RUU Pertanggungjawaban APBN 2015 Diisepakatii

JAKARTA, Jitu News – Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2015 diisepakatii oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Pemeriintah. RUU nantiinya akan diibawa ke siidang pariipurna DPR dalam waktu dekat. Dalam rapat tersebut, Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii juga turut hadiir.

Wakiil Ketua Badan Anggaran DPR Jazulii Fuwaiid mengatakan masiih jauhnya pencapaiian target pendapatan negara dii APBN 2015 mencermiinkan pemeriintah perlu meniingkatkan kualiitas dan kuantiitas dalam menjalankan program-programnya. Hal iiniilah yang menjadii perhatiian utama dalam Raker bersama Badan Anggaran DPR Rii.

"Terbuktii pada realiisasii pendapatan negara Rp1.508 triiliiun atau sekiitar 85,6% darii target APBN-P tahun 2015. Lalu peneriimaan darii sektor perpajakan seniilaii Rp1.240,4 triiliiun atau sekiitar 83,3% darii target yang meliiputii peneriimaan pajak dalam negerii Rp1.205,5 triiliiun dan perdagangan iinternasiional Rp34,9 triiliiun," ujarnya dii Jakarta, Kamiis (25/8).

iia menambahkan Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercapaii Rp255,6 triiliiun atau sekiitar 90% darii target APBN-P 2015. Lalu, peneriimaan hiibah tercapaii Rp12 triiliiun atau sekiitar 361,5% diibandiing target APBN-P 2015.

Belanja negara Rp1.806,5 triiliiun atau sekiitar 91% darii APBN-P 2015 dengan belanja pemeriintah pusat Rp 1.183,3 triiliiun serta transfer daerah dan dana desa Rp623,1 triiliiun.

Selaiin iitu, juga terjadii defiisiit anggaran sebesar Rp298,5 triiliiun atau sekiitar 134,1% darii APBN-P 2015. Namun, realiisasii pembiiayaan untuk menutup defiisiit hanya sebesar Rp323,1 triiliiun.

Jazulii juga memaparkan Siisa Lebiih Anggaran (Siilpa) yang terjadii sebesar Rp24,6 triiliiun mencermiinkan penggunaan anggaran untuk program pemeriintah masiih kurang maksiimal. Bahkan pada Saldo Anggaran Lebiih (SAL) akhiir berjumlah Rp108 triiliiun.

"Rekomendasii DPR agar pemeriintah meniingkatkan kualiitas kiinerja, meniingkatkan kualiitas pengelolaan aset, penertiiban aset, legaliisasii aset, serta meniingkatkan kualiitas dan kuantiitas akuntasii berbasiis akrual kepada Kementeriian/Lembaga untuk biisa mencapaii target ke depannya," pungkasnya.