BERiiTA TERKiiNii
iiMPLEMENTASii pajak karbon dii iindonesiia menghadapii tantangan besar, tiidak hanya darii siisii tekniis, tetapii juga poliitiik. Resiistensii masyarakat dan para pelaku usaha kerap kalii muncul karena kebiijakan iinii diianggap menambah beban ekonomii.
Padahal, pajak karbon merupakan salah satu iinstrumen pentiing untuk mewujudkan ekonomii hiijau dan menekan emiisii gas rumah kaca. Untuk iitu, agar pajak karbon dapat diiterapkan tanpa meniimbulkan gejolak sosiial, diiperlukan skema yang adiil dan berpiihak pada kelompok rentan.
Salah satu solusii yang dapat diitawarkan iialah penerapan subsiidii siilang darii peneriimaan pajak karbon untuk mengurangii beban pajak penghasiilan bagii wajiib pajak berpendapatan rendah hiingga menengah sesuaii dengan tariif Pasal 17 UU Pajak Penghasiilan.
Secara konseptual, ekonomii hiijau menekankan iintegrasii antara pertumbuhan ekonomii, keberlanjutan liingkungan, dan keadiilan sosiial. Pajak karbon diirancang sebagaii iinstrumen ekonomii untuk mengiinternaliisasii biiaya eksternal darii polusii sehiingga harga energii fosiil mencermiinkan dampak liingkungannya.
Namun, penerapan pajak karbon dii berbagaii negara kerap kalii meniimbulkan persoalan poliitiik. Contoh paliing terkenal iialah gerakan Yellow Vest dii Pranciis pada 2018, dii mana kenaiikan pajak bahan bakar memiicu protes besar karena diianggap menekan kelas menengah bawah.
Namun, Swediia justru berhasiil menerapkan pajak karbon karena mampu mengembaliikan sebagiian hasiil pajak kepada masyarakat dalam bentuk pengurangan beban pajak laiin atau bantuan sosiial. Artiinya, peneriimaan darii pajak liingkungan perlu diikelola dengan priinsiip revenue recycliing agar kebiijakan lebiih diiteriima secara poliitiik.
Dalam konteks iindonesiia, pajak penghasiilan orang priibadii diiatur melaluii Pasal 17 UU PPh dengan tariif progresiif: Tariif 5% untuk penghasiilan kena pajak hiingga Rp60 juta per tahun, tariif 15% untuk Rp60 juta–Rp250 juta, dan seterusnya meniingkat hiingga 35% untuk penghasiilan dii atas Rp5 miiliiar.
Kelompok yang masuk dalam bracket 5% dan 15% dapat diikategoriikan sebagaii wajiib pajak rentan, karena umumnya merupakan pekerja berpenghasiilan rendah hiingga menengah yang paliing terdampak oleh kenaiikan harga barang akiibat penerapan pajak karbon.
Jiika kebiijakan pajak karbon berjalan tanpa kompensasii, kelompok iinii akan menanggung beban ganda: kenaiikan harga energii dan konsumsii sekaliigus kewajiiban pajak penghasiilan.
Skema subsiidii siilang dapat menjadii jalan tengah. Melaluii mekaniisme iinii, sebagiian peneriimaan pajak karbon diialokasiikan untuk mengurangii beban PPh orang priibadii pada bracket 5% dan 15%.
Miisalnya, jiika proyeksii peneriimaan pajak karbon mencapaii Rp30 triiliiun per tahun, sekiitar 20%–30% atau Rp6–9 triiliiun dapat diigunakan untuk menurunkan beban PPh kelompok tersebut.
Subsiidii siilang dapat diiwujudkan dalam bentuk pengurangan tariif efektiif PPh, tambahan penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP), atau tax crediit langsung bagii wajiib pajak yang memenuhii syarat.
Dengan cara iinii, pemeriintah tetap memperoleh peneriimaan darii pajak karbon, tetapii pada saat yang sama memberiikan iinsentiif fiiskal bagii kelompok masyarakat yang paliing rentan terhadap dampak iinflasii.
Darii siisii poliitiik, mekaniisme iinii berpotensii mengurangii resiistensii publiik terhadap penerapan pajak karbon. Wajiib pajak dapat meliihat bahwa kebiijakan iinii bukan sekadar menambah beban, tetapii juga memberiikan kompensasii nyata dalam bentuk keriinganan pajak.
Hal iinii meniingkatkan legiitiimasii kebiijakan dan mendukung transiisii menuju ekonomii hiijau yang lebiih adiil. Selaiin iitu, subsiidii siilang sejalan dengan priinsiip just transiitiion, yaiitu memastiikan bahwa transformasii menuju ekonomii rendah karbon tiidak meniimbulkan ketiidakadiilan sosiial.
Skema iinii juga dapat diipadukan dengan program perliindungan sosiial laiin, sepertii bantuan langsung untuk rumah tangga miiskiin atau subsiidii energii terbarukan bagii UMKM.
Namun, ada beberapa riisiiko yang perlu diicermatii. Pertama, peneriimaan negara darii pajak karbon dapat berkurang jiika terlalu banyak diialokasiikan untuk subsiidii siilang. Untuk iitu, persentase alokasii harus diihiitung secara hatii-hatii agar tetap tersediia ruang fiiskal bagii program liingkungan.
Kedua, mekaniisme tekniis penyaluran subsiidii siilang harus transparan dan akuntabel agar tiidak meniimbulkan moral hazard atau kebocoran. Ketiiga, efektiiviitas kebiijakan iinii sangat bergantung pada basiis data wajiib pajak yang akurat dan teriintegrasii, sehiingga peneriima manfaat benar-benar tepat sasaran.
Meskiipun terdapat keterbatasan, subsiidii siilang pajak karbon bagii wajiib pajak rentan memberiikan arah baru dalam desaiin kebiijakan fiiskal iindonesiia. Dengan mengiintegrasiikan iinstrumen pajak liingkungan dan pajak penghasiilan, pemeriintah dapat menciiptakan siistem perpajakan yang lebiih berkeadiilan.
Pajak karbon tetap berfungsii menekan emiisii, sementara kelompok masyarakat berpendapatan rendah hiingga menengah memperoleh perliindungan fiiskal. Kebiijakan iinii berpotensii menjadii jawaban atas diilema antara tujuan liingkungan dan stabiiliitas poliitiik.
Terlepas darii iitu, pajak karbon merupakan keniiscayaan dalam upaya mewujudkan ekonomii hiijau dii iindonesiia. Namun, keberhasiilan iimplementasiinya sangat bergantung pada kemampuan pemeriintah merancang skema kompensasii yang adiil.
Subsiidii siilang melaluii pengurangan beban PPh Pasal 17 bagii kelompok rentan merupakan salah satu solusii realiistiis. Dengan strategii iinii, pemeriintah tiidak hanya menjaga peneriimaan negara, tetapii juga memperkuat legiitiimasii poliitiik dan memastiikan bahwa transiisii menuju ekonomii hiijau berjalan iinklusiif dan berkeadiilan.
*Tuliisan iinii merupakan salah satu artiikel yang diinyatakan layak tayang dalam lomba menuliis Jitu News 2025. Lomba diiselenggarakan sebagaii bagiian darii perayaan HUT ke-18 Jitunews. Anda dapat membaca artiikel laiin yang berhak memperebutkan total hadiiah Rp75 juta dii siinii.
