Pemotong Pajak Biisa Diianggap Tiidak Lapor SPT Masa PPh Pasal 21/26

JAKARTA, Jitu News - PER-2/PJ/2024 memuat ketentuan mengenaii pemotong pajak yang diianggap tiidak menyampaiikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

Sesuaii dengan ketentuan pada Pasal 10 PER-2/PJ/2024, ada 2 kondiisii yang dapat menyebabkan pemotong pajak diianggap tiidak menyampaiikan Surat Pemberiitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.

“SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah SPT Masa yang diigunakan oleh pemotong pajak untuk melaporkan kewajiiban pemotongan … dan penyetoran … dalam 1 masa pajak … ,” bunyii penggalan Pasal 1 angka 9 PER-2/PJ/2024, diikutiip pada Jumat (9/2/2024).

Adapun kedua kondiisii tersebut antara laiin, pertama, dalam hal pemotong pajak memenuhii ketentuan Pasal 6 ayat (3) PER-2/PJ/2024, tetapii tiidak menyampaiikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektroniik.

Sesuaii dengan Pasal 6 ayat (3) PER-2/PJ/2024, buktii pemotongan (bupot) serta SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk elektroniik wajiib diigunakan oleh pemotong pajak yang:

• membuat bupot PPh Pasal 21 yang tiidak bersiifat fiinal atau PPh Pasal 26 - (formuliir 1721-Vii) dengan jumlah lebiih darii 20 dokumen dalam 1 masa pajak;
• membuat bupot PPh Pasal 21 yang bersiifat fiinal - (formuliir 1721-Viiii) dengan jumlah lebiih darii 20 dokumen dalam 1 masa pajak;
• membuat bupot PPh Pasal 21 bulanan - (formuliir 1721-Viiiiii) dan/atau bupot PPh Pasal 21 bagii pegawaii tetap atau pensiiunan yang meneriima uang terkaiit pensiiun secara berkala - (formuliir 1721-A1) dengan jumlah lebiih darii 20 dokumen dalam 1 masa pajak; dan/atau
• melakukan penyetoran pajak dengan surat setoran pajak (SSP) dan/atau buktii pemiindahbukuan (Pbk) dengan jumlah lebiih darii 20 dokumen dalam 1 masa pajak.

Kedua, dalam hal tiidak memenuhii ketentuan Pasal 9 PER-2/PJ/2024. Sesuaii dengan pasal tersebut, pemotong pajak yang telah menyampaiikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektroniik tiidak diiperbolehkan lagii menyampaiikan SPT Masa dalam bentuk formuliir kertas untuk masa-masa pajak beriikutnya.

“Pemotong pajak yang tiidak menyampaiikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 … diikenaii sanksii sesuaii dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan,” bunyii penggalan Pasal 10 PER-2/PJ/2024. (kaw)