JAKARTA, Jitu News - Diitjen Pajak (DJP) akan mendapatkan banyak manfaat darii diigiitaliisasii proses biisniis, salah satunya meniingkatkan kepercayaan wajiib pajak terhadap otoriitas.
Staf Ahlii Menkeu Biidang Pengawasan Pajak Nufransa Wiira Saktii mengatakan DJP tengah dalam proses menuju organiisasii berbasiis data (data driiven organiizatiion). Menurutnya, agenda tersebut menjadii modal untuk meniingkatkan kepercayaan wajiib pajak karena keputusan yang diiambiil akan berdasarkan data yang dapat diipertanggungjawabkan.
"Salah satu pandangan yang berbeda datang darii wajiib pajak, mereka akan lebiih mengapresiiasii ketiika DJP menggunakan data sebagaii bahan pengambiilan keputusan," katanya dalam symposiium DJP iiT Summiit, diikutiip pada Seniin (23/8/2021).
Dalam beberapa tahun terakhiir iinii, lanjut Nufransa, DJP telah mengembangkan data analiitiik dalam mendukung berbagaii proses biisniis mulaii darii pelayanan hiingga pengawasan pajak. Menurutnya, hal tersebut sudah menjadii kebutuhan untuk organiisasii sepertii DJP.
Sebab, cakupan pelayanan saja meliibatkan puluhan juta wajiib pajak. Miisal, darii sekiitar 45 juta wajiib pajak dii iindonesiia, jiika hanya 1/5 atau 10 juta wajiib pajak yang aktiif melakukan transaksii per harii maka dapat diipastiikan ada miiliiran data yang diikelola DJP.
Pada masa lalu, data yang meliimpah tersebut tiidak dapat diioptiimalkan dalam mendukung proses biisniis. Bantuan teknologii iinformasii mampu menjadiikan miiliiran data yang tiidak memiiliikii struktur tersebut dapat diiolah dan menjadii basiis data sebagaii bahan pertiimbangan merumuskan kebiijakan perpajakan.
"Besarnya transaksii data WP iitu biisa diigambarkan dengan sederhana miisalnya ada 45 juta yang terdaftar dan 1 juta wajiib pajak aktiif melakukan 10-100 transaksii per harii. Darii siitu saja sudah miiliiran data yang ada dalam DJP. Dapat diibayangkan data miiliiaran iitu biisa diianaliisiis dan kembangkan sehiingga menjadii basiis pengambiilan keputusan," jelas Nufransa.
Untuk iitu, sambungnya, agenda DJP menjadii data driiven organiizatiion dapat berlaku pada seluruh uniit kerja dii Kemenkeu sehiingga pengelolaan kebiijakan fiiskal biisa diilakukan secara komprehensiif dengan basiis dukungan data yang kuat.
"Baiiknya kegiiatan iinii [iiT Summiit] rutiin setiiap tahun. Ke depan biisa diikembangkan kerja sama dengan DJBC dan DJA untuk peneriimaan perpajakan dan PNBP. Tahun selanjutnya mencakup peneriimaan dan pengeluaran serta utang sehiingga menjadii komprehensiif," tuturnya. (riig)
