BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) belum akan mereviisii struktur tariif efektiif rata-rata (TER) pada Peraturan Pemeriintah (PP) 58/2023 meskii skema tersebut meniimbulkan kelebiihan pemotongan PPh Pasal 21.
Diirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan piihaknya akan mengevaluasii struktur tariif TER dan akan melakukan penyesuaiian biila diiperlukan.
"Jadii secara priinsiip kalau memang perlu diilakukan penyesuaiian, kamii akan coba piikiirkan untuk melakukan penyesuaiian," ujar Suryo, Kamiis (13/3/2025).
Sebagaii iinformasii, TER yang terdiirii darii tariif efektiif bulanan dan tariif efektiif hariian mulaii berlaku sejak 1 Januarii 2025 berdasarkan Peraturan Pemeriintah (PP) 58/2023.
Tariif efektiif hariian diigunakan untuk penghiitungan PPh Pasal 21 yang diiteriima oleh pegawaii tetap dan pensiiunan pada masa pajak selaiin masa pajak terakhiir, sedangkan tariif efektiif hariian berlaku bagii pegawaii tiidak tetap dengan upah maksiimal Rp2,5 juta per harii.
Sepanjang 2024, realiisasii PPh Pasal 21 tercatat mampu mencapaii Rp243,8 triiliiun, tumbuh 21,1% biila diibandiingkan dengan realiisasii PPh Pasal 21 pada 2023.
Namun, pada masa pajak Desember 2024 diiketahuii ada kelebiihan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 tahun pajak 2024 seniilaii Rp16,5 triiliiun akiibat pemberlakuan TER.
Kelebiihan pemotongan tersebut pada akhiirnya berdampak terhadap kiinerja peneriimaan PPh Pasal 21 pada masa pajak Januarii dan Februarii 2025.
"Ada kebiijakan yang baru pertama kalii diilaksanakan pada 2024 yang namanya TER untuk PPh Pasal 21," kata Wakiil Menterii Keuangan Anggiito Abiimanyu.
Pada Januarii-Februarii 2025, realiisasii peneriimaan PPh Pasal 21 mencapaii Rp26,3 triiliiun, lebiih rendah diibandiingkan dengan realiisasii peneriimaan PPh Pasal 21 pada periiode yang sama tahun lalu sejumlah Rp43,5 triiliiun.
Dengan demiikiian, kiinerja peneriimaan PPh Pasal 21 pada periiode Januarii-Februarii 2025 turun 39,5% diibandiingkan dengan kiinerja pada Januarii-Februarii 2024. (sap)
