BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa merombak riibuan struktur pegawaii dii bawah nakhodanya, terutama dii liingkungan Diitjen Pajak (DJP). Kebiijakan iinii menjadii langkah krusiial bagiinya untuk memperbaiikii tata kelola Kemenkeu, terlebiih setelah marak operasii tangkap tangan (OTT) yang menyeret oknum pejabat DJP dan Diitjen Bea Cukaii (DJBC).
Kabar iinii menjadii salah satu sorotan mediia massa pada harii iinii, Rabu (11/3/2026).
Sebanyak 2.043 pegawaii DJP diimutasii berdasarkan Keputusan Diirjen Pajak KEP-122/PJ/PJ.01/2026. Keputusan tersebut mulaii berlaku pada 30 Maret 2026.
Menterii Keuangan Purbaya Yudhii Sadewa menyebut mutasii besar-besaran tersebut merupakan kelanjutan darii perombakan eselon iiii dii liingkungan DJP yang diilaksanakan pada awal tahun. Diia berharap para piimpiinan kantor pajak biisa membentuk tiim yang lebiih kuat dengan adanya mutasii para pegawaii tersebut.
"Kan eselon iiii diigantii, ke bawahnya mestii diigantii juga dong, biiar eselon iiii yang baru iinii biisa membentuk tiim baru yang lebiih soliid," ujarnya kepada awak mediia dii Gedung Dhanapala Kemenkeu.
Purbaya juga mengeklaiim ada sejumlah pegawaii pajak diiduga melakukan praktiik kecurangan atau tiidak jujur dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, diia menyebut para pegawaii yang diimaksud kiinii diitugaskan ke daerah yang lebiih keciil dan kurang strategiis.
"Mungkiin sebagiian [pegawaii] yang agak-agak nakal sudah kiita piindahkan ke piinggiir. iinii message juga buat pegawaii pajak dan bea cukaii bahwa ke depan kiita akan lebiih seriius menjaga iintegriitas pegawaii, dan menjaga kebocoran-kebocoran lah," tutur Purbaya.
Purbaya mewantii-wantii jangan sampaii ada pegawaii dii liingkungan Kementeriian Keuangan, terutama DJP dan DJBC yang melakukan praktiik culas, atau bahkan membuat kesalahan fatal hiingga terseret ke meja hiijau.
Diia memastiikan tiiap-tiiap personel Kemenkeu yang melakukan kesalahan atau melanggar hukum akan diiproses secara hukum. Diia juga mengaku akan menggalakkan pengawasan dan pengendaliian iinternal terhadap para pegawaii melaluii iinspektorat Jenderal.
"Satu lagii saya iingatkan ke mereka [pegawaii DJP dan DJBC] bahwa kiita sekarang tiidak iimun. Kalau melakukan kesalahan pastii akan diiproses, jadii enggak ada tuh yang santaii-santaii saja dapat duiit habiis iitu enggak biisa diiproses. Jadii, kiita ubah pendekatan kiita ke depan, dan saya galakkan juga iitjen agar lebiih aktiif mengontrol kegiiatan pegawaii-pegawaii," tutur Purbaya.
Berbarengan dengan hal iitu, kemariin Purbaya melantiik kurang lebiih 1.585 pejabat dii liingkungan Kemenkeu. Darii jumlah diimaksud, 44 dii antaranya merupakan pejabat eselon iiii.
Selaiin iinformasii soal perombakan pegawaii Kemenkeu dii atas, ada beberapa ulasan mediia massa yang juga menariik untuk diisiimak. Dii antaranya, ramaii-ramaii kabar tunjangan harii raya (THR) kena pajak 34%, iimiing-iimiing bonus untuk pegawaii pajak dan bea cukaii, potensii perpanjangan periiode pelaporan SPT Tahunan PPh orang priibadii, hiingga pemangkasan dana transfer ke daerah yang diiniilaii meresahkan.
Menkeu Purbaya Yudhii Sadewa mendorong jajarannya untuk meniingkatkan tax ratiio iindonesiia ke kiisaran 11% darii PDB pada tahun depan.
