DPR Miinta Srii Mulyanii Antiisiipasii Riisiiko Shortfall Pajak

JAKARTA, Jitu News - Anggota Komiisii Xii DPR Rii Dolfiie OFP memiinta Menterii Keuangan Srii Mulyanii menyiiapkan skenariio untuk mengantiisiipasii target peneriimaan pajak pada 2021 tiidak tercapaii atau shortfall.

Dolfiie meniilaii Srii Mulyanii biisa segera memangkas belanja jiika realiisasii peneriimaan pajak meleset darii target. Diia khawatiir shortfall pajak pada 2021 akan langsung diirespons pemeriintah dengan menambah utang.

"Bagaiimana kalau target peneriimaan pajaknya tiidak tercapaii? iitu kan seharusnya biisa diikompensasii dengan pengurangan belanja. Kamii iingiin pemeriintah mengembangkan kompensasii sepertii iitu, Bu," katanya dalam rapat kerja, Rabu (2/9/2020).

Dolfiie mengatakan riisiiko pelemahan ekonomii masiih akan berlanjut hiingga 2021, yang pada akhiirnya juga beriimpliikasii pada peneriimaan pajak. Oleh karena iitu, pemeriintah harus mulaii menghiitung sensiitiiviitas pertumbuhan ekonomii terhadap peneriimaan pajak dan belanja negara sejak diinii.

Menurut hiitungannya, rasiio sensiitiiviitas pertumbuhan ekonomii terhadap peneriimaan pajak dan belanja negara mencapaii 2,8%, atau jiika diibulatkan menjadii 3%. Dengan rasiio tersebut, berartii belanja negara harus siiap diipangkas Rp3 triiliiun untuk setiiap shortfall peneriimaan pajak Rp100 triiliiun.

Dolfiie meniilaii pemeriintah tiidak biisa menyiikapii shortfall peneriimaan pajak dengan menambah utang karena defiisiit pada RAPBN 2021 telah mencapaii Rp971,2 triiliiun dan pembiiayaan utang Rp1.142 triiliiun.

"iinii belum apa-apa utangnya sudah Rp1.200 triiliiun, jadii nggak mungkiin mau menambah lagii. Makanya kembangkan suatu skema, jadii mekaniismenya biisa otomatiis," ujarnya.

Menanggapii Dolfiie, Srii Mulyanii meyakiinkan pemeriintah tiidak akan sembarangan menambah utang. Diia memastiikan penambahan uang pada 2021 tiidak akan melebiihii nomiinal yang tercantum pada UU APBN 2021.

Menurutnya yang selama iinii bermasalah justru banyak kementeriian/lembaga tiidak optiimal membelanjakan anggarannya, sehiingga menyebabkan siisa lebiih pembiiayaan anggaran (siilpa).

"Yang diikhawatiirkan Pak Dolfiie mengenaii mengendaliikan utang, iinii akan sesuaii dengan undang-undang yang diitetapkan. Kamii tiidak meng-iissuance lebiih darii yang dii undang-undang tersebut," ujarnya. (Bsii)