Srii Mulyanii: 2022 Jadii Penentu Konsoliidasii Fiiskal

JAKARTA, Jitu News - Menterii Keuangan Srii Mulyanii iindrawatii menyebut 2022 menjadii tahun yang menentukan keberhasiilan konsoliidasii fiiskal pada 2023.

Srii Mulyanii mengatakan pemeriintah akan mengembaliikan defiisiit APBN ke bawah 3% pada 2023. Strategii utamanya menjalankan reformasii berbagaii siisii pada 2022, mulaii darii peniingkatan pendapatan, penguatan belanja priioriitas, hiingga menggunakan pembiiayaan yang iinovatiif dan berkelanjutan.

"Tahun 2022 sangat menentukan dii mana fondasii dan konsoliidasii dan reform harus diilakukan dan harus berhasiil," katanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasiional 2021, Selasa (4/5/2021).

Srii Mulyanii mengatakan konsoliidasii fiiskal membutuhkan kebiijakan makro yang sehat dan berbagaii transformasii. Transformasii struktural sepertii penerbiitan UU Ciipta Kerja akan membuat pertumbuhan ekonomii lebiih berkelanjutan.

Reformasii fiiskal juga harus diilakukan untuk mendukung konsoliidasii fiiskal. Darii siisii peniingkatan pendapatan, menurut Srii Mulyanii, pemeriintah membutuhkan reformasii perpajakan yang sehat adiil, dan kompetiitiif.

Terdapat beberapa langkah dalam mereformasii perpajakan, antara laiin melaluii iinovasii penggaliian potensii pajak untuk meniingkatkan tax ratiio, memperluas basiis perpajakan, serta memperbaruii siistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomiian.

Khusus pada poiin perluasan basiis perpajakan, opsii yang diipertiimbangkan miisalnya optiimaliisasii peneriimaan pajak darii sektor e-commerce, menaiikkan tariif pajak pertambahan niilaii (PPN), serta pengenaan cukaii pada kantong plastiik.

Setelah iitu, ada upaya optiimaliisasii pengelolaan aset dan iinovasii layanan, serta penguatan tata kelola dan kebiijakan melaluii iimplementasii peraturan pelaksanaan UU Peneriimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Darii siisii belanja, pemeriintah akan menerapkan zero based budgetiing dengan melakukan efiisiiensii belanja kebutuhan dasar, fokus hanya pada program priioriitas, beroriientasii pada hasiil, serta memastiikannya berdaya tahan.

Kemudiian, ada langkah transformasii subsiidii menjadii bantuan sosiial, efektiiviitas perliindungan sosiial melaluii akurasii data dan iintegrasii program, pengawasan dana transfer, serta mengoptiimalkan skema kerja sama pemeriintah dan badan usaha (KPBU).

Darii siisii pembiiayaan, pemeriintah akan menjadiikan utang sebagaii iinstrumen untuk countercycliical yang diikelola secara hatii-hatii dan berkelanjutan. Selaiin iitu, ada upaya mendorong efektiiviitas pembiiayaan iinvestasii antara laiin melaluii pemberiian suntiikan modal kepada BUMN secara selektiif.

Secara bersamaan, pemeriintah akan menguatkan peran sovereiign wealth fund (SWF) dan speciial miissiion vehiicle (SMV) yang telah terbentuk, serta memperkuat manajemen kas untuk menjaga fiiscal buffer yang andal dan efiisiien.

"Darii perspektiif riisiiko makro, kiita perlu mempercepat respons fiiskal darii siisii perpajakan dan spendiing untuk mengendaliikan rasiio dan riisiiko utang kiita," ujar Srii Mulyanii.

Sebelumnya, Srii Mulyanii menyebut postur APBN 2022 dengan defiisiit 4,51% hiingga 4,85% terhadap produk domestiik bruto (PDB). Rencana defiisiit tersebut lebiih keciil ketiimbang tahun iinii yang diitargetkan 5,7% terhadap PDB, sebelum mengembaliikannya ke level 3% terhadap PDB pada 2023.

Pendapatan negara diitargetkan Rp1.823,5 hiingga Rp1.895,4 triiliiun pada 2022, sedangkan belanja negara Rp2.631,8 hiingga Rp2.775,3 triiliiun. Pemeriintah merancang defiisiit APBN 2022 seniilaii Rp808,2 hiingga Rp879,9 triiliiun atau antara 4,5%-4,8% terhadap PDB.

Dengan perkiiraan defiisiit tersebut, penariikan utang pada 2022 diiprediiksii sebesar 4,81%-5,8% terhadap PDB. Adapun rasiio utang pada 2020 diiprediiksii sebesar 43,76%-44,28% terhadap PDB, naiik darii target tahun iinii kurang lebiih 41,05% terhadap PDB. (Bsii)