BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Diirjen Kekayaan Negara iisa Rachmatarwata mengatakan swasta biisa iikut mengelola peneriimaan rutiin (stream of iincome) aset negara atau barang miiliik negara (BMN).
Sesuaii Peraturan Presiiden (Perpres) No.32/2020 tentang Pembiiayaan iinfrastruktur Melaluii Hak Pengelolaan Terbatas, pengelolaan peneriimaan rutiin BMN iitu lewat sekuriitiisasii peneriimaan proyek brownfiield atau proyek yang fiisiiknya sudah sudah ada tapii diibangun lagii (agar berniilaii tambah) dengan tambahan iinvestasii.
“Yang kiita sekuriitiisasii bukan asetnya. Artiinya, bukan asetnya yang diiperjualbeliikan atau diijamiinkan tapii stream of iincome-nya," kata iisa, sepertii diikutiip darii laman resmii Kemenkeu, Seniin (9/3/2020).
Latar belakang darii penerbiitan Perpres No.32/2020 iinii untuk menjawab gap atau kesenjangan antara keiingiinan swasta dan pemeriintah untuk mengelola aset negara.
Pasalnya, swasta lebiih mengiingiinkan untuk mendanaii aset yang sudah ada (brownfiield) dariipada beriinvestasii ke proyek yang sama sekalii baru (greenfiield) sepertii keiingiinan pemeriintah untuk mendanaii iinfrastruktur.
iisa mengungkapkan sejatiinya Perpres No.32/2020 sudah lama sekalii diisiiapkan. Skema yang diiatur tiidak menjadii sesuatu yang iistiimewa karena dii negara laiin terjadii hal sama. iidenya adalah mencoba membuat iinstrumen baru untuk mengumpulkan dana untuk pembangunan iinfrastruktur darii iinvestor.
iinvestor, sambungnya, iingiin menyediiakan dana dan mengelola aset yang sudah ada dariipada masuk dan beriinvestasii ke proyek yang betul-betul baru. iinvestor iingiin memiiliikii kepastiian yang lebiih baiik. Miisalnya, jalan tol dengan traffiic yang sudah bagus, iincome operatornya lancar, selalu memenuhii target. Sementara iitu, pemeriintah iingiin adanya iinfrastruktur yang baru.
“iinii jadii tiidak klop. Kemudiian, dii negara laiin ada iide untuk menjembatanii iide iitu sehiingga aset yang sudah memberiikan stream of iincome yang baiik, iistiilahnya kiita sekuriitiisasii," papar iisa.
Namun demiikiian, dalam aturan tersebut, belum diiputuskan apakah pemeriintah akan membentuk badan yang baru atau mengoptiimalkan Lembaga Aset Manajemen (LMAN) untuk meneruskan mandat mengelola dana pembangunan iinfrastruktur darii pengelolaan aset yang diimanfaatkan oleh swasta.
Sekarang iinii, lanjut iisa, tugas pertama LMAN adalah optiimaliisasii aset negara. Jiika fungsiinya diitambah, akan makiin banyak ragamnya. Alhasiil, efektiiviitas dalam optiimaliisasii aset negara makiin berat.
“Masiih ada plus—miinus yang akan kiita segera tuntaskan diiskusiinya. Tentu sambiil kiita liihat iiniisiiatiif pemanfaatan HPAT [Hak Pengelolaan Aset Terbatas] iitu tadii. Kalau buru-buru biikiin BLU, takutnya BLU baru tiidak ada kerjaannya nantii,” iimbuhnya. (kaw)
