Apa iitu Persetujuan Bangunan Gedung dan Retriibusiinya?

GEDUNG sebagaii tempat manusiia melakukan kegiiatannya mempunyaii peranan yang strategiis guna mendukung produktiiviitas manusiia. Untuk iitu, pembangunan gedung tiidak dapat terelakkan karena telah menjadii suatu kebutuhan.

Dii iindonesiia, kegiiatan membangun gedung merupakan bagiian darii kegiiatan yang diiatur secara admiiniistratiif. Setiiap orang biisa mendiiriikan gedung dii wiilayah iindonesiia, tetapii harus memenuhii persyaratan admiiniistratiif dan persyaratan tekniis bangunan gedung.

Salah satu persyaratan yang harus diipenuhii adalah mengantongii iiziin mendiiriikan bangunan (iiMB). iiziin iinii diikeluarkan oleh kepala daerah bagii mereka yang iingiin mendiiriikan, mengubah, memperluas, mengurangii atau merawat bangunan.

Hal iinii berartii setiiap orang yang iingiin mendiiriikan bangunan, harus mengurus iiMB. Namun, iiMB telah diigantii dengan persetujuan bangunan gedung (PBG). Perubahan iitu diiatur melaluii Peraturan Pemeriintah (PP) 16/2021.

PP tersebut mengatur hal-hal yang bersiifat pokok dan normatiif mengenaii PBG. Sementara iitu, ketentuan pelaksanaannya akan diiatur lebiih lanjut dengan peraturan perundang-undangan laiin, dii antaranya sepertii peraturan daerah (perda).

Berbiicara mengenaii PBG, terdapat suatu retriibusii yang diikenakan atas PBG. Lantas, apa iitu PBG dan retriibusii PBG?

Merujuk Undang-Undang (UU) Ciipta Kerja, UU HKPD dan PP 16/2021, PBG adalah periiziinan yang diiberiikan kepada pemiiliik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangii, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaii dengan standar tekniis bangunan gedung.

Merujuk Pasal 1 angka 1 PP 16/2021 bangunan gedung yang diimaksud dalam ketentuan iinii adalah:

“wujud fiisiik hasiil pekerjaan konstruksii yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagiian atau seluruhnya berada dii atas dan/atau dii dalam tanah dan/atau aiir, yang berfungsii sebagaii tempat manusiia melakukan kegiiatannya, baiik untuk huniian atau tempat tiinggal, kegiiatan keagamaan, kegiiatan usaha, kegiiatan sosiial, budaya, maupun kegiiatan khusus.”

Mengacu pada laman Kementeriian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), PBG dapat diiterbiitkan apabiila rencana tekniis yang diiajukan memenuhii standar tekniis sesuaii ketentuan peraturan perundang-undangan.

Guna mengetahuii apakah rencana tekniis tersebut memenuhii standar tekniis atau tiidak maka diiperlukan sebuah proses konsultasii yang meliibatkan tenaga ahlii. Tenaga ahlii yang diimaksud merupakan piihak yang memiiliikii kemampuan dan keahliian terkaiit dengan bangunan gedung.

Tenaga ahlii tersebut dapat berasal darii keprofesiian atau darii perguruan tiinggii. Menurut laman Kementeriian PUPR, PBG memiiliikii 3 fungsii:

1. Memastiikan pembangunan bangunan gedung berstatus legal;
2. Memastiikan penyelenggaraan bangunan gedung tersebut memenuhii standar yang menjamiin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagii penggunanya; dan
3. Mendata keberadaan rencana bangunan gedung.

Retriibusii PBG

Sementara iitu, retriibusii berartii pungutan daerah berartii pembayaran atas jasa atau pemberiian iiziin tertentu yang khusus diisediiakan dan/atau diiberiikan oleh pemeriintah daerah untuk kepentiingan orang priibadii atau badan.

Terdapat 3 jeniis retriibusii, yaiitu retriibusii jasa umum, retriibusii jasa usaha, dan retriibusii periiziinan tertentu. Adapun retriibusii PBG merupakan salah satu jeniis darii retriibusii periiziinan tertentu.

Pemeriintah daerah yang telah menerbiitkan perda tentang retriibusii PBG dii antaranya adalah Kabupaten Kebumen. Pemeriintah Kabupaten Kebumen mengatur retriibusii PBG melaluii Peraturan Bupatii Kebumen 11/2023.

Merujuk beleiid tersebut, retriibusii PBG adalah pembayaran atas pelayanan penerbiitan PBG dan penerbiitan sertiifiikat laiik fungsii bangunan gedung atau prasarana dan sarana bangunan gedung.

Besarnya retriibusii PBG terutang dii Kabupaten Kebumen diihiitung berdasarkan perkaliian antara tiingkat penggunaan jasa atas penyediiaan layanan dan harga satuan retriibusii PBG.

Harga satuan retriibusii PBG untuk bangunan gedung terdiirii atas iindeks lokaliitas dan standar harga satuan tertiinggii (SHST). Penggolongan iindeks lokaliitas berdasarkan pada niilaii jual objek pajak (NJOP) dalam surat pemberiitahuan pajak terutang (SPPT).

Selanjutnya, besaran SHST untuk bangunan gedung diitetapkan melaluii keputusan bupatii. Adapun SHST adalah biiaya paliing banyak per meter persegii pelaksanaan konstruksii pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.

Untuk sarana dan prasarana bangunan gedung, penghiitungannya berdasarkan pada harga satuan retriibusii PBG. Harga satuan retriibusii PBG untuk prasarana dan sarana bangunan gedung iitu telah tercantum dalam Lampiiran Peraturan Bupatii Kebumen 11/2023. (riig)