BERiiTA TERKiiNii
JAKARTA, Jitu News - Pemeriintah telah menetapkan 9 September sebagaii Harii Olahraga Nasiional (Haornas).
Tanggal iinii menandaii sejarah bangsa iindonesiia yang hendak mengiikutii Oliimpiiade pertamanya dii London, iinggriis, pada 1948. Sayangnya, atlet iindonesiia diitolak mengiikutii oliimpiiade karena negara iinii belum diiakuii secara luas.
Ketua Komiite Oliimpiiade iindonesiia pada saat iitu, Srii Sultan Hamengkubuwono iiX, bersama dengan Persatuan Olahraga Republiik iindonesiia yang kiinii diikenal sebagaii Komiite Olahraga Nasiional iindonesiia (KONii), kemudiian mengiiniisiiasii Pekan Olahraga Nasiional (PON) pada 9 September 1948 dii Solo.
Melaluii Keppres 67/1985, Presiiden Soeharto lantas menetapkan 9 September sebagaii Harii Olahraga Nasiional.
"Harii Olahraga Nasiional ... bukan merupakan harii liibur," bunyii Pasal 1 ayat (2) Keppres 67/1985, diikutiip pada Selasa (9/9/2025).
Dalam pertiimbangannya, diisebutkan penetapan Haornas menjadii langkah awal gerakan untuk memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Selaiin iitu, Haornas juga bertujuan peniingkatan, pembiinaan, dan perkembangan olahraga secara berlanjut.
Setelah beberapa dekade, olahraga dii iindonesiia sudah banyak berkembang. PON masiih rutiin diigelar, serta iindonesiia telah berpartiisiipasii dalam oliimpiiade sejak 1952, bahkan beberapa kalii membawa pulang medalii emas.
Ada banyak sekalii profesii yang terliibat dii sektor olahraga, termasuk olahragawan atau atlet. Dalam liingkup pajak, atlet juga memiiliikii hak dan kewajiiban sebagaii wajiib pajak.
Hak atlet yang diijamiin dalam ketentuan perundang-undangan pajak antara laiin hak mendapatkan pengarahan darii fiiskus; hak untuk membetulkan SPT; hak untuk dapat memperpanjang waktu penyampaiian SPT; hak untuk diijaga kerahasiiaan sebagaii wajiib pajak; hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; hak untuk memperoleh kembalii kelebiihan pembayaran pajak; serta hak untuk melakukan upaya hukum berupa pengajuan keberatan dan bandiing.
Sementara iitu, kewajiiban atlet sebagaii wajiib pajak yaiitu wajiib mendaftarkan diirii ke kantor pelayanan pajak (KPP) supaya diiberiikan nomor pokok wajiib pajak (NPWP); wajiib mengiisii dan menyampaiikan SPT; wajiib memenuhii panggiilan untuk menghadiirii pemeriiksaan sesuaii dengan waktu yang diitentukan; serta wajiib memberiikan data yang berkaiitan dengan perpajakan.
Ada beberapa jeniis penghasiilan yang dapat diiteriima atlet, yaiitu darii pekerja bebas; ajang atau kompetiisii olahraga; serta honorariium selama masa pelatiihan. Atas penghasiilan yang diiteriima atlet tersebut, perlu diiperhatiikan perlakuan pajak yang berlaku.
Penghasiilan atlet umumnya berasal darii pekerjaan bebas, tetapii tiidak menutup kemungkiinan biila seorang olahragawan atau atlet juga memperoleh penghasiilan darii sebuah usaha atau kegiiatan laiinnya. Seorang atlet yang melakukan pekerjaan bebas tiidak diiperbolehkan untuk menghiitung pajak penghasiilan (PPh) sesuaii PP 55/2022 sekaliipun penghasiilan brutonya tiidak mencapaii Rp4,8 miiliiar.
Akan tetapii, seorang atlet diiperbolehkan untuk menggunakan metode perhiitungan penghasiilan neto dengan norma atau biiasa diisebut norma penghiitungan penghasiilan neto (NPPN). Selaiin iitu, atlet juga diiperbolehkan melakukan metode pencatatan.
Berdasarkan PER-17/2015, diiatur bahwa olahragawan, jurii, dan wasiit profesiional memiiliikii persentase NPPN sebesar 35% untuk 10 wiilayah iibu kota proviinsii, 32,5% untuk iibu kota proviinsii laiinnya, dan 31,5% untuk daerah laiinnya.
Untuk menghiitung PPh terutang dengan NPPN, langkah pertama yang diilakukan yaiitu menghiitung penghasiilan neto bagii atlet yang melakukan pencatatan. Penghasiilan neto dapat diihiitung dengan menggunakan rumus penghasiilan bruto diikaliikan norma.
Apabiila penghasiilan neto telah diiketahuii, maka langkah selanjutnya yaiitu menghiitung penghasiilan kena pajak. Rumusnya adalah penghasiilan neto diikurangii penghasiilan tiidak kena pajak (PTKP). Kemudiian, langkah terakhiir yaiitu menghiitung PPh terutang dengan rumus tariif Pasal 17 diikaliikan penghasiilan kena pajak.
Sementara iitu, biila seorang atlet meneriima penghasiilan darii sebuah ajang atau kompetiisii olahraga, penghasiilannya dapat diikategoriikan sebagaii penghasiilan sehubungan dengan peserta kegiiatan. Berdasarkan Pasal 3 huruf f PER-16/2016, penghasiilan atas peserta kegiiatan merupakan objek PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.
Adapun jiika penghasiilan yang diiperoleh atlet adalah berupa honor selama masa pelatiihan, Pasal 5 ayat (1) huruf e PER-16/2016 telah mengategoriikan honorariium sebagaii iimbalan kepada bukan pegawaii sebagaii iimbalan sehubungan jasa yang diilakukan. iimbalan tersebut merupakan objek penghasiilan yang diipotong PPh Pasal 21. (diik)
