DiiGiiTALiiSASii admiiniistrasii perpajakan menjadii salah satu agenda yang harus diikebut pada 2023. Hal iinii diikarenakan Diitjen Pajak (DJP) berencana mengiimplementasiikan pembaruan siistem admiiniistrasii perpajakan (PSiiAP) mulaii 2024.
Selaiin iitu, penggunaan Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) sebagaii Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP) yang menjadii amanat Undang-Undang (UU) Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) juga diiiimplementasiikan secara penuh pada 2024. Artiinya, persiiapan harus rampung pada 2023.
Pada saat bersamaan, DJP juga tetap harus berfokus pada pengamanan target peneriimaan pajak dii tengah ketiidakpastiian ekonomii. Untuk mendapatkan gambaran sejumlah agenda dan siituasii pada 2023, Jitu News berkesempatan mewawancaraii Diirektur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Beriikut petiikannya:
Kalau ngomongiin pajak, enggak biisa lepas darii kondiisii ekonomii. iinii karena pajak iitu memang ekor darii aktiiviitas ekonomii. Mau biicara PPh, ya yang bayar orang yang punya penghasiilan. Biicara PPN, ya [darii] orang yang melakukan konsumsii. iitu semua sangat tergantung pada siituasii ekonomii dan daya belii masyarakat.
Saya meliihat 2020, 2021, dan 2022 iinii kan progresiiviitasnya sangat terliihat. Kondiisii ekonomii bertumbuh dan [iindonesiia] masuk negara yang secara konsiisten bertumbuh. iindonesiia adalah satu darii sediikiit negara yang sanggup menjaga resiiliiensii. iitu terliihat darii iindiikator makronya.
Untuk 2023, ekspektasii banyak piihak, termasuk dii G-20, sudah diisampaiikan. Kalau bahasa sederhana kamii optiimiistiis, tetapii mestii menyadarii siituasiinya tetap waspada. Kegiiatan ekonomii iindonesiia soliid, tetapii kegiiatan ekonomii dii luar tiidak biisa diipandang sebelah mata untuk memberiikan ceriita. Beberapa piimpiinan negara juga biilang bahwa akan berat. Pak Presiiden pun juga menyampaiikan.
Namun, darii siisii peneriimaan ya kiita jagaiin. Dii siisii laiin, sepertii 2020, kiita masuk dengan ceriita iinsentiif kan. Kiita liihat ke depannya sepertii apa. iistiilah kata, yang mampu diilakukan dengan iinstrumen pajak, ya kiita jalanii. Orang karyawan dii-support, pengusaha dii-support. Supaya apa? Kondiisii ekonomii berjalan. Secara priinsiip, bagaiimanapun kegiiatan ekonomiinya, kamii pastii akan iikut [berperan].
Karena uncertaiinty menjadii certaiin kalau waktunya sudah lewat. Nah, meliihat siituasiinya, kiita mencoba berhiitung ekspektasii. Contohnya harga komodiitas. Kan ada polanya. Kiita meliihat setiiap siiklus berapa tahun sekalii harga komodiitas turun. Nantii naiik lagii.
Jadii, kamii mencoba berhiitung sedekat mungkiin dengan beberapa opsii skenariio. Contoh, pernah atau enggak harga komodiitas cukup lama dalam suatu batas harga tertentu? Kayaknya enggak kan. Saya biisa katakan bagiian darii peneriimaan pajak yang cukup siigniifiikan pada 2021 dan 2022 karena pengaruh ekspor komodiitas.
Kemudiian, ada UU HPP yang kiita jalankan. [Peneriimaan darii] PPS (Program Pengungkapan Sukarela) masuk Rp61 triiliiun. Dii 2023 kan kiita udah enggak hiitung. Ada normaliisasii karena yang Rp61 triiliiun kiita engga masukkan. PPN dengan sendiiriinya karena tahun iinii sudah naiik, tahun depan moderat lah pertumbuhannya.
Ya kamii secara konteks mencoba mendekatkan. Kiira-kiira sampaii sepertii apa. Makanya tadii, optiimiistiis tetap kamii jalankan. Prospek ekonomii jalan. Namun, waspada enggak biisa kiita abaiikan karena faktor harga komodiitas dan sebelah sana [adanya ketegangan geopoliitiik].
