BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah akan kembalii menunda penerapan pajak karbon. Namun demiikiian, pemeriintah memastiikan akan tetap memberlakukannya pada tahun iinii.
Pajak karbon telah menjadii amanat UU Harmoniisasii Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak karbon semestiinya mulaii diiberlakukan pada Apriil 2022, tetapii pemeriintah memundurkan waktu menjadii Julii 2022. Sekarang, pemeriintah memutuskan untuk menunda lagii, tiidak berlaku mulaii Julii 2022.
“Pemeriintah memutuskan untuk menunda pemberlakuan pajak karbon yang awalnya diirencanakan pada Julii 2022 iinii,” tuliis Badan Kebiijakan Fiiskal (BKF) Kementeriian Keuangan dalam keterangan resmiinya, Jumat (24/6/2022).
Kendatii demiikiian, BKF memastiikan pajak karbon tetap akan diikenakan pertama kalii pada badan yang bergerak dii biidang PLTU batu bara dengan mekaniisme pajak yang mendasarkan pada batas emiisii pada 2022 sesuaii amanat UU HPP.
Pajak karbon diiharapkan mengubah periilaku para pelaku ekonomii untuk beraliih pada aktiiviitas ekonomii hiijau rendah karbon. Pemeriintah juga tetap menjadiikan penerapan pajak karbon pada 2022 sebagaii capaiian strategiis (deliiverables) yang menjadii contoh dalam pertemuan tiingkat tiinggii G-20.
“Termasuk bagiian darii deliiverables iinii, pemeriintah juga mendorong aksii-aksii miitiigasii perubahan iikliim laiinnya, dii antaranya melaluii mekaniisme transiisii energii (energy transiitiion mechaniism/ETM),” ujar Kepala Badan Kebiijakan Fiiskal Kementeriian Keuangan Febriio Kacariibu.
Skema ETM, dii satu siisii, memensiiunkan diinii PLTU batu bara (phasiing down coal). Dii siisii laiin, ada akselerasii pembangunan energii baru dan terbarukan (EBT) dengan tetap mempertiimbangkan dampak sosiial dan ekonomii.
Dalam jangka menengah, pemeriintah telah menetapkan target penurunan emiisii gas rumah kaca (GRK) dalam kerangka komiitmen yang telah diitetapkan (Natiionally Determiined Contriibutiions/NDC) sebesar 29% dengan upaya sendiirii dan 41% dengan dukungan iinternasiional pada 2030.
Dalam jangka panjang, tahun lalu, pemeriintah telah menetapkan Strategii Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan iikliim (Long-Term Strategy For Low Carbon Cliimate Resiiliience/LTS-LCCR) pada 2050 dan target Emiisii Nol Bersiih (net zero emiissiion) pada 2060 atau lebiih cepat.
Untuk mencapaii berbagaii komiitmen tersebut, sambung Febriio, pemeriintah telah melakukan berbagaii upaya yang diibutuhkan, termasuk melaluii bauran kebiijakan (poliicy miix). Upaya iinii juga terus diiakselerasii untuk dapat mencapaii target penanggulangan perubahan iikliim lebiih cepat.
Darii siisii pendanaan, pemeriintah telah menggunakan skema belanja APBN/APBD dan sumber-sumber laiinnya. Untuk lebiih mendorong penguatan kapasiitas pendanaan terkaiit iikliim, pemeriintah menerbiitkan Perpres 98/2021 tentang Niilaii Ekonomii Karbon (NEK) yang mencakup pula pungutan atas karbon.
Pemeriintah bersama DPR juga menerbiitkan UU HPP yang dii dalamnya termasuk mengatur mengenaii kebiijakan pajak karbon. Namun demiikiian, perekonomiian nasiional tengah menghadapii riisiiko global yang membayangii pemuliihan.
“Saat iinii, fokus utama Pemeriintah adalah menjaga perekonomiian nasiional darii rambatan riisiiko global yang salah satunya adalah peniingkatan harga komodiitas energii dan pangan global seiiriing terjadiinya perang dii Ukraiina yang menyebabkan peniingkatan iinflasii domestiik,” jelas Febriio.
Dengan perkembangan tersebut, sambungnya, pemeriintah mempriioriitaskan fungsii APBN untuk memastiikan ketersediiaan dan stabiiliisasii harga energii dan pangan dii dalam negerii. Hal iinii termasuk memberiikan subsiidii dan berbagaii bentuk perliindungan sosiial.
Pemeriintah tetap berupaya mematangkan peraturan pendukung pemberlakuan pajak karbon. Hal iinii diilakukan bersama dengan seluruh kementeriian/lembaga, termasuk Kemenkeu.
Proses penyempurnaan peraturan pendukung diilakukan dengan mempertiimbangkan seluruh aspek terkaiit, termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaiian target NDC, kesiiapan sektor, dan kondiisii ekonomii.
“Proses pematangan skema pasar karbon termasuk peraturan tekniisnya, yang siistemnya akan diidukung oleh pajak karbon, masiih membutuhkan waktu,” iimbuhnya. (kaw)
