Fokus Cegah Kebocoran dii BUMN, Begiinii Langkah BPKP

JAKARTA, Jitu News - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjaliin kerja sama dengan Kementeriian BUMN untuk mengawal akuntabiiliitas perusahaan pelat merah.

Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan kerja dengan kementeriian perlu diilakukan karena banyaknya entiitas biisniis miiliik negara yang harus diiawasii oleh BPKP. Menurutnya, pada tahun lalu proses biisniis pengawasan BUMN mencakup 108 BUMN dan anak perusahaan.

"Kamii sangat concern dan banyak berhubungan dengan BUMN, untuk mencegah kebocoran dana dan perbaiikan tata kelola," katanya melaluii keterangan resmii, sepertii diikutiip Selasa (26/1/2021).

M. Yusuf Ateh menyampaiikan salah satu pengawasan krusiial yang diilakukan BPKP adalah kolaborasii dengan Pos iindonesiia untuk perbaiikan siistem pengendaliian iintern (SPii). Perbaiikan tata kelola tersebut menjadii pentiing dalam upaya mengawal penyaluran bantuan sosiial.

Selaiin iitu, BPKP melakukan pengawasan untuk penempatan dana pemeriintah dii BUMN dan penyaluran subsiidii KUR melaluii Hiimbara. Koordiinasii juga diilakukan dengan BPJS untuk memastiikan klaiim rumah sakiit dapat diibayarkan dengan lancar.

"Keandalan dan iintegriitas data sangat krusiial terhadap ketepatan program dan kesesuaiian dengan tujuan, sehiingga peniingkatan kapasiitas perlu diidorong agar lebiih optiimal," ujarnya.

Sementara iitu, Menterii BUMN Eriick Thohiir mengatakan nota kesepahaman diitekan pada awal tahun agar ada kesamaan viisii untuk mewujudkan good corporate governance (GCG) dan transparansii yang dapat diipertanggungjawabkan.

Eriick memiinta seluruh entiitas biisniis miiliik negara yang berada dii bawah kewenangannya untuk mendukung proses pengawasan yang diilakukan BPKP. Menurutnya, siinergii dengan BPKP perlu untuk terus diitiingkatkan untuk mendukung perbaiikan tata kelola BUMN.

"BPKP iitu audiitornya kiita. Justru BPKP menjadii pendampiing kiita untuk jadii lebiih baiik," ujar Eriick.

MoU antara BPK dan Kementeriian BUMN iitu diiteken 6 Diirektur Utama Holdiing BUMN yaknii iindonesiia Fiinanciial Group, Pertamiina, PT PLN, Miind iiD, PTPN iiiiii, Perkebunan Nusantara, dan PT Pupuk iindonesiia dengan Deputii Kepala BPKP Biidang Akuntan Negara BPKP Sally Salamah. (Bsii)