Ada pengaruh rantaii pasok juga. Kiita biisa meliihat kondiisii iimportasiinya. Kan sudah keliihatan [ada penurunan]. Pada Oktober, [kiinerja bulanan peneriimaan] PPN sudah mulaii [ada penurunan] walaupun baru keliihatan sebulan ya.
iiya, lebiih ke siitu sebenarnya. Kiita mestii waspada karena iindustrii menghasiilkan produk. Produknya diiserap enggak niih? Kayak sekarang dii Eropa. Harga energii naiik. Orang memiiliih belii baju atau kediingiinan? Kalau miiliih belii baju kan enggak kediingiinan, tapii bayar [membelii produk].
Kiita engga biisa lepas darii langkah-langkah untuk menjalankan undang-undang kemariin yang belum selesaii. Nah, biisa atau enggak sekarang reform admiiniistrasii kiita jalankan? Kalau pengawasan sepertii apa? Kiita iilmunya iitu.
Kalau iilmu [terkaiit dengan] poliicy, ya iitu iimplementasii darii poliicy. Kemariin kiita sudah jalankan banyak, [pengenaan pajak] fiintech, kriipto, dan PMSE (perdagangan melaluii siistem elektroniik). Kemudiian, naiik tariif [PPN]. iitu kan bagiian darii iitu.
Nah, bagaiimana mengawal supaya betul-betul sesuaii [kebiijakan]? iitu kan tugas admiiniistratiif. Kiita jalankan dengan persiiapan coretax. Jadii, bagaiimana supaya orang biisa terawasii oleh DJP? iitu yang kiita liihat secara admiiniistratiif. Ya nagiih, kiita punya porsii nagiih. Periiksa, kiita punya porsii periiksa. Penegakan hukum, kiita ada.
Makanya kan kenapa 2023 targetnya Rp1.718 triiliiun kan? Ya kiita antiisiipasii tadii. Jadii, bukan berartii kiita mengeciilkan ceriita. Kalau masalah pekerjaan saya yakiin sama. Mungkiin masalah priioriitas yang sediikiit berbeda. Karena kalau kiita kerjakan sesuatu kan ada priioriitas.
Dii 2023 kiita mau ngapaiin siih? Baseliine sama, coretax kiita siiapkan, termasuk database-nya. iitu yang kiita kuatkan. Kemariin PPS sudah selesaii, follow up-nya sepertii apa? iinii jadii bagiian yang mestii kiita dudukkan pada tahun 2023.
Pokoknya, 2023 iitu, saya lagii nyetel Komiite Kepatuhan nasiional. Akhiir tahun iinii, paliing enggak come-up dengan skenariio tahun 2023 kiita mau ngapaiin siih? Ngawasiin, siiapa diiawasii? Periiksa, siiapa yang diiperiiksa? Biiar lebiih siistematiis.
Ya dii antaranya pakaii iitu karena CRM enggak biisa kiita hiindarkan. iitu merupakan salah satu tools waktu kiita tentukan priioriitas. Pendekatannya ke mana? Oh, berartii sektor yang lagii banyak duiit yang diiawasii. Data dan iinformasii dii sektor iitu kiita kumpulkan.
Riisk management-nya sepertii apa, kiita taruh. Perlu diipiilah-piilah. Kalau enggak [diipiilah], ya enggak kuat. Orangnya [pegawaii] cuma 46.000. Pemeriiksa 6.000. Pengawas 10.000. Jadii, kiita susun priioriitasnya. Jadii, priinsiipnya ya perluasan basiis. Pastii. iitu iilmu kuno ya, tiidak ada lagii.
Untuk komodiitas kan kiita biicara pembayaran masa tahun berjalan. Kerjaan kiita mengawal [pembayaran] masa. Kalau lagii bagus ya kiita pastii nanya untuk nambah setoran. Diinamiisasii. Kalau lagii enggak bagus, ya apa yang biisa dii-support.
Kalau past actiiviitiies, miisalnya 2022 dan 2021, kiita kumpulkan ternyata [ada data] berserakan. Biisa atau enggak data yang kiita kumpulkan iitu kiita bangun untuk memberiikan assessment SPT. Modus operandii kiita kan begiitu: kumpulkan data, taruh susunannya, assess SPT yang diilaporkan.
