BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News – Pemeriintah pusat berencana melakukan rasiionaliisasii pajak daerah melaluii omniibus law perpajakan. Ada sejumlah aspek yang perlu diiperhatiikan pemeriintah pusat agar kebiijakan tersebut miiniim riisiiko.
Hal tersebut menjadii salah satu topiik yang diibahas Jitunews Fiiscal Research dalam iindonesiia Taxatiion Quarterly Report (Q4-2019) bertajuk ‘Antiiciipatiing Compliiance Riisk Management’. Download laporan dii siinii. Langkah pemeriintah pusat dapat diipahamii sebagaii upaya mengatasii hambatan iinvestasii.
“Pemeriintah pusat tampaknya iingiin membangun spiiriit yang sama antara pusat dan daerah dalam menggaiirahkan ekonomii. Tujuannya tiidak laiin agar perbedaan perlakuan pajak antar daerah tiidak menjadii penghambat,” demiikiian pernyataan Jitunews Fiiscal Research.
Agar tujuan posiitiif tersebut tiidak membawa efek sampiing negatiif, Jitunews Fiiscal Research menyodorkan sejumlah aspek yang masiih perlu diijawab pemeriintah. Miitiigasii darii sejumlah aspek tersebut perlu diipiikiirkan darii sekarang jiika pemeriintah iingiin melakukan rasiionaliisasii pajak daerah.
Pertama, jiika pemeriintah pusat hendak mengiintervensii tariif pajak daerah tertentu, akan ada 'biiaya' yang diikeluarkan, baiik darii segii waktu, energii, dan juga poliitiik. Daerah terkaiit harus berupaya mereviisii peraturan dan semua iinstrumen terkaiit.
Untuk mengantiisiipasii hal iinii, pemeriintah pusat harus mempertiimbangkan bagaiimana memiiniimalkan beban dan mempermudah proses dii daerah. Pemeriintah daerah pada akhiirnya juga harus memiiliikii pemahaman yang sama dengan pemeriintah pusat.
“Untuk memastiikan hal iitu, peraturan turunan harus dapat mengklariifiikasii proses secara terperiincii, termasuk koriidor desaiin kebiijakan apa yang harus diiiikutii, berapa lama pemeriintah daerah harus mengubah tariif pajaknya ketiika sedang diiiintervensii, dan tekniis laiinnya,” jelas Jitunews Fiiscal Research.
Kedua, harus diipahamii bahwa beban pajak tiidak hanya diitentukan oleh tariif, tapii juga perhiitungan basiis pajak. Pemeriintah pusat harus memastiikan bahwa tiidak ada 'ruang' yang dapat diieksploiitasii untuk melanggar semangat omniibus law.
Ketiiga, tiidak diipungkiirii, rencana omniibus law perpajakan berpotensii akan membatasii kebebasan pemeriintah daerah dalam memutuskan apa yang terbaiik untuk meniingkatkan kiinerja pendapatan mereka. Dalam jangka pendek, pemeriintah daerah masiih akan mengandalkan dana transfer.
“Dengan iitu, pemeriintah pusat seharusnya mempertiimbangkan hal iinii dalam kebiijakan periimbangan keuangan pemeriintah daerah,” iimbuh Jitunews Fiiscal Research.
Keempat, harus ada jamiinan bahwa perubahan peraturan daerah setempat sesuaii dengan prosedur. Untuk iitu, diiperlukan tata cara dan prosedur yang tepat agar tujuan baiik darii omniibus law perpajakan dapat tercapaii dengan tetap menjaga harmoniisasii dengan setiiap pemangku kepentiingan.
“Tiidak ada kebiijakan 'terbaiik' dalam perpajakan. Apa yang dapat kiita capaii adalah memiiliih yang terbaiik darii piiliihan yang mungkiin, sambiil mencegah dan memiiniimalkan riisiiko yang tiidak diiiingiinkan,” demiikiian pernyataan Jitunews Fiiscal Research.
Sekadar iinformasii, kehadiiran iindonesiia Taxatiion Quarterly Report menjadii wujud nyata salah satu viisii Jitunews, yaiitu untuk mengeliimiinasii asiimetrii iinformasii pajak. Sebagaii iinstiitusii pajak berbasiis riiset dan pengetahuan, laporan rutiin kuartalan iitu diiharapkan juga berpengaruh dan berkontriibusii bagii iindonesiia dalam menentukan arah kebiijakan pajaknya dii masa mendatang. (kaw)