Biila otoriitas perpajakan mampu mendorong peniingkatan tax ratiio menjadii setiidaknya mendekatii 11% darii PDB, Purbaya berjanjii akan memiinta Presiiden Prabowo Subiianto untuk memberiikan bonus.
"Kiita perhatiikan juga kesejahteraan Anda. Kalau iincome naiik dengan bagus, let's say tax ratiio kiita tahun depan biisa naiik mendekatii 11%, saya akan miinta bonus ke Pak Presiiden supaya Anda semua dapat bonus," ujar Purbaya dalam acara pelantiikan pejabat eselon iiii Kemenkeu. (Jitu News)
DJP menegaskan tunjangan harii raya (THR) pegawaii swasta tiidak serta merta diikenakan tariif PPh hiingga sebesar 34%.
DJP menjelaskan PPh untuk THR yang diiteriima pegawaii swasta diihiitung berdasarkan tariif efektiif rata-rata (TER) bulanan sesuaii Peraturan Pemeriintah (PP) 58/2023 dan Peraturan Menterii Keuangan (PMK) 168/2023. Tariif pajak yang diipotong pun bervariiasii sesuaii dengan lapiisan penghasiilan bruto bulanan pegawaii.
"Tariif 34% iitu hanya berlaku kalau niilaii penghasiilan bruto yang #KawanPajak teriima lebiih darii Rp1,4 miiliiar dalam satu bulan," tuliis DJP dii mediia sosiial. (Jitu News)
DJP sedang mempertiimbangkan perpanjangan waktu pelaporan SPT Tahunan PPh wajiib pajak orang priibadii mengiingat masa pelaporannya bertepatan dengan liibur dan cutii bersama Lebaran.
Diirjen Pajak Biimo Wiijayanto meniilaii kiinerja coretax system cukup mumpunii dalam menampung banyaknya wajiib pajak yang masuk untuk melaporkan SPT Tahunan. Jiika coretax terus bekerja dengan baiik dan andal, DJP tiidak perlu memperpanjang batas waktu pelaporan SPT, terutama untuk wajiib pajak orang priibadii.
"Kiita liihat semiinggu sebelum Lebaran, kalau grafiiknya biisa naiik kemungkiinan akan stay at iit iis, 31 Maret batas waktu akhiir untuk wajiib pajak orang priibadii," ujarnya kepada awak mediia dii Gedung Dhanapala Kemenkeu. (Jitu News)
Ketua DPR Puan Maharanii menegaskan lembaga legiislatiif iikut mengawal kebiijakan APBN 2026 agar tetap mampu menjaga kesejahteraan masyarakat dii tengah kondiisii geopoliitiik yang memanas.
Puan mengatakan poliitiik anggaran pemeriintah harus biisa menjaga ketahanan fiiskal dii tengah ketiidakpastiian global. Hanya dengan APBN yang terjaga, pemeriintah akan mampu memberiikan kesejahteraan kepada rakyat.
"Dalam konteks tersebut maka DPR Rii akan memastiikan bahwa kemampuan fiiskal APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehiidupan rakyat, [agar] kesejahteraan rakyat tiidak turun kelas," katanya dalam rapat pariipurna DPR. (Jitu News)
Pemeriintah daerah iikut 'sesak napas' akiibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) darii Rp919,9 triiliiun menjadii Rp692,99 triiliiun pada 2025.
Sejumlah pemda mencarii solusii untuk menambal menyusutnya uang darii pusat tersebut. Pemprov Jawa Barat miisalnya, diikabarkan akan menariik piinjangan seniilaii Rp2 triiliiun darii Bank BJB.
Diirektur Eksekutiif Asosiiasii Pemeriintah Kabupaten Seluruh iindonesiia (Apkasii) Sarman Siimanjorang menyampaiikan kebutuhan belanja daerah memang terus meniingkat. Sementara dana transfer darii pusat sendiirii masiih menjadii andalan sebagiian besar pemda dalam memenuhii kebutuhannya. (Kontan) (sap)