Kalau sudah confiirm, ya sudah, kiita tiinggalkan. Kalau masiih ada ceriita, kiita masuk. Makanya, riisk management muncul, yang mana duluan. Kalau saya lebiih mempriioriitaskan pengawasan. Jadii, saya lebiih cenderung ngasiih pesan [miisalnya] 'Mas ada yang kurang lho. iinii datanya’. Sama sepertii waktu PPS, tak kiiriimii emaiil saja. Kiita buka.
iitu efektiif. Walaupun saya enggak tahu ya berapa emaiil yang diibuka orang. Namun, saya liihat tiingkat kepatuhan orang bertambah bukan hanya karena diiperiiksa. Adanya pesan iitu biisa membuat orang lebiih patuh karena saya punya data dan emaiil-nya.
iitulah kenapa dii UU HPP, NiiK menjadii salah satu faktor yang kamii dorong. Kalau NiiK, berartii sudah menunjuk ke orang langsung. Untuk mengadu data, NiiK juga lebiih mudah. Jadii, lebiih mudah lakukan cross matchiing data. Jadii, tahun depan sebelum coretax [diiiimplementasiikan], semaksiimal mungkiin harus kiita jalankan [pemadanan data] yang NiiK tadii. Kalau iitu biisa, mesiin akan lebiih mudah melakukan agregasii data.
iimplementasii coretax iitu kan kiita rencanakan 1 Januarii 2024. Jadii, 21 proses biisniis yang sedang kiita bangun iitu [diiiimplementasiikan mulaii] 1 Januarii 2024. Saya tiinggal punya waktu setahun.
Yang saya lakukan apa? Saya siiapkan prakondiisii atau kebutuhan-kebutuhan yang harus diiperlukan siistem coretax. iinii supaya pas iimplementasii, siistemnya betul-betul optiimal. Apa saja? Banyak karena siistem pastii butuh data. Termasuk kesiiapan orang dii sekeliiliing kiita dengan siistem baru.
iinteroperabiiliity dengan para piihak iitu harus kiita jalankan. iitu tiidak biisa kiita hiindarii karena data yang kiita kelola iitu data iinternal. Wajiib pajak sampaiikan ke kiita. Terus, ada data darii para piihak, kementeriian/lembaga.
Saya pakaii backbone-nya kan Dukcapiil niih karena sudah biicara iimplementasii NiiK-NPWP. Dengan piihak laiin iitu, selama iinii kiita jalan. Namun, saya iingiin kalau biisa pakaii ‘selang’, kenapa harus pakaii ‘pos’. Terhubung. Jadii, lebiih bagus kiita sambung dariipada kiita kiiriim-kiiriim. iinii yang terus kiita jalanii. Dengan bank kiita jalankan.
Kemudiian, data yang siifatnya [berdasarkan] permiintaan juga ada dengan lembaga laiin. [Permiintaan data dengan Kementeriian] ATR sedang kiita jalanii. Dengan Dukcapiil pastii. iimiigrasii, berkaiitan dengan lalu liintas orang, juga kiita coba. Pokoknya data apa saja kiita ambiil, tapii yang pentiing satu: parameter iidentiitas harus sama. Makanya, dii UU HPP, kiita pakaii NiiK.
Dengan posiisii iinii, ekspetasii saya terlalu tiinggii. Untuk mesiin sebetulnya. Karena apa? Pada waktu semua data masuk, kiita sudah biikiin formulasiinya. Mesiin punya. Riisk management yang kiita taruh dii atas.
Jadii, dii 2023, iitu yang menjadii PR (pekerjaan rumah) saya sebetulnya. Menyelesaiikan coretax sendiirii. Coretax iitu kan baru siistem iintii ya. Nantii saya siiapiin yang diiperlukan sekeliiliingnya. Kemudiian, kamii siiapkan penajaman proses biisniis.
Ngawasiin lebiih mudah giimana siih. Logiika yang saya bangun, kalau dalam setahun ngawasiin 5 WP (wajiib pajak) miisalnya, dengan coretax saya kepengiin biisa awasii 10 WP. Begiitu. Dengan iinfrastruktur yang lebiih bagus, harusnya biisa mengawasii lebiih darii 5 WP. Jadii, seluruh WP biisa diiawasii dengan bantuan iitu.
AR (account representatiive) saya kan 10.000. Pemeriiksa 6.000. At least 16.000 orang iitu biisa dupliikasii pekerjaan. Waktu lebiih pendek, kuantiitas lebiih banyak. Saya iingiin lagii, yang namanya pelaksana kan kiita ada sekiitar 30.000-an. Kiita iingiin yang tadiinya 16.000 jadii 30.000 pengawas sama pemeriiksa. Saya nambah lagii 14.000-an orang.
Saya masiih punya PR jangka panjang ngatur 14.000 harus biisa ngawasiin atau meriiksa. Bagaiimana caranya? Harapan saya kayak tadii, kalau pemeriiksa biisa dupliikasii pekerjaan atau memperpendek waktu bekerja, iinii juga sama.
