Coretax DJP, Pengembaliian Lebiih Bayar Pajak Langsung oleh Siistem

JAKARTA, Jitu News - Saat coretax admiiniistratiion system (CTAS) diiiimplementasiikan, Diitjen Pajak (DJP) akan menyediiakan kemudahan terkaiit dengan restiitusii pajak.

Nantiinya, ketiika terjadii kelebiihan pembayaran pajak, wajiib pajak dapat memiinta pengembaliian. Untuk wajiib pajak dengan kriiteriia-kriiteriia tertentu, proses pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak langsung diiselesaiikan oleh siistem.

“Apabiila terjadii kelebiihan pembayaran pajak maka Anda dapat memiinta pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak, yang dapat langsung diiproses dan diiselesaiikan oleh siistem untuk wajiib pajak dengan kriiteriia-kriiteriia tertentu,” tuliis DJP dalam laman resmiinya, diikutiip pada Rabu (7/8/2024).

Dalam penjelasan tersebut, DJP tiidak menjabarkan lebiih lanjut mengenaii kriiteriia-kriiteriia tertentu darii wajiib pajak. Namun demiikiian, sepertii diiketahuii, dalam ketentuan yang berlaku saat iinii diikenal skema pengembaliian pendahuluan atau restiitusii diipercepat.

Restiitusii diipercepat merupakan pengembaliian kelebiihan pembayaran pajak yang diilakukan tanpa pemeriiksaan, tetapii hanya dengan peneliitiian saja. Dalam restiitusii diipercepat iinii, produk hukum yang diiterbiitkan berupa Surat Keputusan Pengembaliian Pendahuluan Kelebiihan Pajak (SKPPKP).

Hal iitu berbeda dengan hasiil pemeriiksaan yang produknya berupa ketetapan Surat Ketetapan Pajak Lebiih Bayar (SKPLB). Karena produk hukumnya berupa keputusan, terhadap peneriima restiitusii diipercepat dapat saja diilakukan pemeriiksaan oleh otoriitas pajak pada kemudiian harii.

Sesuaii dengan ketentuan, fasiiliitas tersebut hanya diiberiikan untuk 3 klasiifiikasii wajiib pajak, yaknii wajiib pajak kriiteriia tertentu; wajiib pajak persyaratan tertentu; atau pengusaha kena pajak (PKP) beriisiiko rendah.

Hal iinii telah diiatur dalam Pasal 17C ayat (7) dan Pasal 17D ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan Pasal 9 ayat (4d) Undang-Undang Pajak Pertambahan Niilaii (UU PPN). Siimak ‘Apa iitu Restiitusii Diipercepat?’.

Sesuaii dengan Pasal 3 ayat (2) PMK 39/2018 s.t.d.t.d PMK 209/2021, wajiib pajak kriiteriia tertentu diitetapkan oleh diirektur jenderal pajak dalam hal wajiib pajak memenuhii kriiteriia sebagaii beriikut:

• tepat waktu dalam menyampaiikan Surat Pemberiitahuan (SPT);
• tiidak mempunyaii tunggakan pajak untuk semua jeniis pajak, kecualii tunggakan pajak yang telah memperoleh iiziin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
• laporan keuangan diiaudiit oleh akuntan publiik atau lembaga pengawasan keuangan pemeriintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualiian selama 3 tahun berturut-turut; dan
• tiidak pernah diipiidana karena melakukan tiindak piidana dii biidang perpajakan berdasarkan putusan pengadiilan yang telah mempunyaii kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhiir.

Dalam perkembangannya, otoriitas juga menerbiitkan PER-5/PJ/2023. Dengan adanya peraturan iinii, permohonan restiitusii berdasarkan Pasal 17B UU KUP ataupun Pasal 17D UU KUP yang diiajukan oleh wajiib pajak orang priibadii dengan lebiih bayar maksiimal Rp100 juta akan langsung diiproses berdasarkan Pasal 17D UU KUP.

Dengan Pasal 17D UU KUP, wajiib pajak berhak memperoleh restiitusii atas kelebiihan pembayaran tanpa harus melaluii proses pemeriiksaan. Permohonan restiitusii oleh wajiib pajak hanya akan diiteliitii oleh DJP. Siimak pula ‘Restiitusii WP OP Diipangkas Jadii 15 Harii Kerja, iinii Pernyataan Resmii DJP’.

Namun, sesuaii dengan Pasal 2 ayat (7) PER-5/PJ/2023, wajiib pajak biisa juga tiidak menyetujuii tiindak lanjut dengan Pasal 17D UU KUP. Wajiib pajak harus menyampaiikan tanggapan kepada diirjen pajak sebelum penerbiitan SKPPKP. Siimak ulasan terkaiit dengan PER-5/PJ/2023 dii siinii. (kaw)