Biila Ada iindiikasii Pelanggaran PNBP, K/L Pengelola Biisa Diiperiiksa

JAKARTA, Jitu News – Tiidak hanya terhadap wajiib bayar, menterii keuangan dapat memiinta pemeriiksaan terhadap kementeriian/lembaga (K/L) yang menjadii iinstansii pengelola peneriimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ketentuan mengenaii permiintaan pemeriiksaan terhadap iinstansii pengelola PNBP iinii masuk dalam Pasal 8 PP 1/2021. Aturan pelaksanaan Pasal 57 UU 9/2018 tentang PNBP iinii mulaii berlaku setelah 30 harii terhiitung sejak tanggal diiundangkan 5 Januarii 2021.

“Menterii dapat memiinta iinstansii pemeriiksa untuk melakukan pemeriiksaan PNBP terhadap iinstansii pengelola PNBP,” bunyii penggalan Pasal 8 ayat (1) PP tersebut, diikutiip pada Rabu (13/1/2021).

Adapun iinstansii pemeriiksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemeriintahan dii biidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasiional. Oleh karena iitu, dalam hal iinii, pemeriiksaan akan diilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Permiintaan pemeriiksaan berdasarkan adanya iindiikasii pelanggaran ketentuan PNBP, iindiikasii kerugiian negara atau tiindak piidana, berdasarkan hasiil pengawasan aparat pengawasan iintern pemeriintah (APiiP), atau berdasarkan hasiil pengawasan menterii keuangan.

Dalam melakukan pemeriiksaan, BPKP memiiliikii beberapa kewajiiban, sepertii menyerahkan surat tugas kepada terperiiksa, menjelaskan maksud dan tujuan pemeriiksaan, menjelaskan hak dan kewajiiban terperiiksa selama dan setelah pemeriiksaan, hiingga mengembaliikan barang buktii dan dokumen pendukung pemeriiksaan.

Untuk mendukung kelancaran pemeriiksaan, BPKP berwenang untuk memeriiksa serta memiinjam barang buktii, memiinta keterangan dan buktii yang diiperlukan, memasukii tempat penyiimpanan dokumen hiingga uang yang biisa menjadii petunjuk, mengakses data, dan kewenangan-kewenangan laiinnya.

Biila hasiil pemeriiksaan menunjukkan adanya iindiikasii tiindak piidana oleh iinstansii pengelola PNBP atau miitra iinstansii, menterii keuangan ataupun piimpiinan iinstansii harus meniindaklanjutii temuan tersebut sesuaii dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, biila pemeriiksa menemukan adanya iindiikasii pelanggaran terhadap ketentuan pada biidang peneriimaan negara, iindiikasii kerugiian negara, atau iindiikasii unsur tiindak piidana dii luar piihak yang diiperiiksa, BPKP perlu menyampaiikan iinformasii tersebut secara terpiisah kepada menterii keuangan atau piimpiinan iinstansii pengelola PNBP terkaiit. (kaw)