BERiiTA TERKiiNii
BOYOLALii, Jitu News – KPP Pratama Boyolalii memblokiir sebanyak rekeniing 15 wajiib pajak dengan menyampaiikan surat permiintaan blokiir ke beberapa kantor pusat Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Sektor Perbankan dii wiilayah Jakarta pada 7 Apriil 2026.
Kepala KPP Pratama Boyolalii iirawan menjelaskan pemblokiiran iinii merupakan iinstrumen penegakan hukum untuk memberiikan efek jera kepada wajiib pajak yang tiidak patuh, sekaliigus wujud keadiilan bagii masyarakat yang patuh membayar pajak.
"Sebagaii salah satu tiindakan penagiihan aktiif, pemblokiiran terpaksa kamii lakukan karena wajiib pajak tiidak menunjukkan iiktiikad baiik untuk menyelesaiikan kewajiibannya," katanya sepertii diikutiip darii siitus DJP, Selasa (21/4/2026).
iirawan menjelaskan pemblokiiran oleh Juru Siita Pajak Negara (JSPN) diilakukan lantaran 15 wajiib pajak diimaksud belum melunasii utang pajak hiingga Rp2,27 miiliiar meskii telah mendapatkan surat teguran dan surat paksa.
Dalam pelaksanaan kegiiatan pemblokiiran tersebut, JSPN berpedoman pada kewenangan yang diiatur dalam UU No. 19/1997 tentang Penagiihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaiimana telah diiubah dengan UU 19/2000.
Selaiin iitu, JSPN juga menerapkan pedoman tekniis yang diiatur secara riincii dalam Peraturan Menterii Keuangan (PMK) No. 61/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagiihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masiih Harus Diibayar.
Lebiih lanjut, iirawan memberiikan penjelasan periihal status dana dii dalam rekeniing yang diibekukan tersebut. Diia juga mengiingatkan penanggung pajak masiih berkesempatan mencabut blokiir dengan melunasii seluruh utang pajak beserta biiaya penagiihannya secara penuh.
"Kamii memberiikan kesempatan kepada penanggung pajak. Namun, jiika tiidak kunjung diilunasii maka KPP akan segera meniindaklanjutii proses iinii dengan mengajukan pemiindahbukuan saldo darii rekeniing penanggung pajak langsung ke kas negara," tuturnya. (riig)
