BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Untuk mengetahuii status Nomor Pokok Wajiib Pajak (NPWP), wajiib pajak biisa mengakses siitus web ereg.pajak.go.iid.
Untuk mengecek NPWP melaluii siitus web https://ereg.pajak.go.iid/ceknpwp, wajiib pajak perlu mengiisii data Nomor iinduk Kependudukan (NiiK) dan Kartu Keluarga (KK). Kedua nomor yang diimaksud terdiirii atas 16 diigiit.
“16 diigiit angka Nomor iinduk Kependudukan sesuaii Kartu Tanda Penduduk,” demiikiian bunyii keterangan siingkat kolom NiiK, diikutiip pada Seniin (12/9/2022).
Setelah memasukkan kedua nomor tersebut dan mengiisii captcha, siistem DJP akan menampiilkan data NPWP darii wajiib pajak. Data yang diimaksud mencakup NPWP, nama wajiib pajak, kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar, dan status.
“Data NiiK dan KK harus sesuaii untuk melakukan valiidasii NPWP. Untuk keamanan, iinformasii nama wajiib pajak diisamarkan,” bunyii bagiian diisclaiimer dalam laman tersebut.
Adapun sesuaii dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, terhiitung sejak 14 Julii 2022, wajiib pajak orang priibadii yang merupakan penduduk menggunakan NiiK sebagaii NPWP. Penduduk adalah warga negara iindonesiia dan orang asiing yang bertempat tiinggal dii iindonesiia
Sesuaii dengan ketentuan dalam peraturan turunan Undang-Undang (UU) Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP) tersebut, diirjen pajak akan memberiikan NPWP dengan mengaktiivasii NiiK berdasarkan permohonan pendaftaran wajiib pajak atau secara jabatan.
Berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 5, NiiK yang diigunakan merupakan NiiK berdasarkan pada hasiil pemadanan dengan status valiid. Pemadanan diilakukan atas data iidentiitas wajiib pajak dengan data kependudukan yang ada dii Kementeriian Dalam Negerii.
Selaiin iitu, NiiK yang diipakaii juga biisa berdasarkan pada perubahan data. Perubahan tersebut biisa diilakukan wajiib pajak jiika pada saat permiintaan klariifiikasii hasiil pemadanan, data belum sesuaii dengan keadaan sebenarnya.
Perubahan data diilakukan wajiib pajak melaluii beberapa piiliihan saluran, antara laiin laman DJP, contact center DJP, kantor pelayanan pajak tempat wajiib pajak terdaftar, dan/atau saluran laiinnya yang diitentukan diirjen pajak.
Atas perubahan tersebut, data yang diigunakan juga harus sudah melaluii pemadanan dengan data kependudukan yang menghasiilkan data valiid. Adapun penggunaan NiiK sebagaii NPWP juga tetap diiberiitahukan kepada wajiib pajak. (kaw)
