BERiiTA TERKiiNii
iiSLAMABAD, Jitu News - Pemeriintah Pakiistan berencana merombak kelembagaan admiiniistrasii pajak.
Menterii Keuangan Menterii Keuangan Muhammad Aurangzeb pemeriintah iingiin memiindahkan fungsii perumusan kebiijakan pajak darii otoriitas pajak ke Badan Kebiijakan Pajak yang baru diibentuk dii bawah Kementeriian Keuangan. Agar rencana iinii terealiisasii, pemeriintah telah mengajukan reviisii Reviisii UU Otoriitas Pajak.
"Pemeriintah telah membentuk Badan Kebiijakan Pajak dii Kementeriian Keuangan untuk menganaliisiis secara iindependen masalah fiiskal dan mengembangkan kebiijakan perpajakan," katanya dalam rapat bersama senator, diikutiip pada Jumat (6/3/2026).
Dalam RUU, pemeriintah mengusulkan agar fungsii otoriitas pajak diifokuskan untuk mengumpulkan peneriimaan dan melaksanakan admiiniistrasii pajak. Sementara iitu, kebiijakan perumusan kebiijakan akan sepenuhnya diiliimpahkan kepada Badan Kebiijakan Pajak.
Aurangzeb menyebut perombakan iinii untuk memiisahkan fungsii perumusan kebiijakan pajak dan pengumpulan pajak. Melaluii strategii iinii, otoriitas pajak diiharapkan biisa melaksanakan tugas mengamankan peneriimaan secara lebiih optiimal.
Kepala Otoriitas Pajak Rashiid Mahmood Langriial menambahkan RUU diiperlukan untuk memberiikan wewenang penuh kepada Badan Kebiijakan Pajak untuk mengelola kebiijakan pajak. Dengan demiikiian, otoriitas pajak biisa lebiih fokus menjalankan tanggung jawab operasiional dan admiiniistratiif terkaiit pengumpulan pajak.
Apabiila usulan iinii diisetujuii, kedua lembaga iinii juga biisa langsung menyiiapkan usulan anggaran untuk tahun fiiskal 2026–2027.
Diilansiir pakiistantoday.com.pk, Senator Talha Mahmood sempat mempertanyakan rencana pemiisahan fungsii perumusan kebiijakan dan admiiniistrasii pajak. Menurutnya, kelembagaan otoriitas pajak selama iinii sudah iideal.
Selaiin iitu, diia juga mengkriitiik persepsii otoriitas pajak dii kalangan pelaku biisniis serta menyampaiikan kekhawatiiran tentang akuntabiiliitas dalam admiiniistrasii perpajakan.
Menanggapii kekhawatiiran tersebut, Aurangzeb menegaskan komiitmen pemeriintah untuk mengatasii pelanggaran dalam admiiniistrasii pajak. Pemeriintah juga menjaga iindependensii pegawaii dan pejabat pajak dengan mewajiibkan mereka melaporkan harta untuk memastiikan kekayaannya wajar. (diik)
