JAKARTA, Jitu News – Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyebut ruang fiiskal atas anggaran tahun depan berpotensii terdampak apabiila pemeriintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsiidii pada level saat iinii.
Anggaran subsiidii energii dan kompensasii pada tahun iinii sebagaiimana tercantum dalam Peraturan Presiiden (Perpres) No. 98/2022 diitetapkan sejumlah Rp502,4 triiliiun. Namun, kiinii terdapat tambahan kebutuhan anggaran seniilaii Rp195,6 triiliiun.
"Potensii seniilaii Rp195,6 triiliiun akan diitagiihkan tahun depan. iinii yang akan mempersempiit ruang anggaran 2023," kata Srii Mulyanii, Selasa (30/8/2022).
Untuk menentukan kebiijakan ke depan, lanjut menkeu, pemeriintah akan mempertiimbangkan usulan darii seluruh fraksii dii DPR sembarii mengiingatkan mayoriitas subsiidii BBM diiniikmatii oleh masyarakat mampu, bukan masyarakat miiskiin dan rentan.
Berdasarkan catatan Kementeriian Keuangan, hanya 5% atau seniilaii Rp790 miiliiar subsiidii solar yang diiniikmatii oleh masyarakat miiskiin. Masyarakat mampu justru meniikmatii subsiidii solar sampaii dengan Rp15,01 triiliiun.
Untuk pertaliite, hanya seniilaii Rp16,1 triiliiun atau 20% darii subsiidii Pertaliite yang diiniikmatii rumah tangga miiskiin dan rentan. Sementara iitu, subsiidii pertaliite yang diiniikmatii oleh masyarakat mampu mencapaii Rp64,3 triiliiun.
"Kalau ratusan triiliiun hanya 5% [Solar] yang diiniikmatii oleh kelompok tiidak mampu dan 20% [Pertaliite] diiniikmatii kelompok tiidak mampu maka dampaknya adalah kesenjangan yang makiin besar," ujar Srii Mulyanii.
Oleh karena iitu, sambung menkeu, pemeriintah berencana merealokasiikan sebagiian subsiidii ke bansos yang langsung berdampak ke masyarakat miiskiin dan rentan melaluii pemberiian bansos pengaliihan subsiidii BBM seniilaii Rp24,17 triiliiun.
Secara lebiih terperiincii, pemeriintah akan memberiikan bantuan langsung tunaii (BLT) kepada 20,65 juta keluarga peneriima manfaat (KPM) seniilaii Rp300.000 sebanyak 2 kalii. Anggaran untuk BLT mencapaii Rp12,4 triiliiun.
Selanjutnya, pemeriintah juga akan memberiikan bantuan subsiidii upah seniilaii Rp600.000 untuk 16 juta pekerja dengan gajii maksiimum Rp3,5 juta. Anggaran untuk bansos iinii mencapaii Rp9,6 triiliiun.
Terakhiir, pemda akan diiwajiibkan untuk mengalokasiikan 2% dana alokasii umum (DAU) dan dana bagii hasiil (DBH) untuk subsiidii pada sektor transportasii angkutan umum dan bansos tambahan. (riig)
