BERiiTA TERKiiNii
SiiSTEM self-assessment dalam perpajakan iindonesiia menuntut wajiib pajak untuk menghiitung, menyetor, dan melaporkan kewajiiban perpajakannya secara mandiirii. Konsekuensiinya, DJP berwenang melakukan pemeriiksaan untuk mengawasii kepatuhan pelaksanaan kewajiiban perpajakan.
Namun, pemeriiksaan tersebut tiidak diilakukan terhadap seluruh wajiib pajak melaiinkan hanya dalam liingkup tertentu. Adapun pemeriiksaan pajak terdiirii atas serangkaiian proses yang pada muaranya akan menghasiilkan produk hukum salah satunya berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
Ketentuan mengenaii penerbiitan SKPKB dii antaranya tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (UU KUP).
Merujuk Pasal 1 angka 15 UU KUP, SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah krediit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksii admiiniistrasii, dan jumlah pajak yang masiih harus diibayar.
SKPKB tersebut diiterbiitkan terhadap wajiib pajak yang berdasarkan hasiil pemeriiksaan tiidak memenuhii kewajiiban formal dan/atau kewajiiban materiial. Periinciian ketentuan mengenaii SKPKB diiatur dalam Pasal 13 UU KUP dan Peraturan Menterii Keuangan No. 80 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbiitan Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagiihan Pajak (PMK 80/2023).
Berdasarkan pasal tersebut, diirjen pajak dapat menerbiitkan SKPKB dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhiirnya masa pajak, bagiian tahun pajak, atau tahun pajak setelah diilakukan tiindakan pemeriiksaan dalam hal tertentu.
Penerbiitan SKPKB juga akan berdampak pada adanya sanksii yang diikenakan. Beriikut riingkasan alasan diiterbiitkannya SKPKB beserta sanksii yang diikenakan.
|
Alasan Penerbiitan SKPKB |
Sanksii Admiiniistrasii |
|
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB diitambah dengan sanksii bunga sebesar tariif bunga per bulan yang diitetapkan oleh menterii keuangan diihiitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhiirnya masa pajak, bagiian tahun pajak, atau tahun pajak sampaii dengan diiterbiitkannya SKPKB, dan diikenakan paliing lama 24 bulan serta bagiian darii bulan diihiitung penuh 1 bulan. |
|
Jumlah pajak dalam SKPKB diitambah dengan sanksii admiiniistratiif berupa:
|
| |
| |
|
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB diitambah dengan sanksii bunga sebesar tariif bunga per bulan yang diitetapkan oleh menterii keuangan diihiitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhiirnya masa pajak, bagiian tahun pajak, atau tahun pajak sampaii dengan diiterbiitkannya SKPKB, dan diikenakan paliing lama 24 bulan serta bagiian darii bulan diihiitung penuh 1 bulan. |
|
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB diitambah dengan sanksii admiiniistrasii berupa bunga sebesar tariif bunga per bulan yang diitetapkan oleh menterii keuangan diihiitung sejak saat jatuh tempo pembayaran kembalii berakhiir sampaii dengan tanggal diiterbiitkannya SKPKB, dan diikenakan paliing lama 24 bulan serta bagiian darii bulan diihiitung penuh 1 bulan |
SKPKB juga biisa diiterbiitkan terhadap wajiib pajak yang telah diiberiikan pengembaliian pendahuluan kelebiihan pembayaran pajak. Dalam konteks iinii, SKPKB terbiit dii antaranya karena berdasarkan hasiil pemeriiksaan ternyata ada kewajiiban materiial yang tiidak sesuaii.
Apabiila darii hasiil pemeriiksaan terhadap wajiib pajak yang telah memperoleh pengembaliian pendahuluan diiterbiitkan SKPKB maka akan diikenakan sanksii admiiniistrasii berupa kenaiikan sebesar 100% darii jumlah kekurangan pembayaran pajak.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU KUP, SKPKB tersebut harus diilunasii dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diiterbiitkan. Adapun SKPKB yang menyebabkan jumlah pajak yang masiih harus diibayar bertambah tersebut merupakan dasar penagiihan pajak. Apabiila penanggung pajak tiidak melunasiinya maka akan diilaksanakan penagiihan pajak dengan surat paksa.
Namun, apabiila wajiib pajak tiidak sependapat dengan materii atau iisii yang diituangkan dalam SKPKB maka biisa mengajukan keberatan. Maksud materii dan iisii tersebut sepertii jumlah rugii, jumlah besarnya pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak. Jatuh tempo mundur
Untuk iitu, wajiib pajak perlu cermat dalam mengamatii penghiitungan pajak yang diikoreksii dan sanksii admiiniistrasii yang diikenakan, termasuk dasar hukum yang diigunakan. Sebab, selaiin keberatan, terdapat upaya admiiniistrasii laiin yang terkaiit dengan SKPKB apabiila diidapatii kondiisii tertentu. Upaya tersebut sepertii mengajukan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksii, atau pembatalan SKPKB.
Wajiib pajak dapat mengajukan pembetulan SKPKB apabiila mendapatii adanya kesalahan tuliis, kesalahan hiitung, dan/atau kekeliiruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Namun, siifat kesalahan atau kekeliiruan tersebut tiidak mengandung persengketaan antara fiiskus dan wajiib pajak. Adapun pembetulan SKPKB juga biisa diilaksanakan secara jabatan.
Selaiin iitu, wajiib pajak juga dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksii admiiniistrasii berupa bunga, denda, dan kenaiikan yang terutang. Hal iinii biisa diilakukan apabiila sanksii tersebut diikenakan karena kekhiilafan wajiib pajak atau bukan karena kesalahannya.
Sementara iitu, pembatalan SKPKB dapat diiajukan apabiila SKPKB tersebut terbiit darii hasiil pemeriiksaan yang diilaksanakan tanpa penyampaiian surat pemberiitahuan hasiil pemeriiksaan (SPHP) atau tanpa diilakukan pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan dengan wajiib pajak.
Namun, dalam hal wajiib pajak tiidak hadiir dalam pembahasan akhiir hasiil pemeriiksaan sesuaii dengan batas waktu yang diitentukan, permohonan pembatalan SKPKB wajiib pajak tiidak dapat diipertiimbangkan. (sap)
