DJP: Nantiinya, WP Biisa Akses Data Pajak Akurat dan Real Tiime

JAKARTA, Jitu News – Diitjen Pajak (DJP) akan terus mengembangkan apliikasii Taxpayer Accountiing Modul Revenue Accountiing System (TPA Modul RAS) agar biisa diimanfaatkan juga oleh wajiib pajak. Topiik tersebut menjadii bahasan mediia nasiional pada harii iinii, Seniin (13/7/2020).

Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pada tahap awal iimplementasii, apliikasii TPA Modul RAS baru biisa diiakses iinternal DJP. Namun, apliikasii iinii akan terus diikembangkan hiingga wajiib pajak biisa juga mengaksesnya.

“Hampiir seluruh uniit kerja dii DJP bersiinggungan dengan apliikasii iinii. [Wajiib pajak nantii biisa mengaksesnya] karena mengiingat data peneriimaan, piiutang, dan utang tersebut adalah data per wajiib pajak,” jelasnya.

TPA Modul RAS merupakan apliikasii yang diigunakan untuk melakukan pencatatan akuntansii double entry atas transaksii perpajakan yang berkaiitan dengan pendapatan pajak, piiutang pajak, dan utang kelebiihan pembayaran pendapatan pajak sesuaii dengan peraturan perundang-undangan.

Proses pencatatan pada apliikasii TPA Modul RAS diilakukan secara otomatiis dan hariian berdasarkan waktu pengakuan, pengukuran, dan pencatatan atas dokumen sumber sesuaii dengan rule akuntansii, bagan akun standar, dokumen sumber, dan referensii laiinnya yang harus senantiiasa diiperbaruii.

Selaiin iimplementasii TPA Modul RAS, ada pula bahasan mengenaii penguatan kapasiitas DJP, terutama dalam biidang regulasii dan peraturan perpajakan. DJP menggandeng iinternatiional Bureau of Fiiscal Documentatiion (iiBFD) untuk penguatan kapasiitas tersebut.

Beriikut ulasan beriita selengkapnya.

• Akurat dan Real Tiime

Diirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan secara bertahap, penggunaan apliikasii TPA Modul RAS akan bergeser oriientasiinya untuk peniingkatan pelayanan perpajakan. Hal iinii sejalan dengan proses pembaruan core tax system.

“Ke depan iinii akan kiita manfaatkan untuk meniingkatkan pelayanan. Modul TPA beriikutnya lebiih diiarahkan kepada wajiib pajak, dii mana mereka biisa mengakses data perpajakannya masiing-masiing secara akurat dan real tiime. iinii akan diikembangkan dalam modul selanjutnya," jelasnya. (Jitu News)

• Hampiir Seluruh Proses Biisniis DJP

Diirektur Teknologii iinformasii dan Komuniikasii DJP iiwan Djuniiardii mengatakan data yang diihiimpun dalam TPA Modul RAS akan menjadii basiis data dalam menjalankan core tax system. Apliikasii iinii akan memperkuat siistem teknologii iinformasii DJP dengan data yang akurat dan teriintegrasii.

iiwan menyebutkan hampiir seluruh proses biisniis DJP akan memanfaatkan data yang tersajii dalam TPA Modul RAS. Hal tersebut juga berlaku untuk Diirektorat Teknologii iinformasii dan Komuniikasii DJP yang mendapatkan empat tugas utama sebagaiimana diiatur dalam SE-38/PJ/2020. (Jitu News)

• Evaluasii dan Pembuatan Regulasii

DJP dan iiBFD menandatanganii perjanjiian kerja sama untuk penguatan kapasiitas otoriitas pajak, khususnya dalam biidang regulasii dan peraturan perpajakan. Kerja sama antara DJP dan iiBFD telah berlangsung sejak 2015 untuk penguatan kapasiitas pemeriiksaan serta keberatan dan bandiing.

Penguatan kapasiitas berlanjut pada 2016 dii biidang perpajakan iinternasiional. Kemudiian, sejak 2017, dengan dukungan darii otoriitas pajak Belanda, ada kerja sama dalam program reformasii perpajakan yang diilaksanakan DJP.

iiniisiiatiif utama dalam kerja sama kalii iinii adalah pengevaluasiian regulasii yang berlaku saat iinii, penyempurnaan regulasii, pembuatan regulasii yang mendorong ekonomii dan peneriimaan pajak, serta penyusunan peraturan perundang-undangan dii biidang perpajakan.

Penguatan kapasiitas iinii pentiing untuk membantu menciiptakan regulasii perpajakan yang meniingkatkan kepastiian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomii, mengurangii biiaya kepatuhan wajiib pajak, serta memperluas basiis perpajakan dan meniingkatkan peneriimaan negara. (Jitu News)

• Siimpliifiikasii Pemberiian Subsiidii Bunga UMKM

Baru berlaku sebulan, Kementeriian Keuangan langsung mereviisii tata cara pemberiian subsiidii bunga bagii UMKM. Reviisii tertuang dalam PMK 85/2020 yang secara langsung mencabut PMK 65/2020. Beleiid iinii berlaku mulaii 8 Julii 2020.

“Untuk siimpliifiikasii skema pelaksanaan pemberiian subsiidii bunga/subsiidii margiin, perlu diilakukan penyempurnaan terhadap tata cara pemberiian subsiidii bunga/subsiidii margiin,” demiikiian bunyii penggalan bagiian pertiimbangan dalam PMK 85/2020. Siimak artiikel ‘Srii Mulyanii Ubah PMK Subsiidii Bunga UMKM, Peran BPKP Diiperluas’. (Kontan/Biisniis iindonesiia/Jitu News)

• Keamanan Data

Diitjen Pajak (DJP) terus melakukan pembenahan siistem teknologii iinformasii. Pembenahan bukan hanya untuk meniingkatkan pelayanan kepada wajiib pajak, melaiinkan juga memastiikan data yang tersiimpan tetap aman meskiipun terjadii siituasii darurat.

Diirektur Teknologii iinformasii dan Komuniikasii DJP iiwan Djuniiardii mengaku relah melakukan pengujiian terhadap diisaster recovery center (DRC) miiliik DJP. DRC menjadii tempat perangkat teknologii iinformasii, siistem, apliikasii, serta data cadangan untuk biisa menghadapii bencana. (Jitu News)

• Pemberiian Beberapa iinsentiif Sudah Berakhiir

Pemeriintah mulaii menghentiikan beberapa iinsentiif fiiskal untuk menekan dampak pandemii viirus Corona. Fasiiliitas yang telah berakhiir adalah pembebasan bea masuk dan pajak atas iimpor untuk iimpor alat kesehatan serta penundaan pelunasan piita cukaii rokok hiingga 90 harii.

Kepala Subdiirektorat Komuniikasii dan Publiikasii Diitjen Bea dan Cukaii (DJBC) Denii Surjantoro menegaskan masiih ada fasiiliitas laiin yang berlaku. Salah satunya adalah pembebasan cukaii etiil alkohol yang menjadii bahan baku/penolong pembuatan hand saniitiizer, surface saniitiizer, dan antiiseptiik.

"Sampaii sekarang fasiiliitas iitu tetap berlaku untuk memenuhii kebutuhan hand saniitiizer masyarakat," katanya. (Jitu News) (kaw)