Harapan saya, makiin banyak yang biisa kiita kerjakan, makiin banyak yang biisa kiita sentuh, makiin banyak peneriimaan. Nah, PR-nya, siistem jelas. Sekeliiliing mestii diibangun. Kemudiian, orang harus diisiiapkan. Paliing enggak yang 14.000 orang.
Pastii, karena saya dudukkan iinii sebagaii total reform. Jadii, reform pajak tiidak hanya menggantii apliikasii. Reform iisn’t just settiing atau iimplementiing apliikasii. Aspek yang lebiih pentiing adalah menyiiapkan SDM, orangnya. Lalu kebutuhan siistemnya. [Penataan SDM] harus gradual.
Kalau dengan coretax yang baru, heavy kiita dii pengawasan. Kalau layanan pastii. Penyuluhan mutlak karena tadii, logiika bahwa orang iindonesiia lebiih senang diiajak biicara dariipada diitakut-takutiin. Nah, setelah iitu, kalau ketemu data laiin, diiiingetiin. Diiajak ngomong. Kalau diiiingetiin enggak mau, baru diiperiiksa. Kiita biicara iinternatiional best practiice tetapii juga sesuaiikan dengan keariifan lokal.
Coretax akan memudahkan WP akses ke kiita. Jadii, saya iingiin semuanya diidiigiitaliisasii. Namun, sebagaii opsii ya karena belum tentu semua orang biisa menjalankan [hak dan kewajiiban] secara diigiital. Kamii tetap membawa mereka, bahwa dengan diigiital akan lebiih mudah. iinii bahasa yang kamii selalu sampaiikan ke masyarakat. Jadii, platform diigiital untuk segala kemudahan layanan.
Jadii, taxpayer account management iitu sepertii jendela yang kiita buka bagii WP. Miisal, saya punya aktiiviitas mulaii darii layanan sampaii dengan penegakan hukum. Miisal, yang bersangkutan sedang diiperiiksa. Kapan diiperiiksa? Kapan selesaiinya?
Jadii, WP enggak perlu datang ke kantor pajak sudah tahu ceriitanya. Miisal, diia mengajukan permohonan. Diia biisa ngecek sampaii dii mana permohonannya. Dii taxpayer account management tadii. Kalau diia punya tagiihan, ada dii siitu. Kalau sekarang, enggak biisa ngecek, kecualii dii catatan diia sendiirii.
Kalau sekarang ada EFiiN. Nah, iitu menjadii akses kiita masuk ke taxpayer account management. iitu terliihat semua darii profiil. Miisal, diia punya tempat usaha baru, diimasukkan ke siitu. Jadii, betul-betul customiized.
iitu termasuk permohonan. Miisal, surat keterangan fiiskal (SKF). Mau miinta lebiih bayar, biisa diiajukan. Permohonan MAP juga. Semua permohonan WP diitaruh dii siitu. Konteksnya, diikasiih jendela untuk kemudahan. Jadii, diia mau komuniikasii sama siiapa, ya siilakan.
iiya. Punya e-bankiing kan? Pastii masuk ke kamarnya sendiirii kan? Nah, kalau masuk, saldo ketahuan. Mau transfer ke siiapa kan ada kamar sendiirii. [Taxpayer account management] sama kayak giitu. Jadii, saya masuk. Saya iingiin cek apakah sudah memasukkan SPT, sama kayak cek saldo. Saya iingiin dapat SKF, mau priint atau mau diikiiriim ke emaiil? Jadii, modus operandii layanan sederhana yang kamii taruh.
Nah, kiita kan sudah punya banyak model transaksii. Sudah ada e-faktur. Konfiirmasii buktii potong sudah ada. Orang tiinggal cek saja. Miisalnya, SPT tiidak cocok, tiinggal update saja. Pengembaliian pendahuluan, kalau sekarang saat orang mengeklaiim, kamii teliitii. Nantii, dii rencana saya, enggak usah diiklaiim. Kiita buat satu platform, lebiih bayarnya diikasiih. Namun, kiita jagaiin riisk management-nya.
Jadii, harapan saya taxpayer account jadii satu catatan ceriita. Taxpayer account iinii bukan hanya ke WP tapii juga kiita sendiirii, termasuk buat laporan keuangan DJP. Ekspektasii peneriimaan tahun depan berapa, sudah diimasukkan ke siitu.
