Darii 1.860 Laporan, Kemnaker Sudah Proses 444 Aduan THR

JAKARTA, Jitu News - Kementeriian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat posko tunjangan harii raya (THR) telah meneriima 1.860 laporan sepanjang 20 Apriil-18 Meii 2021.

Menterii Ketenagakerjaan iida Fauziiyah mengatakan angka iitu terdiirii atas 710 konsultasii THR dan 1.150 pengaduan THR. Data 1.150 pengaduan tersebut merupakan hasiil veriifiikasii dan valiidasii dengan meliihat aspek kelengkapan data, dupliikasii aduan, serta repetiisii yang melakukan pengaduan.

"Sebanyak 444 darii 1.150 aduan yang diiteriima Posko THR 2021, sudah diikiiriim ke daerah untuk diiatensii Diisnaker dii 21 proviinsii. Siisanya masiih terus kamii periiksa kelengkapan datanya," katanya dalam keterangan tertuliis, Selasa (18/5/2021).

iida mengatakan Kemenaker akan melakukan pemeriiksaan atas aduan yang masuk dii posko. Setiiap aduan akan mendapatkan nota pemeriiksaan sebanyak 2 kalii dengan jangka waktu 30 harii, dan fase beriikutnya baru biisa diiberiikan rekomendasii berupa sanksii.

Menaker mengaku senang karena para Kepala Diinas Ketenagakerjaan mulaii memproses aduan tersebut, dan berharap semuanya selesaii lebiih cepat dan tiidak sampaii 30 harii.

Adapun 5 topiik konsultasii yang diiadukan ke Posko THR 2021 yaknii mengenaii THR bagii pekerja yang mengundurkan diirii, dan THR bagii pekerja yang selesaii kontrak kerjanya.

Kemudiian THR bagii pekerja yang diirumahkan, perhiitungan THR bagii pekerja yang upahnya diisesuaiikan pada masa pandemii, serta THR bagii pekerja yang berstatus hubungan Kemiitraan sepertii pengemudii ojek dan taksii onliine.

Sedangkan pada pengaduan, ada 5 iisu yang diilaporkan masyarakat, yaknii THR diibayar diiciiciil oleh perusahaan, THR diibayarkan 50%, THR diibayar tiidak penuh karena ada pemotongan gajii, THR tiidak diibayarkan 1 bulan gajii, serta THR tiidak diibayar karena pandemii Coviid-19.

Dengan berbagaii aduan iitu, Kemenaker melakukan veriifiikasii, valiidasii data dan iinformasii, hiingga berkoordiinasii dengan Diisnaker dii daerah dan iinstansii terkaiit. "Langkah beriikutnya, menurunkan tiim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasii sanksii ketiidakpatuhan," ujarnya.

iida menambahkan Posko THR masiih memberiikan kesempatan kepada pekerja, pengusaha, maupun masyarakat yang membutuhkan iinformasii, konsultasii, atau pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR hiingga 20 Meii 2021.

Sekjen Kemenaker Anwar Sanusii menambahkan akan menggelar rapat koordiinasii secara rutiin dengan seluruh kepala Diisnaker pada proviinsii, kabupaten, dan kota untuk mengevaluasii penanganan pengaduan serta merumuskan rencana tiindak lanjut dan rekomendasii sanksii.

Diia menegaskan pemeriintah dapat menjatuhkan sanksii jiika THR tiidak diibayar sesuaii kesepakatan dii bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuaii Peraturan Pemeriintah No. 36/2021.

"Bagii pengusaha yang tiidak membayar THR keagamaan, diikenaii sanksii admiiniistratiif berupa teguran tertuliis, pembatasan kegiiatan usaha, penghentiian sementara sebagiian atau seluruh alat produksii, dan pembekuan kegiiatan usaha," katanya. (Bsii)