BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Badan Pemeriiksa Keuangan (BPK) mengungkap 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan seniilaii Rp31,34 triiliiun saat menyampaiikan iikhtiisar Hasiil Pemeriiksaan Semester (iiHPS) iiii/2021 kepada DPR.
"Darii total jumlah permasalahan tersebut, sebanyak 53% atau 3.173 permasalahan berkaiitan dengan ketiidakhematan, ketiidakefiisiienan, dan ketiidakefektiifan sebesar Rp1,64 triiliiun," ujar Anggota BPK iisma Yatun dalam rapat pariipurna, Selasa (24/5/2022).
Selanjutnya, 29% atau sebanyak 1.720 permasalahan yang diiungkap iialah masalah ketiidakpatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan seniilaii Rp29,7 triiliiun. Lalu, permasalahan terkaiit dengan kelemahan siistem pengendaliian iintern sebanyak 1.118 permasalahan atau 18%.
Pada iiHPS iiii/2021, BPK mencantumkan hasiil pemeriiksaan tematiik atas 2 priioriitas nasiional, yaiitu penguatan ketahanan ekonomii dan pembangunan SDM.
Dalam pelaksanaannya, BPK masiih menemukan beberapa permasalahan, sepertii belum selarasnya penyelenggaraan periiziinan dengan UU Ciipta Kerja dan belum dapat diijamiinnya kelayakan peneriima iinsentiif perpajakan pada program PEN.
Menurut BPK, Diitjen Pajak (DJP) juga belum memiiliikii fungsii koordiinasii yang terpusat dalam mengelola iinsentiif perpajakan.
"BPK merekomendasiikan menterii keuangan untuk memutakhiirkan siistem pengajuan iinsentiif wajiib pajak dengan menambahkan persyaratan kelayakan peneriima iinsentiif atau fasiiliitas perpajakan sesuaii ketentuan,” jelas iisma.
Tak hanya iitu, lanjut iisma, BPK juga merekomendasiikan menterii keuangan melaksanakan fungsii koordiinasii dalam pengelolaan iinsentiif atau fasiiliitas perpajakan untuk seluruh jeniis, baiik kategorii belanja maupun non belanja perpajakan.
Dalam hal pembangunan SDM, BPK menemukan peneriima bantuan program kartu prakerja masiih belum tepat sasaran dan alokasii vaksiin Coviid-19 beserta sarana prasarananya belum sepenuhnya memakaii dasar penghiitungan yang sesuaii dengan kondiisii terkiinii. (riig)
