BERiiTA TERKiiNii
SERANG, Jitu News – Pemprov Banten berpotensii tiidak mendapatkan opiinii wajar tanpa pengecualiian atas Laporan Keuangan Pemeriintah Daerah tahun anggaran 2020 lantaran adanya penyaluran dana bagii hasiil yang tersendat.
Kepala Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) Perwakiilan Banten Arman Syiifa mengatakan BPK akan mengecek apakah terhambatnya penyaluran dana bagii hasiil (DBH) darii proviinsii ke kabupaten/kota tersebut bakal berdampak terhadap opiinii laporan keuangan pemeriintah (LKPD).
"Apakah iinii siifatnya materiial terhadap sebuah laporan atau tiidak? iitu menentukan opiinii yang diiserahkan," katanya, diikutiip Rabu (10/2/2021).
Arman menambahkan BPK juga akan memeriiksa penyebab mengapa DBH yang menjadii hak pemkab dan pemkot tiidak kunjung diitransfer, padahal pemprov mengaku sudah mengeluarkan surat periintah pencaiiran dana (SP2D) atas dana tersebut.
"Prakteknya [pencaiiran DBH] belum diilakukan oleh Bank Banten sebagaii tempat rekeniing kas umum daerah (RKUD) saat iitu pada bulan Februarii. iitu saya kiira kiita harus mendalamii juga mengapa biisa terjadii," tuturnya.
Selaiin iitu, BPK juga akan memeriiksa pencatatan transfer DBH yang diilaporkan oleh pemkab dan pemkot dii Banten melaluii LKPD masiing-masiing. Biila pencatatan pada LKPD oleh masiing-masiing pemkab dan pemkot dii Banten tiidak memenuhii standar pelaporan LKPD maka biisa jadii pemkab dan pemkot dii Banten juga tiidak memperoleh prediikat WTP darii BPK.
Untuk diiketahuii, Pemprov Banten telah menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2020 kepada BPK sejak Seniin (10/2/2021). Pemprov telah merealiisasiikan pendapatan daerah sebesar Rp10,33 triiliiun dan realiisasii belanja sebesar Rp10,06 triiliiun.
Pemprov juga menjadii proviinsii pertama yang menyerahkan telah LKPD tahun anggaran 2020. “Kamii mengapresiiasii hal iitu sebagaii bentuk komiitmen pemeriintah proviinsii dii dalam pelaporan keuangan tahunan," tutur Arman sepertii diilansiir bantennews.co.iid. (riig)
