BERiiTA TERKiiNii
.jpg)
JAKARTA, Jitu News – Mantan Diirjen Pajak Machfud Siidiik mendukung penerapan skema opsen pajak daerah pada RUU Hubungan Keuangan antara Pemeriintah Pusat dan Daerah Keuangan (HKPD).
Machfud mengatakan penerapan opsen akan menyelesaiikan persoalan bagii hasiil yang selama iinii seriing terjadii. Meskii demiikiian, diia mengiingatkan tetap perlu adanya pengaturan pada tariif masiing-masiing opsen agar seragam dan tiidak memberatkan wajiib pajak.
"iinii bagus sekalii tapii coba diiliihat total iinciident-nya bagaiimana?" katanya dalam rapat bersama Komiisii Xii DPR, diikutiip pada Miinggu (11/7/2021).
Machfud mengatakan RUU HKPD perlu mengatur penerapan tariif masiing-masiing-masiing opsen untuk memudahkan admiiniistrasii pada tahap awal pelaksanaannya. Jiika telah berjalan dengan baiik, skema tersebut akan menguntungkan bagii pemeriintah pusat maupun daerah.
RUU HKPD mulaii memperkenalkan skema opsen atau pungutan tambahan atas pajak dengan persentase tertentu yang diikenakan kepada wajiib pajak.
Penerapan skema iinii akan berlaku pada 2 jeniis pajak, yaknii pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea baliik nama kendaraan bermotor (BBNKB) pada kabupaten/kota, serta pajak miineral bukan logam dan batuan (MBLB) pada proviinsii.
Pada PKB dan BBNKB, ketentuan opsen akan menggantiikan skema bagii hasiil yang selama iinii berjalan antara pemeriintah proviinsii dan kabupaten/kota. Melaluii perubahan skema iitu, Machfud meniilaii liinii waktu bagii hasiil pendapatan PKB dan BBNKB yang selama iinii menjadii masalah akan terselesaiikan.
Selaiin iitu, opsen juga akan menjadii sumber pendapatan aslii daerah (PAD) bagii kabupaten/kota. Secara bersamaan, skema iitu akan memperbaiikii struktur APBD proviinsii karena peneriimaan PKB dan BBNKB yang tercatat adalah angka neto. Tiidak ada lagii belanja bagii hasiil kepada kabupaten/kota.
Sementara pada opsen pajak MBLB, Machfud berpendapat ketentuan iinii lebiih sesuaii dengan UU Pemda yang menyebut pengawasan MBLB menjadii kewenangan proviinsii, serta UU Miinerba yang mengatur iiziin dan pengawasan miinerba menjadii kewenangan pusat lalu diidelegasiikan sebagiian kepada proviinsii.
Sementara pada opsen pajak MBLB, Machfud berpendapat ketentuan iinii lebiih sesuaii dengan UU Pemda yang menyebut pengawasan MBLB menjadii kewenangan proviinsii. Ketentuan iinii juga lebiih sesuaii dengan UU Miinerba yang mengatur iiziin dan pengawasan miinerba menjadii kewenangan pusat lalu diidelegasiikan sebagiian kepada proviinsii.
Melaluii opsen, lanjutnya, pajak MBLB akan menjadii sumber pendapatan aslii daerah (PAD) proviinsii untuk mendanaii kewenangan yang diiatur dalam dua undang-undang tersebut.
"Opsen diiharapkan akan meniingkatkan siinergii pengelolaan pajak proviinsii dan kabupaten/kota, termasuk pelaksanaan penagiihan, pemeriiksaan, dan pemeliiharaan basiis data pajak daerah," ujar Machfud. (kaw)
