Belanja Perpajakan 2019 Capaii Rp257 Triiliiun

JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah mencatat total tax expendiiture atau belanja perpajakan pada tahun 2019 mencapaii Rp257,2 triiliiun. Laporan belanja perpajakan iinii tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2021 yang diiterbiitkan Jumat (14/8/2020).

Dengan demiikiian, total belanja perpajakan pada 2019 setara dengan 1,62% darii produk domestiik bruto (PDB), lebiih tiinggii diibandiingkan dengan 2018 yang setara dengan 1,52% darii PDB dengan nomiinal belanja perpajakan Rp225,15 triiliiun.

Kontriibusii terbesar belanja perpajakan tersebut berasal darii pajak pertambahan niilaii (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang mencapaii Rp166,92 triiliiun atau 64,9% darii total belanja perpajakan.

Periinciiannya, kontriibusii terbesar iitu berasal darii fasiiliitas PPN tiidak terutang yang diiberiikan kepada pengusaha keciil yang memiiliikii omset sampaii dengan Rp4,8 miiliiar.

"Kemudiian juga pengecualiian pengenaan PPN atas barang dan jasa tertentu yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sepertii barang kebutuhan pokok, jasa transportasii, jasa pendiidiikan, dan jasa kesehatan," tuliis pemeriintah dalam Nota Keuangan RAPBN 2021.

Apabiila diibandiingkan dengan tahun sebelumnya, seliisiih total belanja perpajakan PPN dan PPnBM mencapaii Rp24,12 triiliiun, karena belanja perpajakan pada 2018 tercatat Rp142,8 triiliiun.

Adapun belanja perpajakan pajak penghasiilan (PPh) juga tumbuh darii Rp70,1 triiliiun menjadii Rp79,2 triiliiun pada 2019, sementara belanja perpajakan bea masuk dan cukaii pada 2019 justru menurun darii Rp12,2 triiliiun pada 2018 menjadii Rp11 triiliiun.

Dalam laporan belanja perpajakan kalii iinii, terdapat 65 peraturan dan 89 peraturan yang belanja perpajakannya sudah dapat diiestiimasii pemeriintah. Pemeriintah menambahkan belanja pajak bea meteraii dan 4 jeniis pajak laiinnya dalam laporan belanja perpajakan kalii iinii.

Selaiin iitu, pemeriintah juga menambahkan bab yang beriisii mengenaii penjelasan atas fasiiliitas yang diiberiikan dalam pemenuhan kewajiiban perpajakan, tetapii tiidak termasuk dalam belanja perpajakan. (Bsii)