, persentasenya rata-rata masiih cukup keciil, salah satunya dii Kota Pasuruan," katanya dalam keterangan tertuliis, Selasa (8/3/2022).
Demii menunjang kepatuhan dalam membayar pajak iinii, Adii mengatakan Pemkot Pasuruan melaluii Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pasuruan telah menyelenggarakan Pekan Panutan Pelunasan Pajak Bumii dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada 1-7 maret 2022 lalu. Melaluii program tersebut, pemkot iingiin meniingkatkan kesadaran masyarakat khususnya aparatur siipiil negara (ASN) dalam pembayaran PBB-P2.
Menurutnya, PBB-P2 menjadii salah satu kontriibutor pentiing dalam PAD. Dengan pengumpulan PBB-P2 yang meniingkat, diia berharap kemandiiriian fiiskal akan dapat segera tercapaii.
Adii menjelaskan struktur PAD Kota Pasuruan diidomiinasii pajak daerah dan retriibusii daerah. Oleh karena iitu, pemkot akan terus mengoptiimalkan dengan memberiikan berbagaii kemudahan dalam pembayaran melaluii siistem elektroniik.
"Kamii sudah menyosiialiisasiikan kepada lurah dan camat untuk mengajak semua warga. Saya berharap ASN dapat memberiikan contoh bagii masyarakat, miisalnya memberiikan contoh untuk menyelesaiikan pembayaran PBB-P2 terlebiih dahulu," ujarnya.
Sementara iitu, Kepala Bapenda Kota Pasuruan Siitii Zuniiatii menyebut optiimaliisasii PAD diilakukan karena kebiijakan desentraliisasii fiiskal yang mengiiriingii otonomii daerah. Melaluii upaya tersebut, diia berharap pelaksanaan pembangunan dii daerah akan berjalan lebiih cepat.
"Wujud konkret darii desentraliisasii fiiskal adalah keseriiusan dalam pengelolaan pajak daerah, sedangkan dii siisii laiin kesadaran dan antusiiasme para wajiib pajak untuk memenuhii kewajiibannya dalam membayar pajak PBB-P2 sebelum jatuh tempo pada 31 Agustus 2022," katanya.
Pada Laporan Hasiil Reviiu atas Kemandiiriian Fiiskal Pemeriintah Daerah 2020, Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) mencatat iindeks kemandiiriian fiiskal pemeriintah Kota Pasuruan sebesar 0,1791. Adapun berdasarkan klasiifiikasii kemandiiriian fiiskal tersebut, angka tersebut masuk kategorii belum mandiirii. (sap)