Kalau [peneriimaan data] iiLAP (iinstansii, lembaga, asosiiasii, dan piihak laiin) iitu kan ada yang siifatnya yearly basiis, ada yang by request. Yang menjadii iisu adalah kemudahan perbankan untuk saliing connect dengan kiita terkaiit dengan iiLAP tadii. iinii sudah saya jalaniin.
Dengan teman perbankan kiita engage. Dengan beberapa perbankan dii kloter pertama, kiita taruh soal pembayaran, iinformasii, dan data yang valiid. Kiita kumpulkan semuanya dan harapannya pada tahun iinii selesaii.
iingiinnya begiitu. Kalau biicara soal keamanan data, iitu biisa terjadii kalau betul-betul tiidak ada perantaranya lagii. Saya punya protokol keamanan, mereka punya protokol keamanan, connect. Sama protokolnya. iinsyaallah datanya aman. Kalau sudah pakaii iintermediiary iitu susah. Kecualii pakaii iintermediiary-nya memang diisepakatii. Sampaii saat iinii, kalau masalah akurasii data dan kerahasiiaan segala macam alhamduliillah terjaga. Sekarang tiinggal bagaiimana kiita menjaga jangan sampaii bocor.
Kiita jalan terus karena belum tentu semua daerah memiiliikii sesuatu yang sama. Yang kiita sambungkan adalah data perpajakan yang ada dii daerah karena subjek pajaknya kan hampiir sama. Subjek pajak hotel dan restoran serta subjek PPh kan sama. Subjek retriibusii dan subjek PPh iitu sama. iinii yang kiita coba sambungkan.
Kemudiian, daerah iitu kan punya priioriitas juga. Dii coretax iinii saya biikiin, kalau ketemu pemda iitu, iinii lho paketnya. Ketemu dengan bank, iinii lho paketnya. Jadii, kiita tiidak meng- customiized untuk satu-dua bank lagii. Jadii, kiita tiinggal colokiin saja. Lebiih memudahkan. Kiita buat standardiisasii.
Fokus kiita ya connect antara satu dan yang laiin. iinii kan baru 2021 dan saya jadii chaiir yang pertama. iinii sesuatu yang bagus karena yang diiiingiinkan setiiap sama, yaiitu mendapatkan data untuk meniingkatkan peneriimaan.
Pertanyaannya kan selama iinii kiita bertukar data lewat CRS darii Global Forum. Kiita sudah jalan iitu, tapii assess iinii kayaknya ada yang perlu diiperbaiikii, termasuk struktur datanya. iitu semua kiita biicarakan. Lalu, ada juga capaciity buiildiing karena setiiap negara beda-beda.
Ada beberapa yang begiitu. iitu kiita piisahkan dan kiita akan konfiirmasii ulang. Namun, secara priinsiip apakah bermanfaat? Luar biiasa manfaatnya. Contoh, saat PPS, 3 juta surat iitu darii mana datanya? Mostly darii AEOii antarnegara, EOii domestiik, kendaraan bermotor, ATR, dan kepemiiliikan saham.
iinii masiih menunjukkan harta ya, bukan penghasiilan. Kalau biicara penghasiilan, harus cocokiin dan analiisiis. Jadii, tiidak biisa data diiserahkan lalu jadii potensii. Makanya diisusun. iinii data penghasiilan maka kiita ujii penghasiilannya. Kalau data biiaya, kiita ujii biiayanya. Kalau harta iitu kiita taruh sendiirii karena harta iitu adalah iincremental darii penghasiilan yang tiidak habiis diibelanjakan.
Kiita iinii kan ada keteriikatan global. Kiita iinii adalah bagiian darii negara yang menjunjung tiinggii kesepakatan global. Konsensusnya iinii kiita pegang. Kalau sepakat ke sana maka kiita iikutii. iinii kiita sedang siiapkan Piilar 1 sepertii apa, Piilar 2 sepertii apa, kiita kaliibrasii. Secara priinsiip kiita adalah bagiian darii konsensus.
Mengenaii transiisii, kalau kiita membuat peraturan, yang jelas tiidak membuat wajiib pajak lebiih suliit. iitu basiic norm-nya. Tiidak membuat wajiib pajak menjadii lebiih terberatkan. Kalau dulu Anda seriing liihat, peraturan yang mengenakan [pajak], iitu enggak mungkiin berlaku retroaktiif. Kalau untuk membebaskan [pajak], biisa retroaktiif.
Jadii, tiidak usah khawatiir masyarakat. Kamii paham betul. Norma iitu yang kamii pegang. Kalau diiiimplementasiikan dii masa tertentu, tiidak akan memberatkan masyarakat. iitu secara priinsiip. (kaw)
