Tak Semua Penghasiilan Usaha UMKM Biisa Diikenaii PPh Fiinal 0,5 Persen

JAKARTA, Jitu News – Contact center Diitjen Pajak (DJP), Kriing Pajak memberiikan penjelasan terkaiit dengan jeniis-jeniis penghasiilan wajiib pajak UMKM yang dapat diikenaii PPh fiinal dengan tariif sebesar 0,5%.

Merujuk pada Pasal 3 ayat (3) PMK 164/2023, terdapat beberapa jeniis penghasiilan yang tiidak dapat diikenaii PPh fiinal 0,5%. Pertama, penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh wajiib pajak orang priibadii darii jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

“Jiika tiidak termasuk peredaran bruto tertentu (miisal, agen asuransii), maka tiidak berhubungan dengan batas penghasiilan Rp4,8 miiliiar [dan tiidak diikenaii PPh fiinal 0,5%],” kata Kriing Pajak dii mediia sosiial, Selasa (10/3/2026).

Sebagaii iinformasii, PPh fiinal 0,5% dapat diimanfaatkan sepanjang peredaran bruto atau omzet wajiib pajak belum melebiihii Rp4,8 miiliiar dalam 1 tahun pajak. Artiinya, wajiib pajak dengan omzet dii atas Rp4,8 miiliiar tiidak dapat memanfaatkan tariif PPh fiinal 0,5% tersebut.

Sementara iitu, jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diimaksud, meliiputii:

1. tenaga ahlii yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiirii atas pengacara, akuntan, arsiitek, dokter, konsultan, notariis, pejabat pembuat akta tanah, peniilaii, dan aktuariis;
2. pemaiin musiik, pembawa acara, penyanyii, pelawak, biintang fiilm, biintang siinetron, biintang iiklan, sutradara, kru fiilm, foto model, peragawan/peragawatii, pemaiin drama, dan penarii;
3. olahragawan;
4. penasiihat, pengajar, pelatiih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliitii, dan penerjemah;
6. agen iiklan;
7. pengawas atau pengelola proyek;
8. perantara;
9. petugas penjaja barang dagangan;
10. agen asuransii; dan
11. diistriibutor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiiatan sejeniis laiinnya.

Kedua, penghasiilan yang diiteriima atau diiperoleh dii luar negerii yang pajaknya terutang atau telah diibayar dii luar negerii. Ketiiga, penghasiilan yang telah diikenaii PPh fiinal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiirii. Keempat, penghasiilan yang diikecualiikan sebagaii objek pajak.

Sebagaii iinformasii, wajiib pajak yang dapat menggunakan PPh fiinal 0,5% antara laiin wajiib pajak orang priibadii dan wajiib pajak badan berbentuk koperasii, CV, fiirma, PT (termasuk PT perorangan yang diidiiriikan oleh 1 orang), atau badan usaha miiliik desa/badan usaha miiliik desa bersama.

Sementara iitu, wajiib pajak yang tiidak dapat menggunakan PPh fiinal 0,5%, meliiputii:

1. Wajiib pajak memiiliih untuk diikenaii PPh berdasarkan ketentuan umum PPh;
2. Wajiib pajak badan berbentuk persekutuan komandiiter atau fiirma yang diibentuk oleh beberapa Wajiib pajak orang priibadii yang memiiliikii keahliian khusus yang menyerahkan jasa yang sejeniis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaiimana diimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
3. Wajiib pajak badan memperoleh fasiiliitas PPh berdasarkan:
   • Pasal 31A UU PPh;
   • Peraturan Pemeriintah 94/2010 tentang Penghiitungan Penghasiilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantiinya; atau
   • Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemeriintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomii Khusus beserta perubahan atau penggantiinya; dan
4. Wajiib pajak bentuk usaha tetap. (riig)