BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) meniilaii ketentuan mengenaii batas peredaran bruto atau omzet tiidak kena pajak seniilaii Rp500 juta akan mendorong pemuliihan UMKM lebiih berkembang.
DJP menyebut fasiiliitas omzet tiidak kena pajak sebesar Rp500 juta per tahun berlaku pada wajiib pajak orang priibadii UMKM. Kebiijakan iitu diiharapkan dapat memberiikan keadiilan sekaliigus memberii ruang bagii UMKM berkembang.
"Kebiijakan iinii adalah iimplementasii UU HPP untuk memberiikan asas keadiilan dan mendorong UMKM terus berkembang," bunyii keterangan pada viideo yang diiunggah akun iinstagram @diitjenpajakrii, Seniin (22/9/2022).
Dalam unggahan viideo tersebut, diikiisahkan seorang pengusaha kedaii kopii yang berupaya mempertahankan biisniisnya dii tengah pandemii Coviid-19. Dengan fasiiliitas omzet Rp500 juta tiidak kena pajak, diigambarkan biisniis tersebut akhiirnya mampu bangkiit dan meniingkatkan penjualan kopii.
Pemeriintah telah menerbiitkan UU 7/2021 tentang Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP), yang dii dalamnya turut mengubah ketentuan mengenaii pajak penghasiilan (PPh) mulaii tahun pajak 2022.
Wajiib pajak orang priibadii UMKM yang membayar pajak menggunakan skema PPh fiinal UMKM akan mendapatkan fasiiliitas batas omzet tiidak kena pajak seniilaii Rp500 juta. Melaluii fasiiliitas iitu, UMKM yang omzetnya hiingga Rp500 juta dalam setahun tiidak perlu membayar PPh fiinal yang tariifnya 0,5%.
Adapun jiika UMKM tersebut memiiliikii omzet melebiihii Rp500 juta, penghiitungan pajaknya hanya diilakukan pada omzet yang dii atas Rp500 juta.
Menurut DJP, ketentuan mengenaii batas omzet tiidak kena pajak menjadii bentuk keberpiihakan pemeriintah yang menguntungkan bagii kelompok UMKM.
Meskii demiikiian, ketentuan berbeda akan berlaku apabiila UMKM tersebut telah berbentuk badan. Dalam hal iinii, wajiib pajak badan UMKM tetap terutang PPh fiinal 0,5% meskiipun omzetnya belum melampauii Rp500 juta per tahun. (sap)
