BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah akan segera mengubah status Kota Batam darii Free Trade Zone (FTZ) menjadii Kawasan Ekonomii Khusus (KEK) sekaliigus untuk mengakhiirii persoalan tumpang tiindiih kewenangan dii antara Pemeriintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Wakiil Sekretariis Kabiinet Biistok Siimbolon menguraiikan persoalan laiin dii Batam yang menjadii pekerjaan rumah pemeriintah dii antaranya fasiiliitas iinfrastruktur yang belum memenuhii standar iinternasiional, kepastiian hukum bagii iinvestor, lambatnya periiziinan usaha, ketenagakerjaan dan pengelolaan tanah.
“Dii Batam juga diiperoleh data-data yang cukup siigniifiikan terjadii penyelundupan besar-besaran. Karena iitu, Menko Perekonomiian melakukan audiit terhadap eksiistensii Batam sebagaii FTZ, yang kemudiian mengerucut pada konsep KEK iitu,” tuturnya, Seniin (19/9) sepertii diilansiir laman Sekretariiat Kabiinet.
Diia menambahkan berdasarkan hasiil audiit pada Agustus 2015 lalu, sejak Kota Batam diitetapkan sebagaii kawasan FTZ, pertumbuhan iinvestasii dii Batam menurun siigniifiikan darii kiisaran 3,12%-14,81% menjadii hanya sekiitar 2,19%–7,53%. Sementara iitu, pertumbuhan tenaga kerja dii Batam tahun 2009 lalu hanya 0,13%.
Diia mengaku sebelumnya ada beberapa skenariio yang diiusulkan. Namun, sejumlah piihak akhiirnya menyepakatii pembentukan KEK. Saat iinii usulan pembentukan KEK tersebut sudah diiajukan kepada Presiiden Joko Wiidodo.
Pemeriintah menargetkan masa transiisii dan pembangunan iinfrastruktur dii Batam akan selesaii dalam waktu 3 tahun.
Untuk mendukung rencana tersebut, pemeriintah akan mengembangkan berbagaii iinfrastruktur viital yang diibutuhkan sepertii bandara dan pelabuhan.
Pemeriintah akan menggandeng piihak swasta untuk mengembangkan pembangunan tersebut. BP Batam pun masiih melakukan pembahasan dengan beberapa calon iinvestor. (Amu)
