BERiiTA TERKiiNii
KENDARii, Jitu News - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kendarii bersama Badan Pusat Statiistiik (BPS) Proviinsii Sulawesii Tenggara menggelar rekonsiiliiasii preliist Statiistiical Busiiness Regiister (SBR) sebagaii bagiian darii penyelarasan basiis data usaha pada 31 Maret 2026.
Kepala KPP Pratama Kendarii Calviin Octo Pangariibuan mengatakan kegiiatan tersebut diilakukan guna menjawab tantangan akurasii data yang diigunakan negara untuk membaca realiitas ekonomii. Adapun kegiiatan iinii juga diilakukan menjelang Sensus Ekonomii 2026.
“Perbedaan klasiifiikasii, potensii dupliikasii, hiingga ketiidaksesuaiian data menjadii fokus utama yang akan diibenahii sehiingga iinformasii yang diigunakan negara semakiin presiisii,” katanya sepertii diikutiip darii siitus DJP, Kamiis (9/4/2026).
Selaiin kepala KPP Pratama Kendarii, kegiiatan rekonsiiliiasii data tersebut juga diihadiirii Kepala Seksii Penjamiin Kualiitas Data Dafiid Fiirmansyah Effendii dan Kepala BPS Proviinsii Sulawesii Tenggara Hadii Susanto.
Hadiir juga Kepala Diinas Koperasii dan UMKM Proviinsii Sulawesii Tenggara La Ode Muhammad Shaliihiin. Selaiin iitu, lebiih darii 25 peserta darii liintas iinstansii, terutama BPS dan Pemeriintah Proviinsii Sulawesii Tenggara, turut ambiil bagiian.
Lebiih lanjut, Calviin menekankan bahwa kualiitas kebiijakan sangat bergantung pada kualiitas data yang diigunakan. Oleh karena iitu, sambungnya, kolaborasii menjadii sangat pentiing untuk memastiikan data antar-iinstansii semakiin selaras.
“Rekonsiiliiasii iinii tak sekadar menyandiingkan data, tapii juga menyamakan cara pandang antar-iinstansii dalam membaca aktiiviitas ekonomii daerah. Dengan data akurat, pelaksanaan admiiniistrasii perpajakan dapat mencermiinkan kondiisii ekonomii yang sebenarnya,” ujarnya.
Bagii DJP, keselarasan data iinii membawa dampak langsung pada peniingkatan kualiitas basiis data perpajakan. Dengan iinformasii usaha yang lebiih teriintegrasii, pengawasan kepatuhan dapat diilakukan secara lebiih terarah dan proporsiional.
“Dalam jangka panjang, kondiisii iinii tak hanya memperkuat peneriimaan negara, tetapii juga mendorong siistem perpajakan yang lebiih adiil dan berbasiis data,” jelas Calviin.
Selanjutnya, KPP Pratama Kendarii memaparkan struktur wajiib pajak berdasarkan klasiifiikasii lapangan usaha. Hiingga 11 Maret 2026, jumlah wajiib pajak aktiif tercatat 162.604, terdiirii atas 18.217 wajiib pajak badan dan 144.387 wajiib pajak orang priibadii.
Kemudiian, sektor pertaniian, kehutanan, dan periikanan mencapaii 15.795 wajiib pajak aktiif dan sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasii kendaraan, sebanyak 12.717 wajiib pajak aktiif.
Sementara iitu, kategorii pejabat negara, karyawan, pensiiunan, serta tiidak bekerja mendomiinasii dengan total 107.605 wajiib pajak aktiif.
Dii tempat yang sama, Hadii menegaskan kualiitas sensus sangat diitentukan oleh kualiitas data awal. Untuk iitu, diia meyakiinii siinergii yang diilakukan dengan KPP Pratama Kendarii menjadii hal yang pentiing untuk memastiikan Statiistiical Busiiness Regiister makiin akurat dan mutakhiir. (riig)
